MOSI TIDAK PERCAYA

Ini masalah kuasa, alibimu berharga
kalau kami tak percaya, lantas kau mau apa?

kamu tak berubah, selalu mencari celah
lalu smakin parah, tak ada jalan tengah

ini mosi tidak percaya, jangan anggap kami tak berdaya
ini mosi tidak percaya, kami tak mau lagi diperdaya

Penggalan lirik lagu Mosi Tidak Percaya dari Efek Rumah Kaca seakan menggambarkan suara para petani desa Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat. Rasa-rasanya sudah sejak 5 hari berlalu sejak peristiwa percobaan pendudukan paksa aparat bersenjata dari yang berbaju coklat, hijau loreng hingga aparat sipil yang berlagak militer terjun langsung ke lahan sawah yang kotor dan becek dengan membawa senjata lengkap memukul, menyiksa hingga menangkap secara brutal bak anjing hutan berebut daging.

Ini soal kuasa, ini soal kepentingan public untuk kesejahteraan bersama. Padahal kepentingan pemilik modal saja yang dipuja, ailbi yang tak lebih hanya sampah. Mari sedikit kembali kepada Sejarah.

Pada tahun 1960 diterbitkan SK Menteri Agraria memberikan kembali tanah-tanah tersebut kepada perkebunan Tjikoelang dengan hak guna usaha (HGU) selama 35 tahun, kecuali tanah yang merupakan jalan umum seluas 8,285 Ha tanah-tanah yang diduduki rakyat seluas 94,930 ha, dan tanah-tanah yang diperlukan oleh Angkatan Udara seluas 36.600 Ha. SK ini memberikan hak pengelolahan yang sah kepada TNI AU (36,6 Ha). Demikian terus hingga konflik ini semakin parah seiring dengan semakin diperkuatnya posisi TNI oleh rejim Orde Baru. Serangkaian kebijakan dan perpanjangan kontrak perkebunan juga dikeluarkan oleh pemerintah. Pada tahun 1984, terbit SK Mentri Dalam Negeri yang memberikan perpanjangan HGU selama 35 tahun kepada Perkebunan Tjikoleang kecuali tanah seluas 108,5250 Ha yang diperuntukan untuk keperluan LAPAN, Pemerintah Daerah Tingkat ll Bogor dan Pemerintah Desa.

Kaum Tani dan warga Desa Sukamulya semakin tertindas seiring semakin meluasnya kekuasaan tanah yang dilakukan oleh TNI AU. Warga desa semakin menjadi-jadi penderitaanya ketika TNI AU pada tahun 2003 melakukan klaim atas seluruh tanah di Desa Sukamulya seluas 1000 Ha, hal ini dilandasi dengan SK KSAP tahun 1950. Usaha-usaha picik digunakan TNI untuk mencekal perjuangan sukamulya yang salah satunya melakukanpelarangan/pemblokiran proses sertifikasi tanah rakyat di Kabupaten Bogor. Akibatnya,warga tidak bisa mengurus dan memiliki sertifikat tanahnya yang sudah dikuasai mereka secara turun-temurun itu. Puncaknya pada tahun 2007, TNI AU melalui kementerian pertahanan mengajukan registrasi tanah di Sukamulya sebagai kekayaan milik negara di kementrian keuangan RI. Kemenkeu kemudian meregistrasi tanah seluas 1000 Ha di Desa Sukamulya dengan Nomor Register 5053007 seluas 450 Ha dan nomor Register 5053008 Ha seluas 550 Ha tanpa adanya musyawarah dengan warga. Semua diperuntukan bagi TNI AU untuk membangun lapangan terbang, water training, dan bangunan penunjangnya.

Secara sudut pandang hukum dan sosio-historis tanah, seluruhnya menunjukan bahwa tanah adalah sepenuhnya milik rakyat Desa Sukamulya. Sementara yang menjadi landasan argumentasi TNI AU hanyalah SK KSAP Tahun 1950 untuk mengklaim 1000 Ha tanah desa Sukamulya. Sedangkan secara sosio-historis telah menunjukkan bahwamasyarakat desa telah menduduki tanah Sukamulya jauh sebelum adanya TNI AU bahkan sebelum berdirinya negara Indonesia.

Sejarah tertulis tahun 1888 Petani di Banten menjadi katalis pemberontakan yang dilakukan kepada aparat pemerintah dikarenakan factor agama. Namun dewasa ini, Petani Sukamulya siap melawan bila kesewenang-wenangan aparat melakukan pendudukan paksa hanya untuk melihat Burung Besi terbang di Jawa Barat. Sejarah acapkali bukan hanya milik yang berkuasa, tapi milik orang kecil yang berani melawan ketidakadilan.

“Hei nak habiskanlah nasimu bila tidak, marahlah dewi sri kepadamu !” Ketika kecil teringat akan nasihat ibu tentang pentingnya nasi. Lebih dari itu ini soal perjuangan seorang manusia yang memelitir tubuhnya, membanting tulangnya, mencelupkan raganya dalam kotornya lumpur hanya untuk kedalam sepetak tanah yang mereka bilang kotor tak guna. Tapi mereka yang angkat senjata naksir juga. Mereka yang bersenjata tak lebih sama dari singa kurus pemakan bangkai kelompoknya sendiri……cuihh . “Hei nak, habiskan nasimu, sebelum tanah dan rumah kita jadi aspal kapal terbang !”
Pendudukan paksa yang dilakukan pemerintah melalui aparat keamanan, bukanlah jalan keluar. Pengambil alihan secara represif hanya akan merusak setiap hati rakyat (warga sukamulya) yang mana adalah tuan tanah sesungguhnya. Perlu adanya kemauan pemerintah untuk dapat menghormati rakyat dalam setiap keputusan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya dapat menjadi oase disetiap gurun yang gersang yang menciptakan kesejahteraan, bukan malah sebaliknya merampas kesejahteraan rakyat hanya untuk kenikmatan pemodal asing. Bila memang pemerintah ngotot untuk merebut tanah dan rumah warga yang sah, maka jangan salahkan suara-suara perlawanan menghantui sepanjang perjalanan bak mimpi buruk setiap tidurmu yang nyaman.

INI MOSI TIDAK PERCAYA, KAMI TAK AKAN (PERNAH) LAGI DIPERDAYA

Farkhan Ramadhana
Mahasiswa

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *