Kendeng Masih Melawan dan Terus Melawan!

 

Oleh : Muhammad Rizki Almalik
(Mahasiswa Fakultas Hukum UNS 2015)

“Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang ngadili, Laillahailallah Muhammadurrasulullah”

Kita ketahui bersama bahwa permasalahan atau konflik agraria di negeri ini sangatlah banyak, terkhusus di wilayah Jawa Tengah. Kurang lebih ada sekitar 450 konflik agraria yang mengemuka di Indonesia pada tahun ini. Salah satunya adalah Pembangunan dan pertambangan pabrik semen PT. Semen Indonesia Tbk. di daerah pegunungan karst Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Sejak tahun 2012, ketika itu Gubernur Jatengnya adalah Bibit Waluyo mengeluarkan izin lingkungan dengan Surat Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 dengan nama PT. Semen Gresik. Dapat diketahui disini bahwa perjuangan dan perlawanan dulur-dulur petani Kendeng dimulai sejak tahun 2012, bahkan sebelum itu. Sudah kurang lebih 5 Tahun. Kemudian pada tahun 2014 mulailah pembangunan pabrik dan permulaan konflik panjang pemerintahan melawan rakyatnya sendiri.

Berlanjut, ketika Gubernur Jawa Tengah berganti menajadi Ganjar Pranowo. Di tahun 2016 merupakan salah satu puncak perjuangan dan perlawanan masyarakat Kendeng. Di tahun ini juga Ganjar Pranowo mengganti SK Nomor 660.1/17 Tahun 2012 menjadi SK Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang. Yang dahulunya bernama PT. Semen Gresik kemudian menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Padahal sebelum keluarnya SK Nomor 660.1/30 Tahun 2016 sebelumnya telah keluar putusan Mahkamah Agung yang memenangkan masyarakat Kendeng via jalur hukum, yaitu Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 dengan amar putusan adalah membatalkan obyek sengketa, dalam hal ini adalah izin pada SK Nomor 660.1/17 Tahun 2012. Seharusnya jika pihak tergugat dalam hal ini adalah pemerintahan daerah Jawa Tengah paham akan aturan hukum maka seharusnya tidak mengeluarkan SK Nomor 660.1/30 Tahun 2016 dan yang seharusnya dilakukan adalah memenuhi putusan Mahkamah Agung secepatnya.
Kenapa disini SK tersebut dapat digugat dikarenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030 Juncto KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, dan yang menjadi pokok alasan dari regulasi yang diebutkan sebelumnya adalah Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi karena air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan maupun pertanian.

Setelah itu akhirnya, di detik-detik terakhir 60 hari tenggang waktu untuk memenuhi putusan MA, Ganjar pun akhirnya mengeluarkan SK Gubernur Nomor 660.1/4 tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 dengan isi yang dirasa bermata dua. Seolah-olah memenuhi putusan MA tetapi juga seperti membukakan pintu baru untuk PT. Semen Indonesia Tbk. untuk melanjutkan pembangunan pabrik dan penambangan semen. Dan benar saja ketika proses AMDAL dengan mudah di loloskan, akhirnya izin baru dikeluarkan lagi yaitu SK Nomor 660.1/30 Tahun 2017 tentang Izin Penambangan Bahan Baku Semen.

Perjuangan Perlawanan

Berkaitan dengan perjuangan dan perlawanan, maka yang terngiang dikepala adalah puisi seorang pencari keadilan di negerinya sendiri, Wiji Thukul. “Maka hanya ada satu kata: lawan!”. Begitu juga masyarakat kendeng ketika keadilan dan keberpihakan pemerintah sudah tidak lagi berada di kubu rakyat dan hanya mementingkan kaum korporat. Ya, tidak ada jalan lain selain melakukan perlawanan. Melalui jalur sopan dan santun atau yang lebih familiar “damai” dilakukan, jalur hukum juga ditempuh, jalur jalanan pun juga ditempuh. Hukum sudah berbicara mana yang benar adalah benar dengan Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 namun dalam implementasinya tetap saja diakali dan dikalahkan.

Perjuangan dan perlawanan ini dimulai sejak tahun 2006, pada saat itu baru terendus rencana pembangunan dan penambangan pabrik semen dan akhirnya pada tahun 2012 turunlah SK tentang hal tersebut. Tidak berhenti disitu, dulur-dulur petani kendeng kemudian mendirikan tenda-tenda perjuangan di daerah didirikan pabrik dan penambangan. Mereka semua rela meninggalkan rumah bahkan tempat tidur mereka untuk kemudian memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk keberlangsungan kelestarian lingkungan dan anak-cucu kita semua dikemudian hari.

Perjuangan dan perlawanan ini tidaklah jalan ditempat, karena perlawanan sekecil mungkin yang di dasarkan pada niat dalam kebaikan di kemudian hari akan menjadi api yang menjalar dan besar. Pada tanggal 12 April 2016, mereka melakukan aksi pasung kaki dengan semen di depan Istana Rakyat, sebagai simbol protes mereka terhadap pembangunan pabrik semen di daerah pegunungan karst, Kendeng. Selama kurang lebih satu minggu mereka melakukan aksi ini, begitu kuatnya niat dan ikhlas di hati mereka untuk memperjuangkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Pada tanggal 2 Agustus 2016 akhirnya mereka dulur-dulur petani kendeng yang senantiasa berprasangka baik dengan berjanji akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di Pegunungan Kendeng. Selama kajian dilakukan, pabrik semen dilarang untuk beroperasi. Namun kemudian memang itu hanyalah secercah harapan yang kosong dan hanya menjadi pemanis dalam pahitnya perjuangan petani kendeng yang diberikan oleh pemerintahnya. Layaknya “tong kosong, nyaring bunyinya”.

Karena masih saja beroperasi, maka dulur-dulur petani kendeng pada tanggal 5 Desember 2016 memutuskan untuk longmarch, berjalan kaki dari Kendeng, Rembang menuju ke Semarang tepatnya di rumah rakyat Jawa Tengah, Gubernuran untuk bertemu dengan pemimpinnya, Ganjar Pranowo yang katanya “Tuanku adalah Rakyat, Gubernur hanyalah Mandat”. Jarak sekitar 150 kilometer tidak menghalangi mereka untuk terus berjalan dalam jalan kebenaran untuk memperoleh suatu keadilan dan juga dilakukan untuk mengetuk hati seorang Ganjar Pranowo, yang mungkin telah membatu. Berjalan selama 3 hari bukanlah perkara yang gampang dan mudah, namun demi apa yang mereka perjuangkan maka mereka lakukan. Namun sayang ketika sampai di gubernuran seorang yang dicari tidak ada, dan yang menemui hanyalah staffnya. Seharusnya ketika mengetahui dari awal rakyatnya bersusah payah dengan berjalan kaki ingin bertemu dengan pemimpinnya barang sebentar saja untuk menemui dan beriktikad baik, tapi ini tidak, payah.

Perjuangan dan Perlawanan masih berlanjut, ketika amar putusan MA belum juga dipenuhi oleh seorang Ganjar Pranowo, maka mereka memutuskan untuk menginap di depan gubernuran dengan mendirikan tenda-tenda perjuangan. Bukan tanpa usikan dari pemerintah yang seharusnya menemui rakyatnya, malah menggusur mereka untuk berpindah yang kemudian pada akhirnya di bongkar paksa. Tak menyurutkan semangat, dan ketika itu perjuangan mereka dibersamai oleh berbagai elemen, mulai dari buruh sampai pada kawan-kawan mahasiswa. Meskipun tenda di bongkar mereka tidak pindah tempat, mereka tidak surut, dan kemudian menggunakan payung untuk berteduh dari panasnya matahari serta dinginya hujan. Mereka menunggui seorang Ganjar Pranowo untuk memenuhi putusan MA dan sampai dengan 30 hari, dimanakah hatinya. Dan pada akhirnya di detik-detik akhir batas waktu pemenuhan putusan MA, akhirnya Ganjar Pranowo mengeluarkan SK Nomor 660.1/4 tahun 2017. Namun seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa keputusan ini seperti mengakali putusan MA yang dengan tegas membatalkan obyek sengketa dalam hal ini adalah PT. Semen Indonesi Tbk. dengan bermata dua seperti yang dijelaskan sbelumnya. Namun dengan berprasangka baik, mereka menerima keputusan tersebut dengan kemudian mengawal keputusan tersebut.

Pada akhirnya yang diprasangkai baik oleh dulur-dulur petani kendeng menjadi pupus karena terbitnya SK baru seorang Ganjar Pranowo yang mengaku “Tuanku adalah Rakyat, Gubernur hanyalah Mandat”, SK Nomor 660.1/30 Tahun 2017 tentang Izin Penambangan Bahan Baku Semen yang mebuat kembali mengobarnya perlawanan mereka, sampai saat mereka kembali ke tenda-tenda perjuangan di pegunungan karst yang kemudian di bongkar paksa oleh aparat kemudian di bakar, dimana hati nuraninya? Sampai-sampai mushola pun dibakar.

Lagi-lagi hal ini tak menyurutkan semangat perlawanan dan perjuangan. Hari ini perjuangan dan perlawan mereka tetap berlanjut bahkan sampai tulisan ini dibuatpun mereka masih berjuang mencari keadilan di depan Istana Rakyat, Istana Negara dengan memasung kaki dengan semen sebagai bentuk simbolik dan protes dengan berlanjutnya pabrik semen. Mereka telah jenuh dan bingung mau melakukan apalagi agar pemerintah mendengarkan mereka. Dan hari ini pun, belum juga bapak Presiden Jokowi menemui mereka dan malah terdengar kabar malah akan meresmikan pabrik semen dan malah nge-vlog sama kambing.

Alasan kenapa sampai detik ini dulur-dulur kendeng masih berjuang dan melawan? Salah satu faktornya adalah lingkungan dan minim manfaatnya ketika dibangun pabrik disana. Secara factor lingkungan adalah mata pencaharian utama mereka, tani, ketika karst atau batu kapur kemudian ditambang dampaknya adalah tidak adanya penadah air ketika hujan, tak ada lagi yang mampu menyalurkan air ke dalam tanah. Layaknya spons, setiap karst itu mampu untuk menampung air hujan yang kemudian menyalurkan ke air tanah. Lalu untuk pabrik sendiri, hanya menyerap skitar 300 orang, belum lagi mengenai spesifikasi pegawainya, apakah petani nantinya dibutuhkan? Apakah yakin lahan pertanian tetap ada untuk menghidupi para petani? Silahkan kemudian untuk juga difikirkan karena Indonesia adalah Negara agraris, bukan negaranya korporat-korporat.

Pemerintah, Dimana Kau?

Ketika kita ketahui bersama dalam konstitusi negara kita, Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah dijelaskan dalam pembukaannya bahwa salah satu tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Tapi ketika kita melihat lagi dengan kondisi negara pada hari ini, bisa dikatakan bahwa tujuan tersebut belumlah serpenuhnya tercapai dan konstitusi hanyalah sebagai dasar sekedarnya saja. Dengan segala permasalahan bangsa dimana petani, buruh, dan rakyat miskin kota pun masih sengsara. Lalu hadirnya pemerintah sebagai regulator, sebagai perangkat negara untuk mencapai salah satu tujuan ini kemana?

Kemudian dimanakah pemerintah ketika dulur-dulur petani kendeng meminta dan memperjuangkan keadilan untuk kesejahteraannya? Suatu pertanyaan yang begitu menohok bagi siapapun. Seharusnya disini pemerintah adalah hadir ditengah permasalahan-permasalah rakyat karena memang pemerintah adalah regulator, pemerintah memiliki kuasa penuh yang dimandatkan oleh rakyatnya untuk kemudian mampu hadir ditengah-tengah permasalahan rakyat, khususnya dalam hal ini adalah perjuangan dulur-dulur petani kendeng.

Namun kalau dilihat yang terjadi pada hari ini, jam ini, menit ini, dan detik ini pemerintah seakan acuh, tutup mata, tutup telinga, bahkan membatukan hati mereka dengan permasalahan yang dirasakan oleh dulur-dulur kendeng, ancaman kesejahteraan yang terenggut. Kita semua tidak melihat hadirnya pemerintah sebagai pohon rindang penyejuk hati rakyat tapi yang kita lihat hnayalah api yang membakar amarah rakyat. Terlihat bahwa disini pemerintah sudah tidak lagi menggunakan keberpihakannya sebagaimana mestinya, keberpihakan terhadap rakyat.

Sangat jelas bahwa pemerintah kini sudah tidak berpihak lagi dengan rakyat, ketika kita dapat memahami duduk perkara yang di alami oleh dulur-dulur kendeng. Ketika apa yang diamanahkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, malah dikangkangi oleh pemerintahnya sendiri, dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo yang dirasa tidak menjalankan putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 yang menyatakan bahwa batal obyek sengeketa yang berarti Izin yang pernah dikeluarkan Ganjar harusnya di cabut.

Kemudian berkaitan dengan hati nurani, kemanakah hati nurani pemerintah ketika melihat dulur-dulur kendeng ini mengaksikan, memperjuangakan kebenaran dan keadilan dengan berbagai cara sampai berhari-hari hanya ingin berdialog dengan pemerintah tapi nyatanya, pemerintah tetap saja bungkam dan tidak mau hadir ditengah-tengah rakyat. Bahkan sampai hari ini telah jatuh korban meninggal dunia dengan tulusnya memperjuangankan keadilan dan kebenaran. Sampai disini, terlihat bahwa hati nurani pemerintah sudah lah mati. Lebih mementingkan eksistensi didunia maya daripada menemui rakyat yang mengamanahinya dan malah memberikan janji janji omong kosong belakang.

Kalau boleh berkesimpulan, dimanakah pemerintah hari ini? Pemerintah sudah mati nuraninya, sudah tak mampu melihat dengan hati, dan juga sudah tak mampu lagi berpihak kepada rakyat. Bahwasanya hari ini pemerintah hanya mementingkan korporasi daripada lahan pertanian yang mampu menghidupi rakyatnya. Bahwasanya hari ini negara Indonesia sebagai negara agraris sudah tidak berlaku lagi dan menjadi negara korporat.

Matinya hati nurani pemerintah sangat terlihat jelas hari ini dengan tetep memilih untuk bungkam ketika perjuangan dan perlawanan dulur-dulur kendeng sampai menelan korban jiwa. Dan ketidakberpihakan kepada rakyat pun semakin terlihat sangat jelas hari ini dengan kemudian yang jelas hari ini adalah keberpihakan rezim pemerintah kepada korporasi-korporasi dan pemodal-pemodal dan tak menggemingkan kesejahteraan rakyat.

Sedikit kutipan dari seorang Ganjar Pranowo yang menisbatkan “Tuanku adalah rakyat, Gubernur hanyalah mandat” yang saya rasa kita sepakat sudah tidak lagi relevan. Karena kenyataannya bagi seorang Ganjar Pranowo adalah “Tuanku ya korporat, Gubernur hanyalah mandat!”. Dan sangat menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang malah memilih untuk bermain vlog dengan kambing-kambing daripada menemui rakyatnya!

Maka dari itu, saatnya nurani ini berbicara, saatnya hati ini menggerakkan raga kita, pikiran kita, untuk kemudian melawan rezim yang dzalim ini, rezim yang sudah tidak berpihak kepada rakyat. Maka segera penuhilah jalanan dengan warna-warni almamatermu untuk kembali mengingatkan pemerintah agar kembali kepada mandat Undang-Undang Dasar yaitu mensejahterakan rakyatnya, bukan menyengsarakan rakyatnya. Untuk kembali menegaskan bahwa mahasiswa bersama rakyat menentang ketidakadilan ini!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *