(PRESS RELEASE) RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KERJA BEASISWA DAN SM3T KOMISI X DPR-RI

RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KERJA BEASISWA DAN SM3T KOMISI X DPR-RI

RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KERJA BEASISWA DAN SM3T KOMISI X DPR-RI DENGAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, SAM RATULANGI, UNIVERSITAS JAMBI, UNIVERSITAS LAMPUNG, UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, UNIVERSITAS NEGERI MALANG, DAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG.

Senin, 03 Oktober 2016 pada pukul 11.00-15.00 WIB di ruang sidang komisi X DPR-RI telah diadakan rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja beasiswa dan SM3T komisi X DPR-RI bersama 7 rektor dan 1 direktur politeknik negeri lampung. BEM Seluruh Indonesia yang diwakili oleh BEM Universitas Sebelas Maret selaku Koordinator Isu (Koorsu) Pendidikan menghadiri RDP tersebut sebagai bentuk pengawalan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh bapak Sultan Aidil Hendra selaku anggota legislative komisi X dengan membahas permasalahan-permasalahan seputar pendidikan tinggi khususnya terkait beasiswa dan program SM3T.

Rapat dimulai dengan pemaparan dari ketujuh rektor dan satu direktur dari universitas yang diundang kerapat tersebut. Pemaparan yang disampaikan merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di institusi masing-masing terkait isu beasiswa dan SM3T. Setelah pemaparan selesai, langsung dilanjutkan dengan tanya-jawab dan masukan dari beberapa anggota komisi X yang hadir seperti Ibu Latifah, Ibu Yuyuk Sri Rahayu, Ibu Darlia, dan Ibu Marlinda, serta beberapa anggota komisi X lainnya.

Rapat dengar pendapat diakhiri dengan beberapa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan masukan-masukan yang sudah diutarakan didalam rapat tersebut, beberapa kesimpulan tersebut dapat dirangkum dalam 4 poin dibawah ini:
1. Bantuan biaya hidup bagi penerima program bidikmisi masih perlu ditingkatkan dari nilai yang saat ini diterima.
2. Masyarakat secara umum masih belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang program SM3T-PPG dan dengan program beasiswa yang lain.
3. Menurunnya jumlah penerima beasiswa PPA.
4. Mahasiswa penerima beasiswa ADIK Papua mengalami permasalahan dalam penguasaan ilmu alamiah dasar, ilmu sosial budaya dasar, dan kesulitan dalam adaptasi dengan lingkungan sosial budaya.

Oleh karena itu, Komisi X yang memiliki fungsi pengawasan dan regulator terhadap pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti akan mengajukan usulan-usulan yang didapatkan didalam rapat dengar pendapat ini kepada Kemenristekdikti, menjadi 8 poin sebagai berikut:
1. Mendesak Kemenristekdikti untuk menambah kuota beasiswa baik bidikmisi, PPA, BBM, ADIK, Afirmasi, dan lain sebagainya.
2. Mendesak Kemenristekdikti untuk mengevaluasi proses rekruitmen bidikmisi.
3. Mendesak kemenristekdikti untuk melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan menteri terkait beasiswa untuk dosen dan mahasiswa.
4. Mendesak kemenristekdikti untuk melibatkan Perguruan Tinggi dalam penetapan kuota beasiswa agar sesuai dengan amanat UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi khususnya di pasal 74 dan pasal 76 agar terpenuhi.
5. Mendesak kemenristekdikti dan kemendikbud agar pengelolaan SM3T dikembalikan dibawah Kemenristekdikti.
6. Mendorong para rektor untuk memberikan masukan terkait standar biaya hidup dimasing-masing wilayahnya agar dapat dirumuskan besaran beasiswa bidikmisi dan program lainnya.
7. Mendesak Kemenristekdikti untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan persyaratan beasiswa LPDP dan BUDI.
8. Mendesak Kemenristekdikti untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

Selain 8 poin diatas, masih terdapat beberapa rekomendasi dan usulan dari ketujuh rektor dan 1 direktur PN Lampung yang hadir pada rapat tersebut seperti penambahan kuota dosen, perpanjangan masa pensiun dosen, penambahan masa tenggang mahasiswa bidikmisi setelah semester 8, dana verivikasi bidikmisi, intervensi komisi X dalam hal beasiswa dari Pemda, evaluasi PPG, dan beasiswa untuk aktivits BEM serta anggaran khusus untuk kegiatan unggulan BEM.

Mengingat pentingnya isi dan rekomendasi yang dihasilkan dari rapat dengar pendapat kali ini, maka BEM Seluruh Indonesia menyatakan siap untuk mengawal hasil RDP ini sampai isampaikan oleh Komisi X DPR-RI dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti selaku lembaga pemerintah yang mengurusi urusan pendidikan tinggi.

Jakarta, 03 Oktober 2016
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta
Sebagai Koordinator Isu Pendidikan BEM Seluruh Indonesia.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *