JURUS SERIBU LANGKAH SANG PEMIMPIN SURAKARTA

Pada malam kamis, terbendang gemerlap lampu dari sebuah bangunan penting tengah kota jiwa pulau jawa. Balaikota Solo, sebuah bangunan penting dengan megahnya arsitektur khas Jawa ternyata sedang ada geliat acara didalamnya. Acara yang sedang bergeliat didalamnya berupa rembuk terhadap permasalahan himpitan kebijakan pemerintah kota terhadap para warganya.
Sebuah rembuk atau berembuk mengutip dari KBBI berupa be·rem·buk v berunding; berbincang-bincang: wakil kelompok yg sedang bersengketa itu sedang ~ mencari jalan damai; me·rem·buk·kan v memperbincangkan; merundingkan. Dalam acara di Balaikota ternyata bukan sekedar rembuk biasa, melainkan sebuah rembuk antara sang pemimpin kota dengan para warganya. Ya, sang Walikota Solo merupakan tamu istimewa dalam rembuk kali ini. Sang pemimpin yang memiliki ciri khas kumis tebal ini diundang untuk hadir berdiskusi dua arah dengan warganya terkait dengan masalah pendidikan menengah dan ekonomi di kota solo. Ada 3 studi kasus yang dibawa dalam rembug kali ini yakni, Penerapan SSA Jalan Dr. Radjiman, Relokasi PKL Gerobak Kuning City Walk Slamet Riyadi dan Pungutan Liar SMP di Solo.
Mengutip dari pihak panitia ihwal jalannya acara, ternyata acara berlangsung tanpa pak Walikota Solo tercinta karena beliau “kabur” dengan mobilnya melalui pintu belakang Balaikota dengan alasan akan meninjau sky bridge kawasan Tirtonadi. Perihal mendadak enggannya beliau masuk dalam jalannya acara perlu dipertanyakan karena ada beberapa fakta yang sangat ganjal. Fakta-fakta itu berupa :
1. Mengapa seorang Walikota yang notabene “mpunya” Balaikota pergi meninggalkan acara melalui pintu belakang.
2. Acara yang oleh beliau dan beberapa surat kabar dianggap molor dari jadwal pada kenyataannya sesuai dengan rundown yang sudah ditentukan. Jadi tidak ada sama sekali jadwal molor.
3. Terkait alasan beliau yang akan pergi menuju kawasan sky bridge Tirtonadi, setelah dikonfirmasi dan diselidiki ternyata sama sekali tidak benar dan tidak ada tanda-tanda kedatangan seorang Walikota.
Rembuk kota Solo rencana awal adalah untuk mempertemukan Walikota dengan tiga Paguyuban yang mengawal tiga permasalahan yang diangkat. Apakah mungkin ini menjadi pertanda bahwasanya seorang Walikota Solo memang takut untuk menghadapi warganya semdiri yang ingin menagih janji-janji yang sudah dibuatnya ? Janji tentang akan membangun shelter baru untuk para PKL yang sampai saat ini masih harus dipaksa menjajakan dagangan di area berdebu tempat orang-orang latihan mobil, janji tentang evaluasi penerapan sistem SSA yang akan mengajak warga dan akademisi bukan sekedar evaluasi ABS (Asal bapak Senang), hingga janji dengan penyerapan anggaran pendidikan APBD yang kurang maksimal hingga menimbulkan praktek pungutan liar di lebih dari 70 % SMP di Solo.
Sangat nyaring rasanya gosip-gosip jalanan yang berembus di negri ini terkait dengan banyaknya kepala daerah yang masih ada beberapa mempraktekkan otoriter berkabut dalam setiap penerapan kebijakan. Bagaimana berbagai kepala daerah yang mencoba memakai politik kekauatan jika buntu pada politik demokrasi. Dimana warga yang memperjuangkan haknya untuk hidup, warga yang mengupayakan adanya perubahan menuju kebaikan di kota ini dibuat tercekam akan desas-desus kekuatan non aparat yang berada dibelakang penguasa. Andaikan itu semua terjadi di kota Solo, mungkin ini sudah menjadi sinyal bahwa kota Solo sedang tidak baik-baik saja.
Semua kembali kepada sang pemimpin Kota. Banyaknya permasalahan yang hadir saat ini di kota Solo bukan untuk hanya dilihat dan didiamkan melainkan menunggu untuk segera dicari solusi dan jalan keluarnya melalui penerapan kebijakan. Seorang pemimpin yang mau untuk bertemu dan mendengarkan kritik dari para warganya, bukan sekedar hisap rokok lalu kabur dengan mobil mewah dan memaksa bisu suara rakyat.
Farkhan Ramadhana
Mahasiswa

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *