Gerakan Advokasi Mahasiswa dan Kaitannya dengan Pembangunan Flyover Manahan

Oleh : Hikmah Bima Odityo

“Saat ini, PKL kobar terancam seiring dengan berjalannya rencana pembangunan flyover Manahan …..”

Sebagai pembuka, perkenankan saya sedikit bernarasi, tentang sudut kecil
kota yang akrab dipanggil dengan sapaan kobar (kota barat). Sebagaimana kita
ketahui, kobar merupakan kawasan khas penyaji kuliner di Surakarta. Malam hari
kobar menyulap dirinya, menjadi kawasan eksotik yang dapat memanjakan para
pekerja dan pelajar, sejenak beristirahat dari rutinitas sehari-hari. Kesantunan kota
seakan tercermin dari aktivitas jual-beli, keramahan pedagang, dan kebahagiaan
pembeli dalam menikmati suasana.
Tak heran jika banyak pedagang memilih untuk berjualan di kobar. Karena,
selain dekat dengan pusat ekonomi kota, mereka memiliki “pasar” yang cukup besar,
yaitu keramaian orang. Kebanyakan dari pedagang itu, berasal dari modal yang
kecil. Saat ini, kita kenal dengan istilah PKL(Pedagang Kaki Lima).
Kata “PKL”, acapkali disematkan pada pemaknaan yang negatif dan bernada
miring. Mereka dituding mengganggu ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan
penyitaan terhadap ruang-ruang publik. Citra PKL seakan digambarkan, pada
substansi yang memuat berita tentang penertiban, pembongkaran, penggusuran dan
pemindahan.
Tapi tahukah kawan. Kehadiran PKL dapat memberikan kontribusi yang
signifikan bagi pergerakan ekonomi kota. PKLtergolong dalam sektor informal atau
sektor perdagangan kecil. Self employment dalam istilah lain. Self employment
adalah aktivitas perdagangan, dimana pemilik perdagangan terlibat langsung dalam
pengendalian perdagangan, kebanyakan tenaga kerja yang dibutuhkan terdiri dari
kerabat karib dan keluarga. Sektor informal dapat memberikan sumbangan besar
terhadap kehidupan warga kota, seperti; menyediakan barang yang relatif murah dan
terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain itu, sektor informal
dapat menumbuhkan jiwa wirausaha dan memberikan lapangan pekerjaan bagi
mereka yang tidak tertampung dalam sektor formal.
Saat ini, keberadaan PKL kobar terancam seiring dengan berjalannya
rencana pembangunan flyover Manahan. Betapa tidak, proyek tersebut akan
memakan waktu yang tidak sebentar, dan jelas menyita lahan dimana para PKL
menggantungkan hidupnya disana. Berita-berita tentang penggusuran akan
menjamur bak buah ceri di musim semi. Masih segar dalam ingatan juga tentang
penggusuran PKL oleh Satpol PP di Prumpung DKI dan kawasan Monas. Dan tentu
kita tidak ingin permasalahannya menjadi berlarut-larut, seperti tragedi Kimar
Sarah.
Maka, penggusuran harus dilakukan dengan mekanisme hukum yang
berlaku. Kebijaksanaan harus bersifat lentur. Setidaknya, PKL harus mendapatkan
penjelasan yang memadai tentang rencana penggusuran, melalui proses negosiasi,
dan tidak dilakukan dengan cara kekerasan. PKL berhak memperoleh kejelasan
nasib, ganti rugi, atau minimal relokasi yang representatif untuk berjualan.
Bagi Pemkot, flyover Manahan dibangun atas alasan macet yang sering
terjadi dari arah bundaran, rel kereta api, dan pertigaan lampu merah. Serta tidak
memungkinkan-nya untuk melebarkan dan menambah jalan baru. Padahal, akar
permasalahan terjadi akibat gagalnya Pemkot dalam menekan kooptasi ruang-ruang
publik, yang perkembangannya selalu minor dengan pembangunan ruang-ruang
privat, seperti; Mall, Hotel, hingga Apartemen mewah. Pemkot juga gagal
menghambat peningkatan jumlah kendaraan di setiap tahunnya.
Secara langsung, pembangunan flyover Manahan akan sangat berdampak
pada pendapatan PKL, dan lapak dagang yang semakin menyempit. Sama halnya
dengan yang dirasakan para pedagang pasca pembangunan flyover Karanganyar.
Banyak diantaranya yang mengeluh, semula menghasilkan minimal pendapatan Rp.
30.000,- per hari, menjadi hanya RP. 30.000,- saja per hari. Sedangkan anak-anak
mereka menunggu di rumah menantikan kehadiran bapak-ibu, untuk sekedar
mendapatkan susu bagi masa depannya.
Lalu, kaitannya dengan gerakan advokasi mahasiswa? Gerakan advokasi
mahasiswa terlahir sebagai wujud tanggung jawab, selaku kaum terpelajar, yang
peka terhadap realitas sosial di sekelilingnya. Gerakan advokasi mahasiswa, tumbuh
dan besar sebagai gerakan moral yang tidak terlepas dari kebebasan mimbar
akademis dan iklim dalam berdemokrasi. Maka sudah sewajarnya, gerakan advokasi
mahasiswa, mampu mendobrak sumbatan-sumbatan saluran komunikasi publik,
sebagaimana yang dilakukan oleh kawan-kawan kita dari Universitas Haluoleo
Kendari pada 2008 lalu.
Diperlukannya komunikasi dialogis, antar mahasiswa, PKL, aparat, dan
walikota, sebagaimana yang dikatakan oleh Habermas. Ketimpangan sosial adalah
realitas yang tidak dapat dihindari. Komunikasi yang tepat merupakan solusi terbaik
bagi seluruh stakeholderterkait.
Akhirulkalam, walikota Seoul, Lee Myung Bak, pada tahun 2008 dapat
melakukan 4.000 kali musyawarah dengan masyarakat dan stakeholder dalam
proyek restorasi sungai Cheonggyecheon. Pembangunan flyover akan segera
dilaksanakan pada bulan oktober depan. Lantas, dimanakah posisi kita?

PRESS RELEASE WORKSHOP ADVOKASI “PROSTITUSI DI SURAKARTA: TANTANGAN DAN SOLUSI”

Workshop Advokasi telah diselenggarakan oleh BEM UNS 2017 Kabinet “Wajah Baru” melalui Kementerian Advokasi Masyarakat pada Sabtu, 20 Mei 2017 bertempat di Gedung DPRD Kota Surakarta yang dimulai pukul 09.00 WIB dan diakhiri pukul 16.00 WIB. Workshop Advokasi bertemakan “Prostitusi di Surakarta: Tantangan dan Solusi” mengundang pembicara yang berkompeten dalam dibidangnya, diantaranya adalah: Pemangku Kebijakan, Akademisi, LSM/ Praktisi, dan pihak-pihak yang terkait dengan dunia “prostitusi” itu sendiri.

Pembicara pertama adalah Dr. Argyo D. MSi, selaku Pakar Sosiologi FISIP UNS. Pembicara selanjutnya berasal dari Organisasi Perubahan Sosial Indonesia yang diwakilkan oleh Ibu Arnie Soraya selaku Koordinator Provinsi Jawa Tengah. Materi juga disampaikan oleh Ibu Kiki selaku eks-WPS yang telah selesai dari proses rehabilitasi kemudian memiliki pekerjaan sebagai wirausaha. Dalam perspektif pemangku kebijakan, penyampaian materi diwakilkan oleh Ibu Rohana selaku Kepala Dinas Sosial

Dr. Argyo D. MSi mengatakan bahwa Prostitusi merupakan hal yang sangat dramatis karena banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya Prostitusi seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Mewakili pandangannya sebagai seorang Akademisi Pak Argyo menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK/WPS) merupakan sebuah perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan budaya yang kita anut. Selanjutnya, melalui pemaparannya diharapkan Mahasiswa dapat mengkajinya dalam berbagai aspek, serta menemukan solusi atas pemecahan permasalahan prostitusi hingga sampai di tingkat advokasi.

Prostitusi memang identik dengan pelacuran yang tersebar di berbagai kota besar bahkan sampai pelosok yang belum terjangkau listrik. Hal ini adalah sebuah permasalahn yang serius dan kompleks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut dengan pelacur (PSK), predikat ini melekat pada perempuan PSK tersebut. Di sini perempuan dijadikan objek, hal ini sungguh sangat disayangkan. Pekerjaan melacur sudah dikenal dari berabad-abad lalu. Jauh dari masa nenek moyang kita juga sudah ada kasus pelacuran. “Pada kenyataannya kasus prostitusi merupakan kegiatan dua orang yang saling membutuhkan”, ujarnya.

Sejatinya banyak ditemukan tempat-tempat di Surakarta yang berkedok sebagai tempat panti pijat yang didalamnya terdapat anak-anak berpakaian seksi yang siap melayani pelanggan-pelanggannya. Ironisnya, hal tersebut tidak terjadi pada beberapa tempat saja, namun ada lebih dari 10 tempat yang belum diketahui keberadaannya. “Tentunya kejadian itu merugikan orang-orang yang ingin mempunyai usaha awal yang diniatkan bukan untuk pekerjaan seperti itu”, tambahnya. Selain itu menurut bapak Argyo, pada kasus prostitusi, seringkali terjadi suatu ketidakadilan, yang ditangkap saat razia dan ditindaklanjuti hanyalah “germonya”, tetapi bukan pelaku seksnya.

Ibu Arnie memberikan warna yang lain pada pertengahan diskusi. Menurutnya WPS pantas dimanusiakan, perlindungan harus diberikan kepada WPS. “Jika ingin menyelesaikan permasalahan prostitusi, kita harus masuk dulu ke dalam dunia mereka, menjadi bagian dari mereka, bukan berarti harus menjadi pelacur tetapi bagaimana mendapat kepercayaan dari mereka”, ujarnya. Kemudian Ibu Kiki bercerita mengenai pengalaman kelam yang pernah beliau alami, dan proses untuk menuju perbaikin diri hingga akhirnya keluar dari dunia gelap itu.

Ibu Rohana mengatakan, begitu banyak hal-hal tidak baik masuk ke Surakarta yang membuat pemerintah semakin kewalahan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Belum lagi pertimbangan dari segi APBD yang sangat terbatas. Dinas sosial sendiri telah memberikan penanganan berupa pemberian obat-obatan gratis. Hal seperti ini seringkali hanya dilimpahkan hanya kepada pemerīntah kota. Kemudian Ibu Rohana memberikan rekomendasi yang perlu dilakukan dalam mengatasi kasus Prostitusi di Surakarta, yakni sebagai berikut:

  1. Perlunya pendidikan agama sejak dini, hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelaku-pelaku seksual yang berasal dari kalangan remaja bahkan anak-anak.
  2. Sosialisasi penyuluhan dampak yang akan ditimbulkan dari kasus prostitusi, kususnya dampak dari sisi kesehatan.
  3. Pendidikan dan pengawasan dari keluarga.
  4. Pemberian pelatihan dan disalurkan untuk mendapat pekerjaan baru. Memberikan keterambil yang mereka mau, namun mantan pekerja seks komersial seringkali banyak yang kembali lagi ke jalan yang salah, dikarenakan pemikiran bahwa mencari uang dengan menjajahkan seks adalah pekerjaan yang lebih mudah untuk mendapatkan uang.
  5. Memberikan pemahan kepada masyarakat, bahwa pekerja seks komersial yang sudah berhenti jangan dikucilkan, melainkan harus didukung.
  6. Pendidikan edukasi yang salah untuk diambil, bahwa pekerja seks komersial harus paham bahwa apa yang ia pilih sebagai seorang pekerja seks merupakan jalan yang salah.
  7. Penegakkan hukum dan sanksi kepada pelaku seksial yang belum dan tidak pas.

“Tentunya dalam mewujudkan Kota Surakarta berseri tanpa Prostitusi diperlukan adanya kejasama dari seluruh elemen, misalnya bekerjasama dengan LSM terkait”, tambahnya.

Pada kegiatan workshop ini diselenggarakan dengan pemaparan materi, diskusi, pelatihan, dan Focus Group Discussion. Kegiatan ini berjalan lancar dengan dihadiri kurang lebih 100 orang Mahasiswa yang berasal dari seluruh Fakultas di UNS. Di akhir acara, terdapat beberapa resolusi dan rekomendasi yang diberikan guna menyelesaikan permasalahan Prostitusi di Kota Surakarta. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Forum Advokasi Masyarakat “FOR AKAT” UNS sebagai wadah dan wujud pengabdian Mahasiswa dalam menyelesaikan isu-isu advokasi di Kota Surakarta.

Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan Mahasiswa dapat mengasah daya kritis dan kepekaan social terhadap lingkungan sekitar serta pencerdasan dapat dilakukan terhadap masyarakat pada umumnya. Prostitusi adalah isu awal yang digunakan sebagai gerbang dalam penyelesaian permasalahan advokasi. Pasca terselenggaranya workshop, tentunya akan diadakan follow-up berkelanjutan guna membahas langkah teknis penyelesaian masalah seperti, diadakannya penyuluhan/sosialisasi serta kegiatan penunjang lain.