Carut-Marut Pengelolaan Pendidikan Tinggi Di Indonesia: Buruknya Pengelolaan Beasiswa, Krisis Dosen Serta Program SM3T

 

Sejak beralihnya pengelolaan perguruan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi di Indonesia bukannya semakin membaik. Tercatat banyaknya permasalahan-permasalahan baru yang diciptakan sejak peralihan pengelolaan tersebut padahal permasalahan sebelumnya masih belum dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan seperti turunnya anggaran pendidikan, turunnya jumlah BOPTN, turunnya jumlah beasiswa-beasiswa seperti bidikmisi dan BBP-PPA, uang kuliah tunggal, sertifikasi dosen, rasio dosen dan mahasiswa, pengelolaan SM3T, PPG, serta permaslahan lainnya menjadikan pengelolaan pendidikan tinggi seperti benang kusut yang sangat sulit untuk diurai dan diselesaikan.

Sejatinya dengan perpindahan pengelolaan pendidikan tinggi ke Kemenristekdikti diharapkan dapat membawa perubahan yang fundamental terhadap dunia pendidikan tinggi. Perpindahan tersebut pada awalnya bertujuan untuk membawa manfaat praktis dari dunia pendidikan tinggi untuk dapat diaplikasikan kedalam riset dan teknologi khususnya dunia industry. Namun tujuan tersebut selain masih jauh dari harapan ternyata menambah carut-marutnya pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.

Masih hangat dalam ingatan, bahwa anggaran pendidikan tinggi TA 2016 mengalami penurunan hampir mencapai 3 Triliun sebelum akhirnya dapat diselamatkan didalam APBN-P pertengahan tahun lalu. selanjutnya jumlah BOPTN yang jumlahnya tetap diangka 4,5 Triliun padahal jumlah perguruan tinggi negeri mengalami pertambahan sebagai konsekuensi peralihan status beberapa PTS menjadi PTN sehingga jumlah BOPTN dimasing-masing universitas mengalami penurunan angka yang cukup signifikan dan berpotensi mengganggu biaya operasional perguruan tinggi. Belum lagi permasalahan klasik uang kuliah tunggal yang sejak tahun 2012 telah diterapkan hingga 4 tahun berselang masih mengalami banyak masalah dalam pelaksanaannya dilapangan, bahkan tidak sedikit calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang harus mengundurkan niatnya untuk berkuliah di perguruan tinggi. Permaslahan tersebut masih dilengkapi oleh legalisasi sumbangan pengembangan institusi (SPI) melalui Permenristek tentang UKT di tahun 2015 dan 2016, sehingga mahasiswa jalur mandiri dan 4 golongan mahasiswa lainnya masih diharuskan membayar SPI di beberapa universitas salah satunya Universitas Diponegoro yang mematok SPI diangka 150 juta untuk masuk ke fakultas kedokterannya. Masalah tersebut masih ditambah lagi dengan isu lama yang kembali menghangat seperti beasiswa, SM3T, dan krisis dosen,

Seperti yang telah diketahui, kuota beasiswa BBP-PPA yang turun drastis dari 72 ribu mahasiswa PTN menjadi 11 ribu mahasiswa PTN saja ditahun 2016. Dampak dari turunnya anggaran pendidikan dan turunnya kuota nasional beasiswa BBP-PPA membuat masing-masing universitas harus rela kehilangan hingga 1800 kuota PPA-nya dipangkas dari sebelumnya mendapatkan kuota sebanyak 2000 mahasiswa saat ini hanya 200 mahasiswa. Selanjutnya beasiswa bidikmisi yang kuotanya sebelum APBN-P dipangkas hampir 50% juga masih menyisakan permasalahan walaupun kuotanya telah kembali hampir seperti tahun-tahun sebelumnya. Beasiswa bidikmisi yang telah diprogramkan sejak tahun 2010 sejatinya merupakan program yang sangat baik dari pemerintah khususnya unutk mahasiswa yang kurang mampu untuk membiayai kuliahnya. Namun sayangnya masih ditemukan masalah seperti penerima beasiswa yang tidak tepat sasaran, jumlah pendaftar yang banyak namun kuotanya masih sedikit, telatnya pencairan dana beasiswa disetiap tahunnya, penetapan kuota yang sering terlambat, tidak adanya kebijakan yang mengatur masa tenggang beasiswa bagi mahasiswa setelah semester 8, hingga belum dievaluasinya nilai beasiswa bidikmisi sejak tahun 2010 sehingga nilai beasiswa bidikmisi sudah dianggap tidak sesuai dengan biaya hidup beasiswa saat ini.

Mari diulas sedikit permaslahan-permasalahan yang ada di bidikmisi. Tidak adanya pengaturan masa tenggang beasiswa bagi mahasiswa bidikmisi setelah semester 8 seperti nya sudah saatnya diatur oleh pemerintah. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari putus kuliah dari mahasiswa yang kurang mampu pemeroleh beasiswa bidikmisi setelah ia melewati semester 8. Padahal masih banyak mahasiswa pemeroleh bidikmisi tidak dapat menyelesaikan kuliahnya tepat di akhir semester 8, seperti yang dikemukakan oleh rektor Unila dalam RDP dengan komisi X pada 3 Oktober 2016yang menyebutkan di kampusnya bahwa mahasiswa bidikmisi yang dapat menyelesaikan masa studinya dibawah semester 8 hanya 800 mahasiswa dari 3000 mahasiswa yang menerima bidikmisi. Jika peraturan masa tenggang ini tidak segera diatur maka hanya ada dua kemungkinan besar yang dapat dilakukan oleh universitas dan mahasiswa. Pertama adalah universitas membuat kebijakan sendiri melalui SK Rektor untuk menanggung mahasiswa yang telah melewati masa studi yang dipersyaratkan bidikmisi dengan biaya dari universitas itu sendiri. Kedua adalah mahasiswa yang telah melewati masa studi harus terpaksa membiayai biaya kuliahnya secara mandiri ataupun harus rela putus kuliah karena ketidakmampuan untuk membiayai perkuliahannya. Sementara ini, banyak universitas yang menerapkan pilihan pertama untuk menanggung biaya mahassiwa bidikmisi yang tidak dapat menamatkan studinya dibawah semester 8.

Terkait belum adanya evaluasi terhadap besaran bidikmisi yang sudah 6 tahun berjalan memang telah menjadi permasalahan tersendiri, hal ini dikarenakan inflasi yang menyebabkan meningkatnya biaya hidup mahasiswa. Sehingga besaran biaya hidup mahasiswa bidikmisi yang ditetapkan sebanyak Rp.600.000,00-/bulan sudah dianggap tidak sesuai dengan biaya hidup mahasiswa saat ini. Apalagi jika dilihat di perguruan tinggi seperti UI, UNPAD, UNDIP dan lain sebagainya yang terkenal dengan biaya hidupnya yang tinggi. sementara ini hanya beberapa universitas yang memiliki kebijakan pro bagi mahasiswa bidikmisi seperti UI yang menerapkan mahasiswa boleh memiliki lebih dari 1 beasiswa, adanya program wirada/paruh waktu untuk bekerja di perpustakaan atau menjadi asisten laboratorium, dan kebijakan lainnya yang mendorong mahasiswa bidikmisi dapat menambah biaya hidupnya secara mandiri. Namun masih banyak universitas yang tidak menerapkan kebijakan seperti yang dilakukan oleh UI, sehingga mahasiswa tersebut harus mengakali dan mencari cara tersendiri untuk menutup biaya hidupnya mereka masing-masing. Padahal mahasiswa bidikmisi sudah ditetapkan untuk dapat menyelesaikan masa studinya dibawah 8 semester dan dituntut untuk mendapatkan Indeks Prestasi diatas 3 atau beasiswa nya dicabut. Hal tersebut akan semakin bertambah sulit tatkala mahasiswa bidikmisi harus dipecah konsentrasinya untuk menutupi biaya hidupnya masing-masing diakibatkan tidak cukupnya besaran biaya hidup yang diberikan oleh beasiswa bidikmisi.

Selanjutnya penetapan kuota bidikmisi ditahun ini terbilang kurang jelas. Hal ini berdampak pada sulitnya pihak universitas dalam menyeleksi calon mahasiswa penerima bidikmisi. Banyak kasus ditahun ini yang terjadi tatkala calon mahasiswa tersebut sudah lolos seleksi bidikmisi namun tidak dapat menerima beasiswa tersebut dikarenakan kuota bidikmisi yang kurang dari kebutuhan yang ada. sehingga mahasiswa tersebut harus mengalami kekecewaan bahkan mengundurkan diri untuk berkuliah karena tidak mendapatkan beasiswa bidikmisi tersebut.

Permasalahan yang tidak kalah penting adalah terkait kekhawatiran para rektor terhadap  krisis dosen yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2020-2025. Krisis dosen ini diprediksi karena antara jumlah dosen yang akan pensiun dalam waktu 5-10 tahun kedepan dengan jumlah pertambahan dosen setiap tahunnya tidak berbading lurus. Para rektor didalam RDP dengan komisi X di tanggal 3 Oktober 2016 telah menyampaikan kekhawatirannya tersebut. Jumlah dosen yang akan pensiun dalam 5-10 tahun kedepan jumlahnya mencapai ratusan, padahal kuota dosen baru setiap tahunnya hanya berkisar +- 30 an, bahkan ada universitas yang tidak mendapatkan formasi dosen baru. Jika melihat pada syarat akreditasi sebuah universitas ataupun fakultas salah satunya adalah mensyaratkan rasio dosen dengan mahasiswa. Jumlah dosen juga menjadi salah satu syarat bahwa universitas tersebut berkualitas. Maka jika tidak ada penambahan jumlah dosen yang sangat signifikan didalam 5-10 tahun mendatang, setiap universitas harus siap mengalami krisis dosen. Padahal permasalahan ini masih ditambah lagi dengan kegagalan pemerintah dalam melakukan sertifikasi guru & dosen di tahun ini. Tercatat seharusnya di tahun ini pemerintah sudah mampu menyelesaikan sertifikasi guru & dosen, namun fakta dilapangan menunjukkan hanya 30% yang mampu disertifikasi oleh pemerintah.  Oleh karena itu pemerintah sudah seharusnya memikirkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan ini.

kebijakan SM3T yang selama ini berjalan sebetulnya sudah sangat baik untuk menciptakan guru-guru yang professional, berintegritas dan siap berkontribusi dipelosok-pelosok Indonesia. Namun pengelolaan dan koordinasinya masih memiliki permasalahan. Permasalahan pertama adalah SM3T yang berkontribusi banyak diwilayah pelosok nyatanya mengalami pengurangan peserta dari 5 tahun terakhir mencapai 3000 peserta, sedangkan ditahun ini hanya 1500 peserta yang ikut didalam program ini. Kedua, program SM3T yang dimulai di bulan September dianggap tidak ideal mengingat tahun ajaran baru dimulai dibulan Juli, sehingga peserta SM3T baru datang kedaerah ketika pengajaran telah dimulai sehingga dianggap sangat terlambat. Ketiga, program SM3T dianggap kalah pamoritas dibandingkan program Indonesia Mengajar yang diinisiasi oleh Anies Baswedan. Padahal Indonesia Mengajar hanya mampu mengirimkan kurang lebih 100 peserta, sedangkan SM3T mampu mengirim hingga 1500-3000 peserta kedaerah-daerah terpencil. Keempat adalah permasalahhan pembiayaan program SM3T karena pengurangan anggaran di sektor pendidikan. Permasalahan terakhir adalah tidak adanya koordinassi yang baik antara program SM3T dan PPG karena pengelolaannya dibawah dua payung berbeda yaitu kemenristekdikti dan kemendikbud.

Berdasarkan beragam permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka BEM Universtias Sebelas Maret Surakarta selaku Koordinator Isu Pendidikan BEM Seluruh Indonesia menyatakan sikap terhadap carut-marutnya pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia, sebagai berikut:

  1. Kami menyatakan siap mengawal hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan oleh panitia kerja beasiswa dan SM3T komisi X hingga disampaikan dan dilaksanakan oleh Kemenristekdikti selaku lembaga pemerintah yang mengurusi urusan pendidikan tinggi di Indonesia.
  2. Mendesak komisi X DPR-RI dan Kemenristekdikti untuk lebih serius lagi mengurus permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia seperti anggaran pendidikan, BOPTN, UKT, beasiswa, kualitas perguruan tinggi, akses pendidikan tinggi, dan lain sebagainya.
  3. Mendesak komisi X DPR-RI dan Kemenristekdikti selaku lembaga legislative dan eksekutif untuk menaikkan anggaran pendidikan didalam APBN 2017 agar tidak terjadi lagi carut-marutnya pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia seperti di tahun 2016.
  4. Mendesak Komisi X DPR-RI dan Kemenristekdikti untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mengatasi krisis dosen yang diprediksi akan terjadi di tahun 2020-2025 mendatang.
  5. Mendesak komisi X DPR-RI dan Kemenristekdikti untuk meningkatkan kuota beasiswa baik bidikmisi, BBP-PPA, ADIK, Afirmasi, LPDP, dan lain sebagainya sebagai pemenuhan amanat UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya di Pasal 74 dan pasal 76.
  6. Mendesak Kemenristekdikti untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat terkait pendidikan tinggi agar sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan berpihak kepada mahasiswa, seperti kebijakan beasiswa, UKT, SPI, PTNBH, dan lain sebagainya.
  7. Mengajak seluruh pihak yang berkepentingan didalam dunia pendidikan berasama-sama mengawal kebijakan-kebijakan dan masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan Indonesia.

 

 

Jakarta, 03 Oktober 2016

 

Kementerian Kajian Strategis

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Sebagai Koordinator Isu Pendidikan BEM Seluruh Indonesia 2016

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *