PRESS RELEASE WORKSHOP ADVOKASI “PROSTITUSI DI SURAKARTA: TANTANGAN DAN SOLUSI”

Workshop Advokasi telah diselenggarakan oleh BEM UNS 2017 Kabinet “Wajah Baru” melalui Kementerian Advokasi Masyarakat pada Sabtu, 20 Mei 2017 bertempat di Gedung DPRD Kota Surakarta yang dimulai pukul 09.00 WIB dan diakhiri pukul 16.00 WIB. Workshop Advokasi bertemakan “Prostitusi di Surakarta: Tantangan dan Solusi” mengundang pembicara yang berkompeten dalam dibidangnya, diantaranya adalah: Pemangku Kebijakan, Akademisi, LSM/ Praktisi, dan pihak-pihak yang terkait dengan dunia “prostitusi” itu sendiri.

Pembicara pertama adalah Dr. Argyo D. MSi, selaku Pakar Sosiologi FISIP UNS. Pembicara selanjutnya berasal dari Organisasi Perubahan Sosial Indonesia yang diwakilkan oleh Ibu Arnie Soraya selaku Koordinator Provinsi Jawa Tengah. Materi juga disampaikan oleh Ibu Kiki selaku eks-WPS yang telah selesai dari proses rehabilitasi kemudian memiliki pekerjaan sebagai wirausaha. Dalam perspektif pemangku kebijakan, penyampaian materi diwakilkan oleh Ibu Rohana selaku Kepala Dinas Sosial

Dr. Argyo D. MSi mengatakan bahwa Prostitusi merupakan hal yang sangat dramatis karena banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya Prostitusi seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Mewakili pandangannya sebagai seorang Akademisi Pak Argyo menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK/WPS) merupakan sebuah perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan budaya yang kita anut. Selanjutnya, melalui pemaparannya diharapkan Mahasiswa dapat mengkajinya dalam berbagai aspek, serta menemukan solusi atas pemecahan permasalahan prostitusi hingga sampai di tingkat advokasi.

Prostitusi memang identik dengan pelacuran yang tersebar di berbagai kota besar bahkan sampai pelosok yang belum terjangkau listrik. Hal ini adalah sebuah permasalahn yang serius dan kompleks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut dengan pelacur (PSK), predikat ini melekat pada perempuan PSK tersebut. Di sini perempuan dijadikan objek, hal ini sungguh sangat disayangkan. Pekerjaan melacur sudah dikenal dari berabad-abad lalu. Jauh dari masa nenek moyang kita juga sudah ada kasus pelacuran. “Pada kenyataannya kasus prostitusi merupakan kegiatan dua orang yang saling membutuhkan”, ujarnya.

Sejatinya banyak ditemukan tempat-tempat di Surakarta yang berkedok sebagai tempat panti pijat yang didalamnya terdapat anak-anak berpakaian seksi yang siap melayani pelanggan-pelanggannya. Ironisnya, hal tersebut tidak terjadi pada beberapa tempat saja, namun ada lebih dari 10 tempat yang belum diketahui keberadaannya. “Tentunya kejadian itu merugikan orang-orang yang ingin mempunyai usaha awal yang diniatkan bukan untuk pekerjaan seperti itu”, tambahnya. Selain itu menurut bapak Argyo, pada kasus prostitusi, seringkali terjadi suatu ketidakadilan, yang ditangkap saat razia dan ditindaklanjuti hanyalah “germonya”, tetapi bukan pelaku seksnya.

Ibu Arnie memberikan warna yang lain pada pertengahan diskusi. Menurutnya WPS pantas dimanusiakan, perlindungan harus diberikan kepada WPS. “Jika ingin menyelesaikan permasalahan prostitusi, kita harus masuk dulu ke dalam dunia mereka, menjadi bagian dari mereka, bukan berarti harus menjadi pelacur tetapi bagaimana mendapat kepercayaan dari mereka”, ujarnya. Kemudian Ibu Kiki bercerita mengenai pengalaman kelam yang pernah beliau alami, dan proses untuk menuju perbaikin diri hingga akhirnya keluar dari dunia gelap itu.

Ibu Rohana mengatakan, begitu banyak hal-hal tidak baik masuk ke Surakarta yang membuat pemerintah semakin kewalahan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Belum lagi pertimbangan dari segi APBD yang sangat terbatas. Dinas sosial sendiri telah memberikan penanganan berupa pemberian obat-obatan gratis. Hal seperti ini seringkali hanya dilimpahkan hanya kepada pemerīntah kota. Kemudian Ibu Rohana memberikan rekomendasi yang perlu dilakukan dalam mengatasi kasus Prostitusi di Surakarta, yakni sebagai berikut:

  1. Perlunya pendidikan agama sejak dini, hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelaku-pelaku seksual yang berasal dari kalangan remaja bahkan anak-anak.
  2. Sosialisasi penyuluhan dampak yang akan ditimbulkan dari kasus prostitusi, kususnya dampak dari sisi kesehatan.
  3. Pendidikan dan pengawasan dari keluarga.
  4. Pemberian pelatihan dan disalurkan untuk mendapat pekerjaan baru. Memberikan keterambil yang mereka mau, namun mantan pekerja seks komersial seringkali banyak yang kembali lagi ke jalan yang salah, dikarenakan pemikiran bahwa mencari uang dengan menjajahkan seks adalah pekerjaan yang lebih mudah untuk mendapatkan uang.
  5. Memberikan pemahan kepada masyarakat, bahwa pekerja seks komersial yang sudah berhenti jangan dikucilkan, melainkan harus didukung.
  6. Pendidikan edukasi yang salah untuk diambil, bahwa pekerja seks komersial harus paham bahwa apa yang ia pilih sebagai seorang pekerja seks merupakan jalan yang salah.
  7. Penegakkan hukum dan sanksi kepada pelaku seksial yang belum dan tidak pas.

“Tentunya dalam mewujudkan Kota Surakarta berseri tanpa Prostitusi diperlukan adanya kejasama dari seluruh elemen, misalnya bekerjasama dengan LSM terkait”, tambahnya.

Pada kegiatan workshop ini diselenggarakan dengan pemaparan materi, diskusi, pelatihan, dan Focus Group Discussion. Kegiatan ini berjalan lancar dengan dihadiri kurang lebih 100 orang Mahasiswa yang berasal dari seluruh Fakultas di UNS. Di akhir acara, terdapat beberapa resolusi dan rekomendasi yang diberikan guna menyelesaikan permasalahan Prostitusi di Kota Surakarta. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Forum Advokasi Masyarakat “FOR AKAT” UNS sebagai wadah dan wujud pengabdian Mahasiswa dalam menyelesaikan isu-isu advokasi di Kota Surakarta.

Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan Mahasiswa dapat mengasah daya kritis dan kepekaan social terhadap lingkungan sekitar serta pencerdasan dapat dilakukan terhadap masyarakat pada umumnya. Prostitusi adalah isu awal yang digunakan sebagai gerbang dalam penyelesaian permasalahan advokasi. Pasca terselenggaranya workshop, tentunya akan diadakan follow-up berkelanjutan guna membahas langkah teknis penyelesaian masalah seperti, diadakannya penyuluhan/sosialisasi serta kegiatan penunjang lain.

 

Menuju Open Data

Yoms data uns

Data dan transparasi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Karena data akan berbicara fakta yang tejadi di lapangan. Transparansi penting untuk menjawab permasalahan yang selama ini penting untuk menjawab permasalahan yang selama ini polanya selalu berulang di level kampus. Protes akan fasilitas yang tidak memadahi, uang UKT yang semakin tinggi, dosen yang tidak sesuai dengan harapan dalam memimbing, serta mahasiswa yang berlaku tidak sesuai dengan harapan dosen, adalah hal-hal yang terus menjadi masalah tanpa solusi yang tepat sasaran. Dampaknya adalah sebuah kualitas belajar-mengajar atau pun lingkungan akademis yang seringkali mengecewakan bagi civitas akademika.
Konsep open data tidaklah sama dengan transparasi. Akan tetapi keduanya memilki keterkaitan yang erat. Keterkaitan itu berasal dari potensi besar yang dimiliki dari open data untuk menciptakan transparansi manajemen lembaga pada level yang tinggi. Konsep ini pun sangat mungkin untuk diadaptasi dalam lingkup perguruan tinggi. Bisa jadi dengan open data menjadi satu dari solusi yang bisa dilakukan. Namun ada baiknya kita melihat sekilas terlebih dahulu tentang apa sebenarnya yang disebut dengan open data.

Apa open data?
Open data adalah sebuah konsep modern yang mulai berkembang sejak beberapa dekade terakhir. Hal ini tidak terlepas dari berkembangnya sumber daya IT dan peningkatan manajemen yang modern. Secara mudah open data dapat diartikan sebagai data yang dapat dipergunakan secara bebas, dimanfaatkan, dan didistribusikan kembali oleh seluruh masyarakat tanpa syarat dengan tetap menyantumkan sumber dari data tersebut. Untuk dapat digunakan kembali, data tersebut harus dirilis dalam format yang reusable dan machine-readable.

Pada level nasional, open data dengan sangat mudah diakses di kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Data kemudian dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai modal untuk pengembangan usaha. Pemberian nilai tambah dari data-data yang telah disediakan oleh pemerintah dengan demikian menciptakan lapangan ekonomi yang begitu luas. Business startup dapat berkembang dengan memanfaatkan data yang telah terbuka. Dari sisi pengawasan, adanya open data memungkinkan masyarakat untuk terus mengawasi kinerja pemerintah. Rancangan pembangunan jangka panjang atau pun menengah dari pemerintah dapat dievaluasi ketercapaiannya dengan membandingkan data empiris dan indikator kesuksesan sebuah kebijakan. Selain itu dengan data yang terbuka masyarakat juga dapat berkontribusi aktif dalam memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah.

Indonesia sendiri sudah mengadaptasi open data di level nasional maupun daerah. Portal data.go.id telah beroperasi dan menyajikan data-data yang tersedia dari berbagai K/L/D. Sementara itu pemerintah-pemerintah daerah juga telah melakukan hal yang sama, bahkan beberapa di antaranya melakukan open data lebih dahulu sebelum pemerintah pusat. Sebut saja Jakarta, Bandung, atau pun Bojonegoro yang open data-nya cukup berkembang. Salah satu kekurangan utama dari open data pemerintah saat ini adalah masalah pemutakhiran data. Tersedianya data tidak cukup apabila tidak terus diperbaharui terus-menerus secara berkala. Selain itu belum semua lembaga turut berpartisipasi dalam inisiatif open data.

Ilustrasi sederhana dapat menjelaskan mengapa open data menjadi hak masyarakat. Masyarakat membayar pajak. Pajak digunakan untuk operasi lembaga Badan Pusat Statistik (BPS). BPS lalu mendapatkan data melalui riset. Maka sudah sepatutnya masyarakat secara umum memiliki hak untuk mengetahui data yang didapat oleh BPS (tentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku). Dasar dari hak ini sendiri sudah terdapat dalam UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Dengan UU ini pada dasarnya masyarakat memiliki hak atas data publik yang dikelola oleh pemerintah. Hanya saja permasalahan birokrasi dan manajemen pemerintahan yang belum efektif seringkali menjadi kendala.
Mengadopsi di tataran kampus

Keterbukaan data ditingkat nasional bukan tidak mungkin di adopsi di tataran kampus. Mengingat kampus merupakan representasi dari negara. Berbagai prinsip open data seperti format terbuka, machine-readable, interoporabel, dan data mutakhir hanya membutuhkan sistem yang jelas dan kemauan yang kuat dari pemangku kebijakan di kampus. Kolaborasi dengan mahasiswa pun perlu dilakukan untuk mengembangkan inovasi dari keterbukaan data serta pemanfaatannya untuk kemajuan kampus. ITB, merupakan pelopor dari data terbuka di tataran kampus. Mereka telah lebih dahulu membuat portal open data KM-ITB yang diprakarsai oleh mahasiswa sendiri di data.km.itb.ac.id.
UNS kapan?

Salah satu kelemahan dalam setiap kajian-kajian yang dilakukan oleh lembaga kampus Uns mengenai isu adalah soal data. Seringkali berbagai kajian hanya berbasis pada asumsi. Sekalipun berbasis data, hanya segelintir orang yang memilikinya. Dalam isu-isu kampus, seringkali yang mengetahui data hanyalah mereka yang terlibat langsung. Sebutlah masalah uang kuliah. Sesuai dengan pengalaman penulis, yang sering dilakukan dalam menyikapi kenaikan biaya kuliah adalah dilakukan konsolidasi terbuka dengan berbagai unsur mahasiswa-mahasiswi. Seringkali yang menjadi pembicara adalah mereka yang telah lama berkecimpung menangani biaya kuliah. Mereka yang paling tahu data. Sisanya hanya bertindak sebagai penonton. Beruntunglah kalau ada yang mencatat dalam pemaparan. Kebanyakan hanya datang, mendengarkan angka demi angka dan berbagai alternatif sistem pembayaran, lalu pulang tanpa mengingat semua yang mereka serap.

Hal di atas perlu untuk dirubah. Data tidak bisa lagi hanya menjadi milik segelintir mahasiswa-mahasiswi. Pemberian data hanya melalui mulut ke mulut atau lewat paparan tidak lagi efektif. Apalagi hanya melalui infografis yang sambil lewat saja, pun tidak viral dengan efektif. Pola monopoli data sudah sepatutnya dihilangkan. Mungkin saja memang mahasiswa-mahasiswa yang memiliki data tidak berkehendak untuk memonopoli. Hanya saja memang selama ini tidak terpikirkan secara serius untuk memberikan akses data kepada semua pihak. Atau bahkan terdapat ketakutan antar mahasiswa/i sendiri untuk membuka data yang mereka rasa rahasia. Padahal masalah kerahasiaan data dapat didefinisikan lebih lanjut. Pada dasarnya seluruh mahasiswa-mahasiswi memiliki hak yang sama atas data. Uns memerlukan sebuah portal yang berisi semua data kampus yang sudah seharusnya menjadi hak mahasiswa dan civitas akademika lain.

Salam,
Menteri Penelitian dan Pengembangan BEM UNS 2016
Norma Ayu Setyabudi (085727378171)

Referensi :
Open Data Day: Teten Ajak Jurnalis Berkarya dengan Data [online] (http://ksp.go.id/open-data-day-teten-ajak-jurnalis-berkarya-dengan-data/, diakses tanggal 29 Oktober 2016)

Carut-Marut Pengelolaan Pendidikan Tinggi Di Indonesia: Buruknya Pengelolaan Beasiswa, Krisis Dosen Serta Program SM3T

 

Sejak beralihnya pengelolaan perguruan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi di Indonesia bukannya semakin membaik. Tercatat banyaknya permasalahan-permasalahan baru yang diciptakan sejak peralihan pengelolaan tersebut padahal permasalahan sebelumnya masih belum dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan seperti turunnya anggaran pendidikan, turunnya jumlah BOPTN, turunnya jumlah beasiswa-beasiswa seperti bidikmisi dan BBP-PPA, uang kuliah tunggal, sertifikasi dosen, rasio dosen dan mahasiswa, pengelolaan SM3T, PPG, serta permaslahan lainnya menjadikan pengelolaan pendidikan tinggi seperti benang kusut yang sangat sulit untuk diurai dan diselesaikan.

Sejatinya dengan perpindahan pengelolaan pendidikan tinggi ke Kemenristekdikti diharapkan dapat membawa perubahan yang fundamental terhadap dunia pendidikan tinggi. Perpindahan tersebut pada awalnya bertujuan untuk membawa manfaat praktis dari dunia pendidikan tinggi untuk dapat diaplikasikan kedalam riset dan teknologi khususnya dunia industry. Namun tujuan tersebut selain masih jauh dari harapan ternyata menambah carut-marutnya pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.

Masih hangat dalam ingatan, bahwa anggaran pendidikan tinggi TA 2016 mengalami penurunan hampir mencapai 3 Triliun sebelum akhirnya dapat diselamatkan didalam APBN-P pertengahan tahun lalu. selanjutnya jumlah BOPTN yang jumlahnya tetap diangka 4,5 Triliun padahal jumlah perguruan tinggi negeri mengalami pertambahan sebagai konsekuensi peralihan status beberapa PTS menjadi PTN sehingga jumlah BOPTN dimasing-masing universitas mengalami penurunan angka yang cukup signifikan dan berpotensi mengganggu biaya operasional perguruan tinggi. Belum lagi permasalahan klasik uang kuliah tunggal yang sejak tahun 2012 telah diterapkan hingga 4 tahun berselang masih mengalami banyak masalah dalam pelaksanaannya dilapangan, bahkan tidak sedikit calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang harus mengundurkan niatnya untuk berkuliah di perguruan tinggi. Permaslahan tersebut masih dilengkapi oleh legalisasi sumbangan pengembangan institusi (SPI) melalui Permenristek tentang UKT di tahun 2015 dan 2016, sehingga mahasiswa jalur mandiri dan 4 golongan mahasiswa lainnya masih diharuskan membayar SPI di beberapa universitas salah satunya Universitas Diponegoro yang mematok SPI diangka 150 juta untuk masuk ke fakultas kedokterannya. Masalah tersebut masih ditambah lagi dengan isu lama yang kembali menghangat seperti beasiswa, SM3T, dan krisis dosen,

Seperti yang telah diketahui, kuota beasiswa BBP-PPA yang turun drastis dari 72 ribu mahasiswa PTN menjadi 11 ribu mahasiswa PTN saja ditahun 2016. Dampak dari turunnya anggaran pendidikan dan turunnya kuota nasional beasiswa BBP-PPA membuat masing-masing universitas harus rela kehilangan hingga 1800 kuota PPA-nya dipangkas dari sebelumnya mendapatkan kuota sebanyak 2000 mahasiswa saat ini hanya 200 mahasiswa. Selanjutnya beasiswa bidikmisi yang kuotanya sebelum APBN-P dipangkas hampir 50% juga masih menyisakan permasalahan walaupun kuotanya telah kembali hampir seperti tahun-tahun sebelumnya. Beasiswa bidikmisi yang telah diprogramkan sejak tahun 2010 sejatinya merupakan program yang sangat baik dari pemerintah khususnya unutk mahasiswa yang kurang mampu untuk membiayai kuliahnya. Namun sayangnya masih ditemukan masalah seperti penerima beasiswa yang tidak tepat sasaran, jumlah pendaftar yang banyak namun kuotanya masih sedikit, telatnya pencairan dana beasiswa disetiap tahunnya, penetapan kuota yang sering terlambat, tidak adanya kebijakan yang mengatur masa tenggang beasiswa bagi mahasiswa setelah semester 8, hingga belum dievaluasinya nilai beasiswa bidikmisi sejak tahun 2010 sehingga nilai beasiswa bidikmisi sudah dianggap tidak sesuai dengan biaya hidup beasiswa saat ini.

Mari diulas sedikit permaslahan-permasalahan yang ada di bidikmisi. Tidak adanya pengaturan masa tenggang beasiswa bagi mahasiswa bidikmisi setelah semester 8 seperti nya sudah saatnya diatur oleh pemerintah. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari putus kuliah dari mahasiswa yang kurang mampu pemeroleh beasiswa bidikmisi setelah ia melewati semester 8. Padahal masih banyak mahasiswa pemeroleh bidikmisi tidak dapat menyelesaikan kuliahnya tepat di akhir semester 8, seperti yang dikemukakan oleh rektor Unila dalam RDP dengan komisi X pada 3 Oktober 2016yang menyebutkan di kampusnya bahwa mahasiswa bidikmisi yang dapat menyelesaikan masa studinya dibawah semester 8 hanya 800 mahasiswa dari 3000 mahasiswa yang menerima bidikmisi. Jika peraturan masa tenggang ini tidak segera diatur maka hanya ada dua kemungkinan besar yang dapat dilakukan oleh universitas dan mahasiswa. Pertama adalah universitas membuat kebijakan sendiri melalui SK Rektor untuk menanggung mahasiswa yang telah melewati masa studi yang dipersyaratkan bidikmisi dengan biaya dari universitas itu sendiri. Kedua adalah mahasiswa yang telah melewati masa studi harus terpaksa membiayai biaya kuliahnya secara mandiri ataupun harus rela putus kuliah karena ketidakmampuan untuk membiayai perkuliahannya. Sementara ini, banyak universitas yang menerapkan pilihan pertama untuk menanggung biaya mahassiwa bidikmisi yang tidak dapat menamatkan studinya dibawah semester 8.

Terkait belum adanya evaluasi terhadap besaran bidikmisi yang sudah 6 tahun berjalan memang telah menjadi permasalahan tersendiri, hal ini dikarenakan inflasi yang menyebabkan meningkatnya biaya hidup mahasiswa. Sehingga besaran biaya hidup mahasiswa bidikmisi yang ditetapkan sebanyak Rp.600.000,00-/bulan sudah dianggap tidak sesuai dengan biaya hidup mahasiswa saat ini. Apalagi jika dilihat di perguruan tinggi seperti UI, UNPAD, UNDIP dan lain sebagainya yang terkenal dengan biaya hidupnya yang tinggi. sementara ini hanya beberapa universitas yang memiliki kebijakan pro bagi mahasiswa bidikmisi seperti UI yang menerapkan mahasiswa boleh memiliki lebih dari 1 beasiswa, adanya program wirada/paruh waktu untuk bekerja di perpustakaan atau menjadi asisten laboratorium, dan kebijakan lainnya yang mendorong mahasiswa bidikmisi dapat menambah biaya hidupnya secara mandiri. Namun masih banyak universitas yang tidak menerapkan kebijakan seperti yang dilakukan oleh UI, sehingga mahasiswa tersebut harus mengakali dan mencari cara tersendiri untuk menutup biaya hidupnya mereka masing-masing. Padahal mahasiswa bidikmisi sudah ditetapkan untuk dapat menyelesaikan masa studinya dibawah 8 semester dan dituntut untuk mendapatkan Indeks Prestasi diatas 3 atau beasiswa nya dicabut. Hal tersebut akan semakin bertambah sulit tatkala mahasiswa bidikmisi harus dipecah konsentrasinya untuk menutupi biaya hidupnya masing-masing diakibatkan tidak cukupnya besaran biaya hidup yang diberikan oleh beasiswa bidikmisi.

Selanjutnya penetapan kuota bidikmisi ditahun ini terbilang kurang jelas. Hal ini berdampak pada sulitnya pihak universitas dalam menyeleksi calon mahasiswa penerima bidikmisi. Banyak kasus ditahun ini yang terjadi tatkala calon mahasiswa tersebut sudah lolos seleksi bidikmisi namun tidak dapat menerima beasiswa tersebut dikarenakan kuota bidikmisi yang kurang dari kebutuhan yang ada. sehingga mahasiswa tersebut harus mengalami kekecewaan bahkan mengundurkan diri untuk berkuliah karena tidak mendapatkan beasiswa bidikmisi tersebut.

Permasalahan yang tidak kalah penting adalah terkait kekhawatiran para rektor terhadap  krisis dosen yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2020-2025. Krisis dosen ini diprediksi karena antara jumlah dosen yang akan pensiun dalam waktu 5-10 tahun kedepan dengan jumlah pertambahan dosen setiap tahunnya tidak berbading lurus. Para rektor didalam RDP dengan komisi X di tanggal 3 Oktober 2016 telah menyampaikan kekhawatirannya tersebut. Jumlah dosen yang akan pensiun dalam 5-10 tahun kedepan jumlahnya mencapai ratusan, padahal kuota dosen baru setiap tahunnya hanya berkisar +- 30 an, bahkan ada universitas yang tidak mendapatkan formasi dosen baru. Jika melihat pada syarat akreditasi sebuah universitas ataupun fakultas salah satunya adalah mensyaratkan rasio dosen dengan mahasiswa. Jumlah dosen juga menjadi salah satu syarat bahwa universitas tersebut berkualitas. Maka jika tidak ada penambahan jumlah dosen yang sangat signifikan didalam 5-10 tahun mendatang, setiap universitas harus siap mengalami krisis dosen. Padahal permasalahan ini masih ditambah lagi dengan kegagalan pemerintah dalam melakukan sertifikasi guru & dosen di tahun ini. Tercatat seharusnya di tahun ini pemerintah sudah mampu menyelesaikan sertifikasi guru & dosen, namun fakta dilapangan menunjukkan hanya 30% yang mampu disertifikasi oleh pemerintah.  Oleh karena itu pemerintah sudah seharusnya memikirkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan ini.

kebijakan SM3T yang selama ini berjalan sebetulnya sudah sangat baik untuk menciptakan guru-guru yang professional, berintegritas dan siap berkontribusi dipelosok-pelosok Indonesia. Namun pengelolaan dan koordinasinya masih memiliki permasalahan. Permasalahan pertama adalah SM3T yang berkontribusi banyak diwilayah pelosok nyatanya mengalami pengurangan peserta dari 5 tahun terakhir mencapai 3000 peserta, sedangkan ditahun ini hanya 1500 peserta yang ikut didalam program ini. Kedua, program SM3T yang dimulai di bulan September dianggap tidak ideal mengingat tahun ajaran baru dimulai dibulan Juli, sehingga peserta SM3T baru datang kedaerah ketika pengajaran telah dimulai sehingga dianggap sangat terlambat. Ketiga, program SM3T dianggap kalah pamoritas dibandingkan program Indonesia Mengajar yang diinisiasi oleh Anies Baswedan. Padahal Indonesia Mengajar hanya mampu mengirimkan kurang lebih 100 peserta, sedangkan SM3T mampu mengirim hingga 1500-3000 peserta kedaerah-daerah terpencil. Keempat adalah permasalahhan pembiayaan program SM3T karena pengurangan anggaran di sektor pendidikan. Permasalahan terakhir adalah tidak adanya koordinassi yang baik antara program SM3T dan PPG karena pengelolaannya dibawah dua payung berbeda yaitu kemenristekdikti dan kemendikbud.

Berdasarkan beragam permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka BEM Universtias Sebelas Maret Surakarta selaku Koordinator Isu Pendidikan BEM Seluruh Indonesia menyatakan sikap terhadap carut-marutnya pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia, sebagai berikut:

  1. Kami menyatakan siap mengawal hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan oleh panitia kerja beasiswa dan SM3T komisi X hingga disampaikan dan dilaksanakan oleh Kemenristekdikti selaku lembaga pemerintah yang mengurusi urusan pendidikan tinggi di Indonesia.
  2. Mendesak komisi X DPR-RI dan Kemenristekdikti untuk lebih serius lagi mengurus permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia seperti anggaran pendidikan, BOPTN, UKT, beasiswa, kualitas perguruan tinggi, akses pendidikan tinggi, dan lain sebagainya.
  3. Mendesak komisi X DPR-RI dan Kemenristekdikti selaku lembaga legislative dan eksekutif untuk menaikkan anggaran pendidikan didalam APBN 2017 agar tidak terjadi lagi carut-marutnya pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia seperti di tahun 2016.
  4. Mendesak Komisi X DPR-RI dan Kemenristekdikti untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mengatasi krisis dosen yang diprediksi akan terjadi di tahun 2020-2025 mendatang.
  5. Mendesak komisi X DPR-RI dan Kemenristekdikti untuk meningkatkan kuota beasiswa baik bidikmisi, BBP-PPA, ADIK, Afirmasi, LPDP, dan lain sebagainya sebagai pemenuhan amanat UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya di Pasal 74 dan pasal 76.
  6. Mendesak Kemenristekdikti untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat terkait pendidikan tinggi agar sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan berpihak kepada mahasiswa, seperti kebijakan beasiswa, UKT, SPI, PTNBH, dan lain sebagainya.
  7. Mengajak seluruh pihak yang berkepentingan didalam dunia pendidikan berasama-sama mengawal kebijakan-kebijakan dan masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan Indonesia.

 

 

Jakarta, 03 Oktober 2016

 

Kementerian Kajian Strategis

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Sebagai Koordinator Isu Pendidikan BEM Seluruh Indonesia 2016

(PRESS RELEASE) RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KERJA BEASISWA DAN SM3T KOMISI X DPR-RI

RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KERJA BEASISWA DAN SM3T KOMISI X DPR-RI

RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KERJA BEASISWA DAN SM3T KOMISI X DPR-RI DENGAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, SAM RATULANGI, UNIVERSITAS JAMBI, UNIVERSITAS LAMPUNG, UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, UNIVERSITAS NEGERI MALANG, DAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG.

Senin, 03 Oktober 2016 pada pukul 11.00-15.00 WIB di ruang sidang komisi X DPR-RI telah diadakan rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja beasiswa dan SM3T komisi X DPR-RI bersama 7 rektor dan 1 direktur politeknik negeri lampung. BEM Seluruh Indonesia yang diwakili oleh BEM Universitas Sebelas Maret selaku Koordinator Isu (Koorsu) Pendidikan menghadiri RDP tersebut sebagai bentuk pengawalan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh bapak Sultan Aidil Hendra selaku anggota legislative komisi X dengan membahas permasalahan-permasalahan seputar pendidikan tinggi khususnya terkait beasiswa dan program SM3T.

Rapat dimulai dengan pemaparan dari ketujuh rektor dan satu direktur dari universitas yang diundang kerapat tersebut. Pemaparan yang disampaikan merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di institusi masing-masing terkait isu beasiswa dan SM3T. Setelah pemaparan selesai, langsung dilanjutkan dengan tanya-jawab dan masukan dari beberapa anggota komisi X yang hadir seperti Ibu Latifah, Ibu Yuyuk Sri Rahayu, Ibu Darlia, dan Ibu Marlinda, serta beberapa anggota komisi X lainnya.

Rapat dengar pendapat diakhiri dengan beberapa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan masukan-masukan yang sudah diutarakan didalam rapat tersebut, beberapa kesimpulan tersebut dapat dirangkum dalam 4 poin dibawah ini:
1. Bantuan biaya hidup bagi penerima program bidikmisi masih perlu ditingkatkan dari nilai yang saat ini diterima.
2. Masyarakat secara umum masih belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang program SM3T-PPG dan dengan program beasiswa yang lain.
3. Menurunnya jumlah penerima beasiswa PPA.
4. Mahasiswa penerima beasiswa ADIK Papua mengalami permasalahan dalam penguasaan ilmu alamiah dasar, ilmu sosial budaya dasar, dan kesulitan dalam adaptasi dengan lingkungan sosial budaya.

Oleh karena itu, Komisi X yang memiliki fungsi pengawasan dan regulator terhadap pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti akan mengajukan usulan-usulan yang didapatkan didalam rapat dengar pendapat ini kepada Kemenristekdikti, menjadi 8 poin sebagai berikut:
1. Mendesak Kemenristekdikti untuk menambah kuota beasiswa baik bidikmisi, PPA, BBM, ADIK, Afirmasi, dan lain sebagainya.
2. Mendesak Kemenristekdikti untuk mengevaluasi proses rekruitmen bidikmisi.
3. Mendesak kemenristekdikti untuk melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan menteri terkait beasiswa untuk dosen dan mahasiswa.
4. Mendesak kemenristekdikti untuk melibatkan Perguruan Tinggi dalam penetapan kuota beasiswa agar sesuai dengan amanat UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi khususnya di pasal 74 dan pasal 76 agar terpenuhi.
5. Mendesak kemenristekdikti dan kemendikbud agar pengelolaan SM3T dikembalikan dibawah Kemenristekdikti.
6. Mendorong para rektor untuk memberikan masukan terkait standar biaya hidup dimasing-masing wilayahnya agar dapat dirumuskan besaran beasiswa bidikmisi dan program lainnya.
7. Mendesak Kemenristekdikti untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan persyaratan beasiswa LPDP dan BUDI.
8. Mendesak Kemenristekdikti untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

Selain 8 poin diatas, masih terdapat beberapa rekomendasi dan usulan dari ketujuh rektor dan 1 direktur PN Lampung yang hadir pada rapat tersebut seperti penambahan kuota dosen, perpanjangan masa pensiun dosen, penambahan masa tenggang mahasiswa bidikmisi setelah semester 8, dana verivikasi bidikmisi, intervensi komisi X dalam hal beasiswa dari Pemda, evaluasi PPG, dan beasiswa untuk aktivits BEM serta anggaran khusus untuk kegiatan unggulan BEM.

Mengingat pentingnya isi dan rekomendasi yang dihasilkan dari rapat dengar pendapat kali ini, maka BEM Seluruh Indonesia menyatakan siap untuk mengawal hasil RDP ini sampai isampaikan oleh Komisi X DPR-RI dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti selaku lembaga pemerintah yang mengurusi urusan pendidikan tinggi.

Jakarta, 03 Oktober 2016
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta
Sebagai Koordinator Isu Pendidikan BEM Seluruh Indonesia.

Ketika Masyarakat Memilih

Pilihan?

Di senja itu berbagai kegiatan terasa begitu bergejolak, penuh akan ketidakpastian dan ironi yang begitu beratnya. Masyarakat Surakarta seakan menjadi satu diantara berbagai elemen konflik yang terasa penuh akan lika liku, penuh akan permasalahan, dan penuh akan ketidakpuasan. Apakah itu yang dirasakan oleh bapak penguasa Kota Surakarta kita yang tercinta? Kita tidak tau pasti apa yang dirasakan namun pertanyaan dan pernyataan muncul langsung dan mengalir begitu derasnya.

Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar, semakin kuat untuk menyerang apa saja yang ada dibawahnya, opini yang tidak pasti semakin kuat dan semakin menyerang siapa saja yang tidak percaya, sebuah doktrin mampu dengan luasnya menyebar sehingga seolah olah mereka percaya bahwa sebuah hal yang tidak benar merupakan sebuah fakta sehingga merugikan berbagai pihak, apakah itu yang diinginkan Penguasa kota Surakarta?

Bukan sekedar mencari kebenaran, karena kebenaran hanya datang dari Yang Maha Kuasa, bukan hanya sekedar bercakap, yang benar datangnya hanya dari penguasa, masyarakanpun tidak bisa mengetahui kebenaran walau mereka merana sekalipun. Mahasiswa bukan sekedar perusak suasana indah masa masa kepemimpinan, namun mahasiswa adalah salah satu wadah masyarakat untuk berpendapat. Siapa lagi yang mampu memasuki wilayah ber-AC, meja kursi kerja, serta rak buku sebagai hiasan ruangan tempat Walikota bekerja, dan tempat panas terik, penuh akan debu dan polusi sebagai wilayah demonstrasi.

Janji indah pada masa indah, membuat mereka lupa akan hakikat mereka untuk memperindah senyuman para insan, membuat semua penasaran kenapa yang sekarang ada bisa jadi sebuah penyesalan, itupun jika mereka mendengar dan merasakan, karena pemimpin yang mereka cintai dan banggakan, dengan mengecewakan meninggalkan sebuah pertemuan.

Kepada pemimpin yang terhormat mahasiswa adalah kawan anda, dan masyarakat adalah rakyat anda, kami butuh lebih dari janji anda, sebagai seorang pemimpin, dan sebagai orang yang terhormat.

Masyarakat ingin merdeka, entah sampai kapan, sampai saat itukah kiamat tiba?

Ramzy Aprialzy
Jaringan dan Aksi
BEM UNS 2016

BEM UNS MENJEBAK WALIKOTA FX RUDY, BENARKAH ?

Sabtu, 3 September 2016 terpampang dalam sebuah surat kabar terkemuka kota Solo bertajuk headline “ Rudy Sebut Rundown Diubah”. Pada surat kabar tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh FX Rudy, bahwa rundown acara Rembuk Kota Solo telah diubah tanpa sepengetahuannya. FX Rudy menganggap rundown acara yang semestinya membahas permasalahan ekonomi kota Solo, berubah menjadi pertemuan antara Walikota dengan paguyuban-paguyuban kota Solo. Walikota menganggap telah dijebak oleh panitia BEM UNS untuk hadir di acara tersebut.
 .
Capture
Rembuk Kota Solo sejatinya telah dikomunikasikan bersama Walikota Surakarta sejak bulan Mei, melalui interaksi tatap muka langsung maupun melalui.perantara dengan staff atau ajudan beliau. Komunikasi yang sudah berjalan sistematis dan berkala tersebut, sudah terkonfirmasi oleh Walikota. Sehingga sampai hari h acara tersebut, BEM UNS menganggap sudah tidak ada lagi permasalahan dan perdebatan terkait susunan acara tersebut.
 .
Mencermati pernyataan FX Rudy, bahwa ia merasa “telah dijebak” dengan adanya perubahan konsep bahasan yang dibawa pada acara rabu malam. Rembuk Kota Solo yang diinisaisi BEM UNS menggaris bawahi 2 isu utama yaitu ekonomi dan pendidikan kota Solo. Terlalu berlebih rasanya ketika FX Rudy mengatakan “adanya penjebakan” pada acara tersebut, karena nyatanya acara berjalan sesuai rencana, hanya saja diantara audiens terdapat paguyuban-paguyuban pelaku lapangan.
 .
Jika datangnya paguyuban-paguyuban pelaku lapangan menjadi alasan utama FX Rudy meninggalkan acara tersebut. Maka akan muncul pertanyaan ‘mengapa FX Rudy begitu takut sehingga enggan bertemu paguyuban?’. Apakah benar FX Rudy telah menyalahi prosedur dan membuat kebijakan yang menyimpang sehingga paguyuban-paguyuban merasa harus menyelesaikan masalahnya?
.
Masalah kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) Laweyan, masalah relokasi PKL Gerobak Kuning City Walk Slamet Riyadi, dan masalah pungutan uang sekolah. Ketiga studi kasus itu merupakan contoh kecil yang berhubungan langsung dengan ekonomi dan pendidikan di kota Solo. Bagaimana persoalan nasib pedagang di daerah Laweyan yang berkurang pendapatannya hingga 50% akibat kebijakan sistem satu arah. Lalu, nasib para pedagang kecil gerobak kuning yang harus berkurang omsetnya akibat dipindahkan ke tempat yang sangat tidak layak. Serta permasalahan pungutan uang sekolah yang tak kunjung kelar. Siapa yang harus bertanggung jawab?
.
Permasalahan di atas hanyalah sebuah potongan puzzle dari sebuah lukisan besar permasalahan di solo. Masih banyak sekali puzzle-puzzle yang harus di kumpulkan dan segera di selesaikan. Prostitusi, sampah putri cempo, bangunan sekolah dasar yang mayoritas rusak berat, pkl, miras, narkoba, hingga pada masalah yang lebih kecil yakni Jembatan penyebrangan di depan Kampus kentingan UNS yang tidak pernah diperbaiki merupakan sebagian dari rangkaian puzzle yang harus segera di selesaikan!
 .
Maka ketika Walikota Solo FX Rudy menyatakan merasa di jebak ketika akan dipertemukan dengan paguyuban, sekali lagi muncul pertanyaan :
Apakah mempertemukan pemimpin dengan rakyat yang sedang memperjuangkan nasib adalah sebuah penjebakan?
Atau, memang pemimpin tersebut hanya sedang mencari alasan dan takut menghadapi rakyatnya sendiri?
Dan pertanyaan besar yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, “Solo sedang baik-baik saja?”.
 .
BEM UNS 2016 Inisiator Perubahan
——————————————-
FB : BEM UNS
TWITTER : @bemuns
IG : @bemuns
LINE : @emi4057n
WEB : bem.uns.ac.id

[KLARIFIKASI REMBUK KOTA SOLO : WALIKOTA SOLO KABUR]

14207764_1649296608732987_6910049382078741359_o

1. Agenda ini sudah kami canangkan sejak akhir bulan April 2016.
2. Rembuk Kota Solo memang didesain sebagai Agenda Politik BEM UNS untuk mengawal permasalahan Kota Solo dengan mempertemukan Walikota, masyarakat, akademisi dan mahasiswa.
3. Kami telah menghubungi Walikota terkait acara ini sejak Bulan Mei dan Walikota menyanggupi tanggal 31 Agustus 2016. Walikota berjanji akan mengosongkan agendanya. Surat resmi masuk bulan Mei bersama proposal dan rundown kegiatan.
4. Waktu berjalan, persiapan dilakukan, termasuk melakukan advokasi terhadap permasalahan yaitu PKL Gerobak Kuning bersama BEM FISIP UNS, Penolak Sistem Satu Arah di Laweyan, Permasalahan pungutan pendidikan bersama BEM FKIP UNS.
5. Akhirnya paguyuban sepakat akan datang untuk ikut dalam Rembuk Kota Solo.
6. PKL Gerobak Kuning langsung diwakili oleh ketuanya, bapak Sukirno.
7. Penolak SSA diwakili langsung oleh Abah Ali dengan membawa sekitar 50 orang.
8. Masalah pendidikan oleh Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Solo.
9. Akhirnya hari H pun tiba.
10. Keanehan pun mulai terjadi, melihat paguyuban akan datang, gelagat protokoler mulai berubah.
11. Awalnya mereka memastikan Walikota bisa hadir dan sedang dalam perjalanan.
12. Pukul 18.45 Walikota berada di belakang Panggung, berdiri dengan memegang sebatang rokok menyala.
13. Presiden BEM UNS dipanggil menghadap Pak Walikota.
14. Presiden BEM UNS menemui Walikota dan beliau menyatakan akan ada agenda lain jam 19.00 untuk menemui masyarakat terdampak Sky Bridge di Tirtonadi, memberikan isyarat akan pergi meninggalkan balaikota sebelum acara dimulai.
15. Lobi dilakukan dan tetap tidak berhasil. Bahkan ketika Presiden BEM UNS pamit untuk menemui panitia terlebih dahulu, saat itu juga Walikota masuk Mobil dan pergi LEWAT PINTU BELAKANG BALAIKOTA tanpa pamit dan konfirmasi resmi serta tanpa mewakilkan orang lain sebagai perwakilan PEMKOT.
16. Dalam penjelasannya di media, Walikota mempermasalahkan Agenda Molor. Sampai jam 18.45 belum dimulai.
17. Memang kepada undangan umum kami mengundang jam 18.00, karena di rundown jam 18.00-19.00 adalah waktu registrasi dan ramah tamah among tamu. Agenda inti sendiri baru dimulai pukul 19.00.
18. Kalau Walikota di media mengatakan jam 17.30 datang ke balaikota, pertanyaannya, APAKAH DIA TIDAK MEMBACA RUNDOWN yg telah dikirim panitia jauh-jauh hari? Atau Apakah dia tidak paham maksud Rundown tsb? Ini aneh. Tidak masuk akal.
19. Kami jelaskan lagi bahwa agenda kami kemarin telah sesuai dengan rundown yang dibuat.
20. FYI, dari BEM UNS ada tim yang diminta memantau agenda di Tirtonadi mala itu, dan dari laporan tim mereka TIDAK MENEMUI agenda pertemuan warga dengan Walikota yang terjadwal jauh-jauh hari. Lalu ke manakah walikota?
21. Yang jelas, agenda tetap berlangsung dengan penyampaian masalah. Dipandu oleh Moderator Dr. Pujiyono dari FH UNS. Rembuk ini pun tidak dihadiri satu pun Perwakilan PEMKOT.
22. Perwakilan PKL Gerobak Kuning menyatakan bahwa sebenarnya ingin menagih janji walikota untuk membangun shelter yang harusnya bisa ditempati 1 September, namun sapai saat ini masih nol dalam realisasi. Janji tinggallah janji.
23. Pihak SSA pun juga ingin menanyakan kajian SSA yang sampai saat ini kebijakan SSA tidak disertai kajian akademik dan justru menimbulkan kemacetan di Ruas Jl. Samanhudi dan meningkatkan angka kecelakaan di daerah Jl. Dr. Radiman. Jelas, ini kebijakan Pemkot yang sangat kontra dengan keilmuan dan keinginan masyarakat.
24. MPPS menyatakan seharusnya Pemkot bisa menertibkan Pungli di bidang pendidikan karena Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia.
25. Maka sudah jelas, dengan ini kita bisa menyaksikan bahwa saat ini KOTA SOLO TIDAK SEDANG BAIK-BAIK SAJA. Ada masalah besar di balik semua ini, sampai-sampai Walikota harus mencari seribu alasan dan pergi lewat pintu belakang.

Tapi ini baru sebuah awalan, kami siap menjadi mahasiswa yang bersinergi dengan masyarakat, menjadi bagian dalam perjuangan mereka mencari keadilan yang mulai hilang di Kota Solo ini. Tidak akan kami biarkan mereka berjuang sendiri melawan TIRANI BARU KOTA BENGAWAN.

HIDUP MAHASISWA.

(Gambar : Solopos 1 September 2016)

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan
——————————
FB : BEM UNS
TWITTER : @bemuns
IG : @bemuns
LINE : @emi4057n
WEB : bem.uns.ac.id

Presentase Survei Sarana Green Campus

Survei ini dilakukan untuk mengetahui pendapat mahasiswa mengenai sarana yang akan didirikan, isu mengenai transportasi dilarang masuk kampus dan akan dibangunnya parkir tower. Survei ini dilakukan oleh Kementrian Penelitian dan Pengembangan BEM UNS, selaku mitra kritis pemerintah kampus. Survei ini mulai dilakukan pada Rabu, 31 Mei 2016 hinggaKamis, 23 Juni 2016.

Angketdiisioleh 10 mahasiswadarisetiap program studi, denganrincian:

FKIP kampus wilayah Manahan : 20 mahasiswa

FKIP kampus wilayah Pabelan : 30 mahasiswa

FKIP kampus wilayah Kleco :10 mahasiswa

FMIPA : 90 mahasiswa

FH : 10 mahasiswa

FISIP : 90 mahasiswa

FEB : 90 mahasiswa

FT : 120 mahasiswa

FSRD : 50 mahasiswa

FIB : 80 mahasiswa

FKIP kampus pusat : 180 mahasiswa

FP : 100 mahasiswa

FK : 50 mahasiswa

Total : 920 mahasiswa

DOWNLOAD SELENGKAPNYA

 

Aksi Lanjutan Kasus Siyono

 

2 hari 3 aksi

 

[Rilis Aksi Lanjutan Kasus Siyono : 2 Aksi dalam 3 Hari]

Setelah pada hari Senin, 18 April 2016, BEM UNS bersama beberapa BEM Fakultas melakukan aksi menuntut tanggung jawab Polri atas kematian Siyono namun belum mendapat tanggapan dari pihak Kepolisian, maka aksi lanjutan kembali dilaksanakan dengan topik dan tuntutan yang sama.

Namun, kali ini mahasiswa membawa “Keranda Rusak” yang khusus dipersembahkan untuk Polri.
“Teruntuk institusi POLRI tercinta, kami persembahkan keranda rusak ini untukmu. Sebagai simbol rusaknya keadilan, hukum, dan HAM yang harus segera diperbaiki”

Rabu, 20 April 2016. Di depan Polresta Surakarta, BEM UNS, BEM FEB UNS, BEM FKIP UNS, dan BEM FMIPA UNS menggelar aksi lanjutan untuk menuntut penyelesaian yang tuntas dan transparan dari Pihak Kepolisian untuk menyelesaikan kasus Siyono dan 120 kasus sebelumnya.

Massa aksi kembali menekankan berbagai kejanggalan yang muncul atas apa penyebab kematiannya. Salah satunya adalah hasil autopsi di pemakaman Siyono yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah didampingi Komnas HAM, Sembilan dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia cabang Jawa Tengah dan satu dokter forensik Polda Jawa Tengah. Dari hasil autopsi tersebut didapat 3 poin :
1. Siyono meninggal bukan hanya karena luka dibagian kepala saja, namun dari hasil otopsi, Siyono juga mengalami tindak kekerasan dibagian dada yaitu patah tulang dada yang mengarah ke jantung, patah Lima tulang di iga kiri masuk ke organ dalam, patah satu tulang di IGA kanan ke arah luar tubuh dan punggung memar akibat tekanan dari depan.
2. Jasad Siyono belum pernah mengalami autopsi sebelumnya
3. Tidak ada luka defensif yang menandakan tidak ada perlawanan dari Siyono.

Aksi kali ini juga diterima dalam sebuah audiensi oleh pihak Polresta Surakarta yang diwakili oleh Wakapolresta Surakarta. Sepuluh perwakilan massa aksi diperbolehkan untuk masuk kedalam Polresta dan melakukan dialog dengan menegaskan pernyataan sikap terkait penanganan kasus terorisme di Indonesia, khususnya masalah kematian Siyono, yaitu :
1. Menyesalkan tindakan Densus 88 atas kasus Siyono dan kasus – kasus serupa sebelumnya.
2. Menuntut keterangan dari Polri atas perbedaan antara hasil autopsy atas kasus Siyono dari polri dengan PP Muhammadiyah
3. Menuntut penyelesaian yang tuntas dan transparansi dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus Siyono dan 120 kasus sebelumnya.
4. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum Densus 88 yang lalai dalam tugasnya sehingga menyebabkan kematian.
5. Menuntut perbaikan sistem secara menyeluruh dalam tubuh Densus 88
6. Peninjauan kembali UU mengenai kewenangan Densus 88 yang terlalu luas
7. Menuntut adanya evaluasi terhadap penanganan kasus terorisme supaya kedepannya tidak terjadi kesalahan yang justru malah merugikan pihak yang tidak bersalah.

Setelah mendengar tuntutan mahasiswa, Wakapolresta Surakarta menegaskan menyambut baik aksi mahasiswa karena masih dinilai masih peduli akan permasalahan bngsa dan terkait dengan Polri pada khususnya. Kemudian, Wakapolresta Surakarta juga berjanji akan mencatat tuntutan mahasiswa dan akan disampaikan kepada pihak Mabes Polri.

Sebagai penutup, perwakilan mahasiswa memberikan “Keranda Rusak” sebagai simbol pembenahan yang harus dilakukan Polri. “Teruntuk institusi POLRI tercinta, kami persembahkan keranda rusak ini untukmu. Sebagai simbol rusaknya keadilan, hukum, dan HAM yang harus segera diperbaiki”
Hidup Mahasiswa!

Selengkapnya :

http://nasional.republika.co.id/…/o5tujv354-bem-uns-tuntut-…

http://www.timlo.net/…/mahasiswa-tindak-oknum-densus-88-la…/

http://www.mahasiswanews.com/…/bem-uns-tuntut-transparansi-…

http://solo.tribunnews.com/…/usung-keranda-rusak-untuk-polr…

http://solo.tribunnews.com/…/minta-usut-tuntas-kasus-kemati…

http://solo.tribunnews.com/…/akibat-aksi-damai-bem-uns-solo…

http://panjimas.com/…/tuntut-kematian-siyono-bem-uns-serah…/

http://www.al-hisbah.com/…/tuntut-penyelesaian-kasus-siyono…

 

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan
——————————
FB : BEM UNS
TWITTER : @bemuns
IG : @bemuns
LINE : @emi4057n
WEB : bem.uns.ac.id

Transparansi Kasus Siyono

siyono

[Rilis Aksi Kasus Siyono]
Ketika asas-asas yang mulai dilupakan oleh negara ini. Asas kemanusiaan, asas keadilan, dan lain sebagainya.

Kemarin, BEM UNS bersama beberapa BEM Fakultas di UNS kembali melakukan aksi di depan Polresta Surakarta. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban Polri atas kematian Siyono.

Adalah kasus Siyono (39) yang diberitakan meninggal dunia kurang lebih 1 bulan yang lalu (Jum’at, 11/3) dalam sebuah insiden pada saat penyelidikan kasus dirinya sebagai terduga teroris. Berbagai spekulasi muncul atas apa penyebab kematiannya. Dari hasil visum, ditemukan ada sejumlah luka memar di wajah, tangan dan kaki yang diduga kuat adalah hasi, tindak penganiayaan oleh petugas Densus 88. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Siyono mengalami tindak penganiayaan oleh petugas. Kejanggalan juga terjadi karena
kurangnya keterbukaan dari pihak Polri dan keluarga terkait kondisi jenazah Siyono. Padahal, Siyono belumlah memperoleh status tersangka ataupun terdakwa dalam kasus terorisme yang mencatut namanya.
Dalam penjelasannya, Kabiro Penmas Polri menyatakan bahwa ketika Siyono dibawa kembali dari penyelidikan atas kasusnya, Siyono diklaim melakukan perlawanan yang akhirnya berujung pada kematiannya. Dalam keterangannya, Siyono dinyatakan meninggal karena kelelahan setelah melakukan perlawanan kepada petugas Densus 88 yang mengawalnya.
Namun banyak pihak yang menduga ada kejanggalan atas keterangan resmi dari Polri. Munculah, PP Muhammadiyah didampingi Komnas HAM yang menggandeng Sembilan dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia cabang Jawa Tengah dan satu dokter forensik Polda Jawa Tengah. Mereka mengadakan autopsi pada Minggu (3/4) pagi di pemakaman Siyono.
Setelah dilaksanakan kajian mengenai hasil autopsi terduga yang telah dilakukan oleh komnas HAM dan PP Muhammadiyah

Dari hasil autopsi tersebut didapat 3 poin :
1. Siyono meninggal bukan hanya karena luka dibagian kepala saja, namun dari hasil otopsi, Siyono juga mengalami tindak kekerasan dibagian dada yaitu patah tulang dada yang mengarah ke jantung, patah Lima tulang di iga kiri masuk ke organ dalam, patah satu tulang di IGA kanan ke arah luar tubuh dan punggung memar akibat tekanan dari depan.
2. Jasad Siyono belum pernah mengalami autopsi sebelumnya
3. Tidak ada luka defensif yang menandakan tidak ada perlawanan dari Siyono.

Dari ketiga poin tersebut sangat berbeda dari pernyataan yang disampaikan oleh humas polri. Mereka mengatakan bahwa siyono meninggal karena luka dibagian kepala dan juga Siyono meninggal karena melakukan perlawanan terhadap Densus 88.
Dari hal yang telah disampaikan diatas jelas bahwa Humas Polri telah melakukan kebohongan publik berupa pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta.

Maka dari itu, BEM UNS, BEM FP UNS, BEM FKIP UNS, dan BEM FMIPA UNS menyatakan beberapa sikap terkait masalah Siyono pada khususnya dan penanganan kasus terorisme pada umumnya, yaitu :

1. Menyesalkan tindakan Densus 88 atas kasus Siyono dan kasus – kasus serupa sebelumnya.
2. Menuntut keterangan dari Polri atas perbedaan antara hasil autopsi atas kasus Siyono dari polri dengan PP Muhammadiyah
3. Menuntut penyelesaian yang tuntas dan transparansi dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus Siyono dan 120 kasus sebelumnya.
4. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum Densus 88 yang lalai dalam tugasnya sehingga menyebabkan kematian.
5. Menuntut perbaikan sistem secara menyeluruh dalam tubuh Densus 88
6. Peninjauan kembali UU mengenai kewenangan Densus 88 yang terlalu luas
7. Menuntut adanya evaluasi terhadap penanganan kasus terorisme supaya kedepannya tidak terjadi kesalahan yang justru malah merugikan pihak yang tidak bersalah.

Karena belum ada tanggapan dari pihak kepolisian, maka kami memutuskan akan kembali melakukan aksi serupa pada hari Rabu, 20 April 2016.

Kami kembali mengajak rekan-rekan semua, dari seluruh elemen untuk menuntut pertanggungjawaban ini. Apakah harus ada 100 Siyono lagi agar kita sadar? Atau masih perlu berapa kasus seperti ini lagi untuk menggugah kita? Atau harus keluarga kita yang menjadi seperti Siyono agar kita rela meninggalkan bangku kuliah kita un tuk sesaat.

Beruntunglah, kasus ini tidak terjadi pada keluarga kita, sehingga kita masih bisa santai menikmati aktivitas kita. Mari bergerak, kawan. Jangan sampai Tuhan harus menakdirkan kita yang mengalami kasus seperti itu agar kita mau untuk bergerak.

Namun sekali lagi, Siyono adalah saudara kita sebangsa dan se tanah air yang juga memiliki hak hidup. Mari bergerak. Kita buktikan kita mampu membuat Polri bertanggungjawab. Hidup mahasiswa.

Download kajiannya di : bit.ly/kajiansiyono

http://nasional.republika.co.id/…/o5tujv354-bem-uns-tuntut-…

http://www.timlo.net/…/mahasiswa-tindak-oknum-densus-88-la…/

http://www.mahasiswanews.com/…/bem-uns-tuntut-transparansi-…

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan
——————————
FB : BEM UNS
TWITTER : @bemuns
IG : @bemuns
LINE : @emi4057n
WEB : bem.uns.ac.id