PRESS RELEASE WORKSHOP ADVOKASI “PROSTITUSI DI SURAKARTA: TANTANGAN DAN SOLUSI”

Workshop Advokasi telah diselenggarakan oleh BEM UNS 2017 Kabinet “Wajah Baru” melalui Kementerian Advokasi Masyarakat pada Sabtu, 20 Mei 2017 bertempat di Gedung DPRD Kota Surakarta yang dimulai pukul 09.00 WIB dan diakhiri pukul 16.00 WIB. Workshop Advokasi bertemakan “Prostitusi di Surakarta: Tantangan dan Solusi” mengundang pembicara yang berkompeten dalam dibidangnya, diantaranya adalah: Pemangku Kebijakan, Akademisi, LSM/ Praktisi, dan pihak-pihak yang terkait dengan dunia “prostitusi” itu sendiri.

Pembicara pertama adalah Dr. Argyo D. MSi, selaku Pakar Sosiologi FISIP UNS. Pembicara selanjutnya berasal dari Organisasi Perubahan Sosial Indonesia yang diwakilkan oleh Ibu Arnie Soraya selaku Koordinator Provinsi Jawa Tengah. Materi juga disampaikan oleh Ibu Kiki selaku eks-WPS yang telah selesai dari proses rehabilitasi kemudian memiliki pekerjaan sebagai wirausaha. Dalam perspektif pemangku kebijakan, penyampaian materi diwakilkan oleh Ibu Rohana selaku Kepala Dinas Sosial

Dr. Argyo D. MSi mengatakan bahwa Prostitusi merupakan hal yang sangat dramatis karena banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya Prostitusi seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Mewakili pandangannya sebagai seorang Akademisi Pak Argyo menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK/WPS) merupakan sebuah perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan budaya yang kita anut. Selanjutnya, melalui pemaparannya diharapkan Mahasiswa dapat mengkajinya dalam berbagai aspek, serta menemukan solusi atas pemecahan permasalahan prostitusi hingga sampai di tingkat advokasi.

Prostitusi memang identik dengan pelacuran yang tersebar di berbagai kota besar bahkan sampai pelosok yang belum terjangkau listrik. Hal ini adalah sebuah permasalahn yang serius dan kompleks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut dengan pelacur (PSK), predikat ini melekat pada perempuan PSK tersebut. Di sini perempuan dijadikan objek, hal ini sungguh sangat disayangkan. Pekerjaan melacur sudah dikenal dari berabad-abad lalu. Jauh dari masa nenek moyang kita juga sudah ada kasus pelacuran. “Pada kenyataannya kasus prostitusi merupakan kegiatan dua orang yang saling membutuhkan”, ujarnya.

Sejatinya banyak ditemukan tempat-tempat di Surakarta yang berkedok sebagai tempat panti pijat yang didalamnya terdapat anak-anak berpakaian seksi yang siap melayani pelanggan-pelanggannya. Ironisnya, hal tersebut tidak terjadi pada beberapa tempat saja, namun ada lebih dari 10 tempat yang belum diketahui keberadaannya. “Tentunya kejadian itu merugikan orang-orang yang ingin mempunyai usaha awal yang diniatkan bukan untuk pekerjaan seperti itu”, tambahnya. Selain itu menurut bapak Argyo, pada kasus prostitusi, seringkali terjadi suatu ketidakadilan, yang ditangkap saat razia dan ditindaklanjuti hanyalah “germonya”, tetapi bukan pelaku seksnya.

Ibu Arnie memberikan warna yang lain pada pertengahan diskusi. Menurutnya WPS pantas dimanusiakan, perlindungan harus diberikan kepada WPS. “Jika ingin menyelesaikan permasalahan prostitusi, kita harus masuk dulu ke dalam dunia mereka, menjadi bagian dari mereka, bukan berarti harus menjadi pelacur tetapi bagaimana mendapat kepercayaan dari mereka”, ujarnya. Kemudian Ibu Kiki bercerita mengenai pengalaman kelam yang pernah beliau alami, dan proses untuk menuju perbaikin diri hingga akhirnya keluar dari dunia gelap itu.

Ibu Rohana mengatakan, begitu banyak hal-hal tidak baik masuk ke Surakarta yang membuat pemerintah semakin kewalahan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Belum lagi pertimbangan dari segi APBD yang sangat terbatas. Dinas sosial sendiri telah memberikan penanganan berupa pemberian obat-obatan gratis. Hal seperti ini seringkali hanya dilimpahkan hanya kepada pemerīntah kota. Kemudian Ibu Rohana memberikan rekomendasi yang perlu dilakukan dalam mengatasi kasus Prostitusi di Surakarta, yakni sebagai berikut:

  1. Perlunya pendidikan agama sejak dini, hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelaku-pelaku seksual yang berasal dari kalangan remaja bahkan anak-anak.
  2. Sosialisasi penyuluhan dampak yang akan ditimbulkan dari kasus prostitusi, kususnya dampak dari sisi kesehatan.
  3. Pendidikan dan pengawasan dari keluarga.
  4. Pemberian pelatihan dan disalurkan untuk mendapat pekerjaan baru. Memberikan keterambil yang mereka mau, namun mantan pekerja seks komersial seringkali banyak yang kembali lagi ke jalan yang salah, dikarenakan pemikiran bahwa mencari uang dengan menjajahkan seks adalah pekerjaan yang lebih mudah untuk mendapatkan uang.
  5. Memberikan pemahan kepada masyarakat, bahwa pekerja seks komersial yang sudah berhenti jangan dikucilkan, melainkan harus didukung.
  6. Pendidikan edukasi yang salah untuk diambil, bahwa pekerja seks komersial harus paham bahwa apa yang ia pilih sebagai seorang pekerja seks merupakan jalan yang salah.
  7. Penegakkan hukum dan sanksi kepada pelaku seksial yang belum dan tidak pas.

“Tentunya dalam mewujudkan Kota Surakarta berseri tanpa Prostitusi diperlukan adanya kejasama dari seluruh elemen, misalnya bekerjasama dengan LSM terkait”, tambahnya.

Pada kegiatan workshop ini diselenggarakan dengan pemaparan materi, diskusi, pelatihan, dan Focus Group Discussion. Kegiatan ini berjalan lancar dengan dihadiri kurang lebih 100 orang Mahasiswa yang berasal dari seluruh Fakultas di UNS. Di akhir acara, terdapat beberapa resolusi dan rekomendasi yang diberikan guna menyelesaikan permasalahan Prostitusi di Kota Surakarta. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Forum Advokasi Masyarakat “FOR AKAT” UNS sebagai wadah dan wujud pengabdian Mahasiswa dalam menyelesaikan isu-isu advokasi di Kota Surakarta.

Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan Mahasiswa dapat mengasah daya kritis dan kepekaan social terhadap lingkungan sekitar serta pencerdasan dapat dilakukan terhadap masyarakat pada umumnya. Prostitusi adalah isu awal yang digunakan sebagai gerbang dalam penyelesaian permasalahan advokasi. Pasca terselenggaranya workshop, tentunya akan diadakan follow-up berkelanjutan guna membahas langkah teknis penyelesaian masalah seperti, diadakannya penyuluhan/sosialisasi serta kegiatan penunjang lain.