[Press Release Kajian Umum Kastrat BEM UNS 2016]

12028615_1552812921714690_5559918179239446267_o

Kementrian Kajian Stategis (KASTRAT) BEM UNS 2016 telah mengadakan Kajian Umum mengenai Kebijakan Pembatasan Masa Kuliah 5 tahun, Selasa (8/3).
Kajian Umum dilaksanakan di Aula Biro Kemahasiswaan dan dihadiri oleh 70 mahasiswa dari berbagai fakultas.

Machmud Al- Rasyid, S.Pd.,M.Si, dosen Pendidikan Kewarganegaraan FKIP dan Syahid Mustofa, A.Md, alumni FMIPA UNS, selaku pembicara memberi pemaparan mengenai pro dan kontra pembatasan masa kuliah 5 tahun yang saat ini telah dikembalikan lagi menjadi maksimal 7 tahun masa studi melalui diterbitkannya Pemenristekdikti no. 44 tahun 2015 pada bulan Desember.

Sangat disayangkan, minimnya sosialisasi dan penerapan dari kebijakan tersebut membuat banyak mahasiswa yang belum mengetahuinya.

Menurut Machmud Al- Rasyid, S.Pd.,M.Si, meskipun ada pembatasan masa kuliah 5 tahun tidak akan berpengaruh besar bagi mahasiswa sarjana dan diploma dalam menempuh perkuliahan.
Mahasiswa tetap dapat melakukan aktivitas berorganisasi, hanya saja intensitasnya dapat dikurangi agar lulus tepat waktu.
Mahasiswa yang lulus lebih dari 5 tahun mayoritas disebabkan karena bekerja paruh waktu.

Kemudian menurut Syahid Mustofa, A.Md, pembatasan masa kuliah 5 tahun dapat menghemat biaya kuliah yang dikeluarkan.
Mahasiswa juga bisa segera melihat dunia luar dan meningkatkan prestasi akademiknya.

Disisi lain, kebijakan pembatasan masa kuliah 5 tahun akan bermasalah jika diterapkan pada
fakultas tertentu.

Alasan mahasiswa kesulitan lulus tepat waktu dapat pula disebabkan karena kurangnya efektivitas pembimbingan dari pembimbing akademik pada mahasiswa, karena banyak dosen yang sibuk dan sulit ditemui oleh mahasiswa bimbingannya.
Contohnya : Ketika melakukan pembimbingan skripsi, dosen pembimbing mendapat
tugas diluar daerah, yang menyebabkan mahasiswa terhambat untuk melakukan konsultasi.

Setelah materi selesai disampaikan, acara dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD). Pada sesi FGD beberapa perwakilan dari seluruh fakultas yang ada di UNS menyampaikan opininya mengenai pembatasan masa kuliah 5 tahun.

Beberapa mahasiswa tidak setuju dengan adanya pembatasan masa kuliah 5 tahun karena dirasa akan memberikan tekanan agar mahasiswa lulus cepat.
Namun, beberapa mahasiswa setuju dengan pembatasan masa studi 5 tahun dengan syarat adanya perbaikan sistem pembelajaran.

Inisiator Perubahan
BEM UNS 2016

Kunjungan Kementrian Sosial Masyarakat BEM UNS ke SABS (Sekolah Alam Bengawan Solo)

12513703_1124382327606118_6773899727448512293_o

Kunjungan ke Sekolah Alam Bengawan Solo (SABS) yang berada di desa gondang sari, kec. Juwiring kab. Klaten pada Sabtu(19/3) oleh kementrian Sosial Masyarakat BEM UNS 2016.
Kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan dari kementrian sosmas mengenai konsep pembelajaran di SABS yang akan digunakan sebagai referensi untuk pembelajaran di SSC (Sanggrahan Studi Center).

Kurikulum di SABS ini mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan departemen pendidikan nasional dan menjadikan alam sebagai media belajar dalam rangka pembentukan karakter anak.
Pak Sayudi selaku pemilik SABS menjelaskan bahwa visi beliau mendirikan SABS adalah pengembalian metode belajar anak dengan pendekatan alama, karena selama ini banyak sekolah-sekolah yang hanya menekankan pendidikan formal dan memisahkan pendidikan kemasyarakatan.
Alasan berdirinya SABS ini adalan munculnya kegelisahan pak Sayudi bila melihat wajah sistem pendidikan di Indonesia yang semakin miris.
“Masalahnya bukan di siswa/i-nya tapi di tenaga pengajarnya sendiri” paparnya.
Menurutnya, kewajiban mendidik sesungguhnya adalah kewajiban orang tua. Namun disini tenaga pengajar(guru) mengambil peran lebih.
Guru seharusnya tidak hanya menjadi pengajar tapi lebih menjadi “panutan” dan teman bagi anak-anak supaya lebih mengenali karakter dan potensi anak untuk dimbangan.

SABS melakukan pengajaran seperti sekolah pada umumnya, akan tetapi SABS lebih mengutamakan pada pengembangan minat & bakat.
Sehingga nantinya anak-anak akan lebih mudah menangkap ilmu dengan cara-cara belajar yang menyenangkan bersama alam tanpa adanya unsur pemaksaan yang kerap anak-anak rasakan, terutama ketika mereka mengenyam pendidikan formal.
Kreativitas pembelajaran di SABS ditentukan oleh para pengajar dan tak dibatasi oleh nilai ataupun buku-buku paket.
Anak-anak juga bisa bebas bereksplorasi dan berekspresi.

SABS juga lebih menekankan pada pembelajaran akhlak dari peserta didik. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, namun semangat pak Sayudi dan para pengajar tidak pernah patah untuk terus mengajar.
Mereka berharap langkahnya dapat membawa perubahan untuk sistem pendidikan di Indonesia.

Kunjungan kementrian SOSMAS BEM UNS 2016 ini sebagai langkah awal untuk membuka peluang kerjasama dengan pihak SABS.
Kerja sama yang dicanangkan terkait beberapa program kerja yang bergerak di dunia sosial pendidikan.

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan

Silaturahmi BEM UNS 2016 – Wakil Rektor 1 Bidang Akademik

BEM UNS 2016 melalui Kementerian Kajian Strategis bersilaturahmi dan melakukan diskusi dengan Wakil Rektor 1 bidang akademik, Prof.Drs.Sutarno M.Sc.,Ph.D terkait beberapa isu seputar perguruan tinggi khususnya di UNS.

Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mempertanyakan isu-isu internal kampus seperti SK pengganti SK 644/2015, terkait kuota dosen, PTNBH, dan BOPTN.

Beliau menjelaskan terkait SK pengganti dari SK 644/2015, bahwa nantinya akan ada SK pengganti (saat ini sedang dibahas di senat). SK Pengganti yang akan terbit, nantinya berisi pengembalian beban masa kuliah yang semula 5 tahun menjadi 7 tahun mengikuti Permenristek no.44/2015. Kebijakan ini akan berlaku namun dengan syarat, mahasiswa yang ingin memperpanjang masa kuliahnya melebihi 5 tahun harus menemui Pembimbing akademik, kepala Prodi hingga Dekan fakultas.

Syarat tersebut diberlakukan agar mahasiswa tetap fokus dan memprioritaskan kelulusannya . Di UNS rata-rata masa kelulusan mahasiswa sebetulnya sudah mencapai 4,5 tahun walaupun beberapa Fakultas seperti FSRD, Teknik dan FISIP masih memiliki angka kelulusan rata-rata berkisar di 5 tahun.

Wakil Rektor 1 juga memastikan bahwa PTNBH di UNS akan disahkan tahun ini dan saat ini sedang dibahas oleh tim khusus PTNBH yang dipimpin oleh Dr. Drajat Tri Kartono,M.Si.

UNS yang nantinya disahkan sebagai PTNBH akan memiliki otonomi khusus termasuk dalam mengelola keuangan. PTNBH juga sebagai salah satu langkah awal bagi UNS menuju World Class University.

Aspek lain terlepas dari sahnya UNS menjadi PTNBH, UNS harus memperbaiki dan meningkatkan beberapa hal seperti jumlah artikel jurnal terindeks Scopus yang saat ini angkanya baru mencapai 521 guna menjadi Worl Class University.

Akhir tahun 2016, beliau mengutarakan akan mengusahakan meningkatnya jumlah artikel jurnal terindeks Scopus mencapai 1200 buah.

Terkait pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu dengan pemberian keringanan biaya kuliah, UNS menetapkan target sebesar 20% dari jumlah mahasiswa sebagai target bantuan keringanan mahasiswa yang tidak mampu.
Data dari UNS sudah menunjukkan terpenuhinya kewajiban tersebut, dengan capaian angka yang lebih besar, yaitu 21% untuk tahun ini.

Penjabaran capaian angka 21% :
Kurang lebih 5000 mahasiswa terdaftar sebagai penerima bidik misi
88 mahasiswa terdaftar di golongan 1 UKT
Dan kurang lebih 500 mahasiswa terdaftar di golongan 2 UKT.
Distribusi ini menghasilkan angka 21 % dari total keseluruhan mahasiswa UNS S1/D3 yang mencapai 27 ribu mahasiswa.
Sedangkan jumlah golongan yang paling banyak diisi oleh mahasiswa adalah golongan 3 yaitu sebanyak kurang lebih 9500 mahasiswa.

Terkait problematika jumlah dosen yang ada di UNS.
Jumlah dosen di UNS berjumlah 1800 dosen dan angka tersebut sudah memenuhi ratio ideal dosen dan mahasiswa yaitu 1 : 20.
1 dosen mengampu 20 mahasiswa.
Namun di beberapa fakultas dan program studi, angka ideal tersebut masih belum tercapai karena kelebihan jumlah dosen atau pun kekurangan jumlahnya.

Kementerian Kajian Strategis
BEM UNS 2016 Kabinet Inisiator Perubahan

Mahasiswa Solo Tuntut Densus 88 Jangan Semena-mena

886619_1124385217605829_3524413914615116824_o

Solo, Mahasiswa yang tergabung Aliansi Gerakan Mahasiswa Solo dengan jumlah 70 orang berunjuk rasa di depan Markas Polres Kota Surakarta, menuntut anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri jangan bertindak semena-mena terhadap warga sipil, selain mahasiswa juga ada masyarakat setempat yang hadir atas nama pribadi.

Pada awalnya seluruh masa aksi berkumpul di depan Polres pukul 13.30 WIB. Dan saat proses aksinya, para masa aksi membuat lingkarang besar, dan beberapa perwakilan berorasi dengan lantang menyampaikan tuntutan, yang tentunya dengan dasar yang sudah dikaji bersama.

Perwakilan organisasi yang hadir aksi pada Kamis (17/03) itu antara lain Presidem BEM UNS (Doni), Perwakilan HMI Cabang Surakarta (Woro Seto), Ketua KAMMI daerah Soloraya (Luthfi), dan Perwakilan HMI Cabang Sukoharjo (Yogi).

Dengan tegas aliansi mahasiswa menyuarakan kasus Siyono yang saat ditangkap pasukan Densus 88 di Klaten dalam kondisi sehat, tetapi dia kini meninggal setelah ditangkap.

“Untuk itu, kami menuntut empat hal agar kasus-kasus yang melakukan HAM yang dilakukan oleh Densus 88 tidak terulang lagi,” tukas Amir.

Menurut dia, pihaknya menuntut penyelesaian secara tegas , tuntas dan transparan dari Polri untuk kasus kematian Siyono terduga teroris di Cawas Klaten.

“Polri harus menyampaikan informasi tentang perkembangan penyelidikan kepada publik kasus kematian Siyono,” ucapnya.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut perbaikan sistem di dalam Densus 88 dari penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dengan menjamin hak hidup Warga Negara Indonesia.

Ratusan pengunjuk rasa tersebut selain menyerukan yel-yel, juga menggelar sejumlah poster antara lain ‘Densus Taat Hukum’, ‘Densus Transparan harga Mati’ dan ‘Usut Tuntas Oknum Anggota Densus, tewasnya Siyono’.

Menurut Amir Rudin Dawan salah satu koordinator aksi dalam orasinya pada awal berdirinya Densus 88 dengan terbitnya Skep Kepala Polri No.30/VI/2003, per 20 Juni 2003 terbentuknya Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Amir mengatakan Skep Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkan Undang Undang No.15/2003, tentang Tindak Pidana Terorisme atau UU antiterorisme, yang memperjelas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam memberantas terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsur pendukung saja.

Namun, Densus 88 yang menjadi alat untuk memberantas terorisme sering kali melakukan pelanggaran HAM dan salah tangkap.

“Kami juga akan ikut mengawal Polri dalam memberantas tindak terorisme. Kami menolak aksi terorisme apapun bentuknya,” tukas Amir lagi.

Empat perwakilan mahasiswa pengunjuk rasa tersebut kemudian diizinkan masuk, dan aspirasinya diterima oleh Kepala Polres Kota Surakarta Kombes Polisi Ahmad Luthfi.

Menurut Ahmad Luthfi, pihaknya menghargai aspirasi mahasiswa yang apapun bentuknya menolak tindak pidana terorisme.

“Aspirasi akan ditampung dan disampaikan kepada Pimpinan Polri, dan kami juga meminta agar selesia aksi kembali dengan tertib,” kata Ahmad Luthfi.

Udara kering nan panas, serta keringat yang menetes didada masa aksi yang kokoh berdiri selama satu setengah jam akhirnya berbuah manis.Masa aksi membubarkan diri dengan tertib pukul 15.00 WIB.

“Aksi ini bukan aksi satu-satunya, dan kami akan terus mengawal penyelesaian kasus kematian Siyono ini, serta menagih perbaikan dalam tubuh Densus 88” ujar Doni Wahyu Prabowo, Presiden BEM UNS.

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan

Info BIDIKMISI #2

1909424_1553833701612612_8514242988005828072_o

Menanggapi informasi yang beredar pasca dilaksanakannya Pengarahan Bidikmisi bagi angkatan 2012 pada tanggal 1 Maret 2016 oleh Mawa UNS yang menyatakan bahwa mahasiswa bidikmisi 2012, pasca semester 8 diharuskan membayar UKT. BEM UNS mencoba mengklarifikasi perihal informasi tersebut.

Pada hari Selasa, 15 Maret 2016 Prof. Darsono selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni menjelaskan bahwa sampai sekarang SK yang berlaku masih menetapkan bahwa pasca semester 8, mahasiswa bidikmisi akan dibebaskan biaya kuliahnya sampai semester 9. Sehingga informasi yang beredar bahwa pasca semester 8 mahasiswa bidikmisi diharuskan membayar UKT itu tidak benar.
Meski begitu beliau menginstruksikan untuk mahasiswa bidikmisi bisa mengusahakan lulus 8 semester sesuai amanat dikti dengan tanpa mengurangi kualitas dari lulusan tersebut.

Maka dari itu, BEM UNS mengajak kepada seluruh mahasiswa penerima Bidikmisi di lingkungan UNS untuk menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab dengan cara memaksimalkan amanah sebagai penerima Bidikmisi dengan sebaik baiknya.

-Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa-

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan

Info BIDIKMISI

1909424_1553833701612612_8514242988005828072_o

Dikarenakan belum adanya kejelasan mengenai pencairan uang bidikmisi semester genap ini, BEM UNS menghubungi pihak MAWA untuk meminta penjelasan mengenai pencairan uang bidikmisi.

Menurut info yang diberikan, pencairan dana Bidikmisi pada semester genap ini kemungkinan akan dilakukan antara pertengahan Maret hingga akhir Maret.
Sebelumnya, pihak MAWA telah mengupload data sejak awal Februari. Jika hingga akhir Maret dana tersebut belum cair, maka MAWA akan kembali menghubungi Dikti untuk mempercepat proses pencairan.

Menurut kejadian dari semester sebelumnya, kemungkinan besar pencairan dana bidikmisi akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sehingga untuk bulan Juli pun juga akan mengalami keterlambatan pencairan dana bidikmisi.

– Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa –

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan

Rapat Kerja Kabinet Inisiator Perubahan BEM UNS 2016

9

Telah usai Rapat Kerja BEM UNS 2016 Kabinet Inisiator Perubahan yang diselenggarakan selama 3 hari (11-13 Maret 2016). Seluruh program kerja yang telah disepakati bersama semoga bisa terlaksana dengan lancar. Tidak ada harapan lain selain terjalannya amanah pergerakan demi perubahan di atas tanah perjuangan ini. Sahabat, siapkanlah pundak dan langkah terbaikmu dalam mengemban tugas yang penuh tanggung jawab ini karena engkau adalah yang terpilih.

Mari teriakan jargon kabinet dengan lantang : Proaktif Berkontribusi !

Selamat berkontribusi di BEM UNS 2016. Tunjukkan kerja terbaikmu untuk UNS dan Indonesia.

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan

Aksi Damai Kedatangan Jokowi Pada 40 Tahun UNS

12792151_1551598661836116_3964820667492170514_o

Forum Bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Universitas Sebelas Maret mengadakan aksi damai bertepatan dengan dies natalis ke-40 Universitas Sebelas Maret Solo. Hal ini terasa begitu spesial dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo saat rapat terbuka Senat.

“Kita akan melaksanakan aksi damai, goal kita adalah untuk bertemu bapak Jokowi dan menyampaikan 7 poin tuntutan hasil sidang rakyat pada Oktober 2015” penjelasan dari Menteri Jaringan dan Aksi BEM UNS, Farhan sebelum aksi digelar didepan gedung Rektorat Universitas Sebelas Maret. Jum’at, 11 Maret 2016.

Masa terbagi dalam dua arah, dari arah Fakultas Pertanian dan dari arah Fakultas Teknik yang rencananya akan bertumpu di satu titik yaitu di Jembatan depan gedung Rektorat. Akan tetapi, masa dari arah Fakultas MIPA sempat dihadang oleh pihak Kepolisian dan Paspampres karena ditakutkan mengganggu keberlangsungan acara. Hingga pada akhirnya iring-iringan mobil kepresidenan berhasil keluar dari lingkungan kampus UNS.

Ketegangan sempat terjadi kala seorang mahasiswa mencoba untuk menghalau laju kendaraan presiden. Para mahasiswa membentuk sebuah lingkaran untuk memblokade jalan sebagai bentuk ketidakpuasan atas kepergian bapak Jokowi. Hal ini menyebabkan sebagian dari iring-iringan mobil kepresidenan terjebak oleh kerumunan masa. Mobil-mobil tersebut baru bisa keluar setelah polisi dan jajarannya berhasil membuat mundur sejenak para mahasiswa.

Pengawalan yang begitu ketat tidak menyurutkan niat dari para mahasiswa. Massa sontak bersorak-sorai ketika Presiden BEM UNS 2016 Doni menaiki podium dan melontarkan kata-kata penuh kekecewaan terhadap bapak Jokowi atas tindakannya menolak upaya konsolidasi yang di lakukan oleh Forbes BEM se-UNS.

Dalam kesempatan tersebut, Doni membacakan 7 tuntutan yang tertuang dalam sepucuk surat yaitu :
1. mendesak penyelesaian semua kasus korupsi dan menyelenggarakan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Menjamin tercapainya swasembada pangan dan kesejahteraan petani.
3. Renegosiasi blok tambang dan migas untuk dikelola secara penuh oleh putra bangsa demi kemandirian bangsa Indoesia.
4. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat mulai tingkat Sekolah Dasar sampai Pendidikan Tinggi.
5. Menjamin perlindungan tenaga kerja pasca diterapkannya MEA.
6. Mewujudkan aksi nyata pengelolaan sumber daya energi terbarukan.
7. Memperbaiki penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai dari kesejahteraan tenaga kesehatan dan pelayanan masyarakat.

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan

Audiensi Tim Pengawal Kebijakan Pendidikan Nasional dengan Komisi X DPR RI

12829198_1549357128726936_8545995372471859302_o

Momentum Konsolidasi BEM SI di Jakarta juga menjadi momentum dibentuknya Tim Pengawal Kebijakan Pendidikan Nasional di bawah Koordinator Isu BEM SI. Tim ini merupakan tim yang berisi perwakilan kampus anggota aliansi BEM SI yang akan mengawal setiap kebijakan pendidikan nasional terutama di bidang pendidikan tinggi dan lainnya.
Sebagai tim dengan skala nasional, dalam gerak awalnya, tim ini bermaksud beraudiensi dengan stakehokder kebijakan bidang pendidikan, salah satunya dengan Komisi X DPR RI. Dengan agenda ini, Tim Pengawal Kebijakan Pendidikan Nasional bermaksud memperkenalkan diri sebagai mitra kritis pengambil kebijkan, di mana tim ini siap mendudukung kebijakan yang sesuai dengan amanat pendidikan nasional dan siap menolak apabila kebijakan justru kontra terhadap tujuan pendidikan itu sendiri.
Pertemuan ini dilaksanakan jam 14.00 di ruang pimpinan komisi X di gedung Nusantara 1 kompleks DPR-MPR RI Senayan Jakarta.
Beberapa isu yang akan dibahas antara lain anggaran pendidikan tinggi, BOPTN, UKT, beasiswa dan beberapa isu lain di bidang pendidikan.
Tim diwakili oleh Koordinator pusat BEM SI, BEM UNJ dan Koordinator Isu Pendidikan BEM SI, BEM UNS. Tim diterima oleh perwakilan komisi X, yaitu Abdul Kharis selaku Wakil Ketua Komisi X dan Muslim, S.H selaku anggota Komisi X serta beberapa staf Komisi X.
Hasil audiensi berupa komitmen bersama antara mahasiswa dengan komisi X DPR RI untuk selalu berpegang teguh memperjuangkan pendidikan tinggi yang murah dan terjangkau oleh masyarakat luas agar akses terhadap pendidikan tinggi dapat ditingkatkan sehingga sesuai dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain itu, BEM SI dan komisi X juga berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi ke depan untuk mengawal kebijakan pendidikan nasional.

Jakarta, 7 Maret 2016

Doni Wahyu Prabowo
Presiden BEM UNS 2016
Koordinator Isu Pendidikan BEM SI 2016

Penggalangan Dana Korban Bencana Alam

Jpeg

Jpeg

Minggu, 6 Maret 2016 telah berlangsung aksi penggalangan dana korban bencana alam oleh BEM UNS bersama perwakilan dari beberapa BEM Fakultas yang tergabung dalam SOSMAS UNS di CFD Slamet Riyadi Solo.

Aksi ini digelar dengan tujuan merangkul masyarakat Solo untuk peduli dan membantu korban-korban bencana alam dengan menyisihkan sedikit rezekinya. Mengingat akhir-akhir ini Indonesia sedang berduka lantaran mengalami beberapa bencana alam. Salah satu target aksi ini adalah erupsi Gunung Sinabung, banjir Sampang Madura, dan Gempa Mentawai.

Aksi ini merupakan salah satu wujud dari program tanggap bencana Kementrian SOSMAS BEM UNS yang bekerjasama dengan BEM Fakultas se-UNS.

Aksi dibuka dengan long march, kemudian di lanjutkan dengan aksi teatrikal, pembacaan puisi dan orasi dari perwakilan BEM UNS dan teman-teman BEM Fakulatas di depan Halte Sriwedari. Kemudian acara di tutup dengan bernyanyi bersama lagu mahasiswa (Darah Juang).

Dari aksi tersebut berhasil terkumpul uang sebesar Rp. 2.522.000,00 yang akan disalurkan kepada korban yang membutuhkan melalui perwakilan mahasiswa yang ada disana.
Salam kita atas nama kepedulian

Oleh : FORBES SOSMAS UNS

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan