PRESS RELEASE WORKSHOP ADVOKASI “PROSTITUSI DI SURAKARTA: TANTANGAN DAN SOLUSI”

Workshop Advokasi telah diselenggarakan oleh BEM UNS 2017 Kabinet “Wajah Baru” melalui Kementerian Advokasi Masyarakat pada Sabtu, 20 Mei 2017 bertempat di Gedung DPRD Kota Surakarta yang dimulai pukul 09.00 WIB dan diakhiri pukul 16.00 WIB. Workshop Advokasi bertemakan “Prostitusi di Surakarta: Tantangan dan Solusi” mengundang pembicara yang berkompeten dalam dibidangnya, diantaranya adalah: Pemangku Kebijakan, Akademisi, LSM/ Praktisi, dan pihak-pihak yang terkait dengan dunia “prostitusi” itu sendiri.

Pembicara pertama adalah Dr. Argyo D. MSi, selaku Pakar Sosiologi FISIP UNS. Pembicara selanjutnya berasal dari Organisasi Perubahan Sosial Indonesia yang diwakilkan oleh Ibu Arnie Soraya selaku Koordinator Provinsi Jawa Tengah. Materi juga disampaikan oleh Ibu Kiki selaku eks-WPS yang telah selesai dari proses rehabilitasi kemudian memiliki pekerjaan sebagai wirausaha. Dalam perspektif pemangku kebijakan, penyampaian materi diwakilkan oleh Ibu Rohana selaku Kepala Dinas Sosial

Dr. Argyo D. MSi mengatakan bahwa Prostitusi merupakan hal yang sangat dramatis karena banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya Prostitusi seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Mewakili pandangannya sebagai seorang Akademisi Pak Argyo menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK/WPS) merupakan sebuah perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan budaya yang kita anut. Selanjutnya, melalui pemaparannya diharapkan Mahasiswa dapat mengkajinya dalam berbagai aspek, serta menemukan solusi atas pemecahan permasalahan prostitusi hingga sampai di tingkat advokasi.

Prostitusi memang identik dengan pelacuran yang tersebar di berbagai kota besar bahkan sampai pelosok yang belum terjangkau listrik. Hal ini adalah sebuah permasalahn yang serius dan kompleks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut dengan pelacur (PSK), predikat ini melekat pada perempuan PSK tersebut. Di sini perempuan dijadikan objek, hal ini sungguh sangat disayangkan. Pekerjaan melacur sudah dikenal dari berabad-abad lalu. Jauh dari masa nenek moyang kita juga sudah ada kasus pelacuran. “Pada kenyataannya kasus prostitusi merupakan kegiatan dua orang yang saling membutuhkan”, ujarnya.

Sejatinya banyak ditemukan tempat-tempat di Surakarta yang berkedok sebagai tempat panti pijat yang didalamnya terdapat anak-anak berpakaian seksi yang siap melayani pelanggan-pelanggannya. Ironisnya, hal tersebut tidak terjadi pada beberapa tempat saja, namun ada lebih dari 10 tempat yang belum diketahui keberadaannya. “Tentunya kejadian itu merugikan orang-orang yang ingin mempunyai usaha awal yang diniatkan bukan untuk pekerjaan seperti itu”, tambahnya. Selain itu menurut bapak Argyo, pada kasus prostitusi, seringkali terjadi suatu ketidakadilan, yang ditangkap saat razia dan ditindaklanjuti hanyalah “germonya”, tetapi bukan pelaku seksnya.

Ibu Arnie memberikan warna yang lain pada pertengahan diskusi. Menurutnya WPS pantas dimanusiakan, perlindungan harus diberikan kepada WPS. “Jika ingin menyelesaikan permasalahan prostitusi, kita harus masuk dulu ke dalam dunia mereka, menjadi bagian dari mereka, bukan berarti harus menjadi pelacur tetapi bagaimana mendapat kepercayaan dari mereka”, ujarnya. Kemudian Ibu Kiki bercerita mengenai pengalaman kelam yang pernah beliau alami, dan proses untuk menuju perbaikin diri hingga akhirnya keluar dari dunia gelap itu.

Ibu Rohana mengatakan, begitu banyak hal-hal tidak baik masuk ke Surakarta yang membuat pemerintah semakin kewalahan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Belum lagi pertimbangan dari segi APBD yang sangat terbatas. Dinas sosial sendiri telah memberikan penanganan berupa pemberian obat-obatan gratis. Hal seperti ini seringkali hanya dilimpahkan hanya kepada pemerīntah kota. Kemudian Ibu Rohana memberikan rekomendasi yang perlu dilakukan dalam mengatasi kasus Prostitusi di Surakarta, yakni sebagai berikut:

  1. Perlunya pendidikan agama sejak dini, hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelaku-pelaku seksual yang berasal dari kalangan remaja bahkan anak-anak.
  2. Sosialisasi penyuluhan dampak yang akan ditimbulkan dari kasus prostitusi, kususnya dampak dari sisi kesehatan.
  3. Pendidikan dan pengawasan dari keluarga.
  4. Pemberian pelatihan dan disalurkan untuk mendapat pekerjaan baru. Memberikan keterambil yang mereka mau, namun mantan pekerja seks komersial seringkali banyak yang kembali lagi ke jalan yang salah, dikarenakan pemikiran bahwa mencari uang dengan menjajahkan seks adalah pekerjaan yang lebih mudah untuk mendapatkan uang.
  5. Memberikan pemahan kepada masyarakat, bahwa pekerja seks komersial yang sudah berhenti jangan dikucilkan, melainkan harus didukung.
  6. Pendidikan edukasi yang salah untuk diambil, bahwa pekerja seks komersial harus paham bahwa apa yang ia pilih sebagai seorang pekerja seks merupakan jalan yang salah.
  7. Penegakkan hukum dan sanksi kepada pelaku seksial yang belum dan tidak pas.

“Tentunya dalam mewujudkan Kota Surakarta berseri tanpa Prostitusi diperlukan adanya kejasama dari seluruh elemen, misalnya bekerjasama dengan LSM terkait”, tambahnya.

Pada kegiatan workshop ini diselenggarakan dengan pemaparan materi, diskusi, pelatihan, dan Focus Group Discussion. Kegiatan ini berjalan lancar dengan dihadiri kurang lebih 100 orang Mahasiswa yang berasal dari seluruh Fakultas di UNS. Di akhir acara, terdapat beberapa resolusi dan rekomendasi yang diberikan guna menyelesaikan permasalahan Prostitusi di Kota Surakarta. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Forum Advokasi Masyarakat “FOR AKAT” UNS sebagai wadah dan wujud pengabdian Mahasiswa dalam menyelesaikan isu-isu advokasi di Kota Surakarta.

Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan Mahasiswa dapat mengasah daya kritis dan kepekaan social terhadap lingkungan sekitar serta pencerdasan dapat dilakukan terhadap masyarakat pada umumnya. Prostitusi adalah isu awal yang digunakan sebagai gerbang dalam penyelesaian permasalahan advokasi. Pasca terselenggaranya workshop, tentunya akan diadakan follow-up berkelanjutan guna membahas langkah teknis penyelesaian masalah seperti, diadakannya penyuluhan/sosialisasi serta kegiatan penunjang lain.

 

Carut-Marut Pengelolaan Pendidikan Tinggi Di Indonesia: Buruknya Pengelolaan Beasiswa, Krisis Dosen Serta Program SM3T

 

Sejak beralihnya pengelolaan perguruan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi di Indonesia bukannya semakin membaik. Tercatat banyaknya permasalahan-permasalahan baru yang diciptakan sejak peralihan pengelolaan tersebut padahal permasalahan sebelumnya masih belum dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan seperti turunnya anggaran pendidikan, turunnya jumlah BOPTN, turunnya jumlah beasiswa-beasiswa seperti bidikmisi dan BBP-PPA, uang kuliah tunggal, sertifikasi dosen, rasio dosen dan mahasiswa, pengelolaan SM3T, PPG, serta permaslahan lainnya menjadikan pengelolaan pendidikan tinggi seperti benang kusut yang sangat sulit untuk diurai dan diselesaikan.

Sejatinya dengan perpindahan pengelolaan pendidikan tinggi ke Kemenristekdikti diharapkan dapat membawa perubahan yang fundamental terhadap dunia pendidikan tinggi. Perpindahan tersebut pada awalnya bertujuan untuk membawa manfaat praktis dari dunia pendidikan tinggi untuk dapat diaplikasikan kedalam riset dan teknologi khususnya dunia industry. Namun tujuan tersebut selain masih jauh dari harapan ternyata menambah carut-marutnya pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.

Masih hangat dalam ingatan, bahwa anggaran pendidikan tinggi TA 2016 mengalami penurunan hampir mencapai 3 Triliun sebelum akhirnya dapat diselamatkan didalam APBN-P pertengahan tahun lalu. selanjutnya jumlah BOPTN yang jumlahnya tetap diangka 4,5 Triliun padahal jumlah perguruan tinggi negeri mengalami pertambahan sebagai konsekuensi peralihan status beberapa PTS menjadi PTN sehingga jumlah BOPTN dimasing-masing universitas mengalami penurunan angka yang cukup signifikan dan berpotensi mengganggu biaya operasional perguruan tinggi. Belum lagi permasalahan klasik uang kuliah tunggal yang sejak tahun 2012 telah diterapkan hingga 4 tahun berselang masih mengalami banyak masalah dalam pelaksanaannya dilapangan, bahkan tidak sedikit calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang harus mengundurkan niatnya untuk berkuliah di perguruan tinggi. Permaslahan tersebut masih dilengkapi oleh legalisasi sumbangan pengembangan institusi (SPI) melalui Permenristek tentang UKT di tahun 2015 dan 2016, sehingga mahasiswa jalur mandiri dan 4 golongan mahasiswa lainnya masih diharuskan membayar SPI di beberapa universitas salah satunya Universitas Diponegoro yang mematok SPI diangka 150 juta untuk masuk ke fakultas kedokterannya. Masalah tersebut masih ditambah lagi dengan isu lama yang kembali menghangat seperti beasiswa, SM3T, dan krisis dosen,

Seperti yang telah diketahui, kuota beasiswa BBP-PPA yang turun drastis dari 72 ribu mahasiswa PTN menjadi 11 ribu mahasiswa PTN saja ditahun 2016. Dampak dari turunnya anggaran pendidikan dan turunnya kuota nasional beasiswa BBP-PPA membuat masing-masing universitas harus rela kehilangan hingga 1800 kuota PPA-nya dipangkas dari sebelumnya mendapatkan kuota sebanyak 2000 mahasiswa saat ini hanya 200 mahasiswa. Selanjutnya beasiswa bidikmisi yang kuotanya sebelum APBN-P dipangkas hampir 50% juga masih menyisakan permasalahan walaupun kuotanya telah kembali hampir seperti tahun-tahun sebelumnya. Beasiswa bidikmisi yang telah diprogramkan sejak tahun 2010 sejatinya merupakan program yang sangat baik dari pemerintah khususnya unutk mahasiswa yang kurang mampu untuk membiayai kuliahnya. Namun sayangnya masih ditemukan masalah seperti penerima beasiswa yang tidak tepat sasaran, jumlah pendaftar yang banyak namun kuotanya masih sedikit, telatnya pencairan dana beasiswa disetiap tahunnya, penetapan kuota yang sering terlambat, tidak adanya kebijakan yang mengatur masa tenggang beasiswa bagi mahasiswa setelah semester 8, hingga belum dievaluasinya nilai beasiswa bidikmisi sejak tahun 2010 sehingga nilai beasiswa bidikmisi sudah dianggap tidak sesuai dengan biaya hidup beasiswa saat ini.

Mari diulas sedikit permaslahan-permasalahan yang ada di bidikmisi. Tidak adanya pengaturan masa tenggang beasiswa bagi mahasiswa bidikmisi setelah semester 8 seperti nya sudah saatnya diatur oleh pemerintah. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari putus kuliah dari mahasiswa yang kurang mampu pemeroleh beasiswa bidikmisi setelah ia melewati semester 8. Padahal masih banyak mahasiswa pemeroleh bidikmisi tidak dapat menyelesaikan kuliahnya tepat di akhir semester 8, seperti yang dikemukakan oleh rektor Unila dalam RDP dengan komisi X pada 3 Oktober 2016yang menyebutkan di kampusnya bahwa mahasiswa bidikmisi yang dapat menyelesaikan masa studinya dibawah semester 8 hanya 800 mahasiswa dari 3000 mahasiswa yang menerima bidikmisi. Jika peraturan masa tenggang ini tidak segera diatur maka hanya ada dua kemungkinan besar yang dapat dilakukan oleh universitas dan mahasiswa. Pertama adalah universitas membuat kebijakan sendiri melalui SK Rektor untuk menanggung mahasiswa yang telah melewati masa studi yang dipersyaratkan bidikmisi dengan biaya dari universitas itu sendiri. Kedua adalah mahasiswa yang telah melewati masa studi harus terpaksa membiayai biaya kuliahnya secara mandiri ataupun harus rela putus kuliah karena ketidakmampuan untuk membiayai perkuliahannya. Sementara ini, banyak universitas yang menerapkan pilihan pertama untuk menanggung biaya mahassiwa bidikmisi yang tidak dapat menamatkan studinya dibawah semester 8.

Terkait belum adanya evaluasi terhadap besaran bidikmisi yang sudah 6 tahun berjalan memang telah menjadi permasalahan tersendiri, hal ini dikarenakan inflasi yang menyebabkan meningkatnya biaya hidup mahasiswa. Sehingga besaran biaya hidup mahasiswa bidikmisi yang ditetapkan sebanyak Rp.600.000,00-/bulan sudah dianggap tidak sesuai dengan biaya hidup mahasiswa saat ini. Apalagi jika dilihat di perguruan tinggi seperti UI, UNPAD, UNDIP dan lain sebagainya yang terkenal dengan biaya hidupnya yang tinggi. sementara ini hanya beberapa universitas yang memiliki kebijakan pro bagi mahasiswa bidikmisi seperti UI yang menerapkan mahasiswa boleh memiliki lebih dari 1 beasiswa, adanya program wirada/paruh waktu untuk bekerja di perpustakaan atau menjadi asisten laboratorium, dan kebijakan lainnya yang mendorong mahasiswa bidikmisi dapat menambah biaya hidupnya secara mandiri. Namun masih banyak universitas yang tidak menerapkan kebijakan seperti yang dilakukan oleh UI, sehingga mahasiswa tersebut harus mengakali dan mencari cara tersendiri untuk menutup biaya hidupnya mereka masing-masing. Padahal mahasiswa bidikmisi sudah ditetapkan untuk dapat menyelesaikan masa studinya dibawah 8 semester dan dituntut untuk mendapatkan Indeks Prestasi diatas 3 atau beasiswa nya dicabut. Hal tersebut akan semakin bertambah sulit tatkala mahasiswa bidikmisi harus dipecah konsentrasinya untuk menutupi biaya hidupnya masing-masing diakibatkan tidak cukupnya besaran biaya hidup yang diberikan oleh beasiswa bidikmisi.

Selanjutnya penetapan kuota bidikmisi ditahun ini terbilang kurang jelas. Hal ini berdampak pada sulitnya pihak universitas dalam menyeleksi calon mahasiswa penerima bidikmisi. Banyak kasus ditahun ini yang terjadi tatkala calon mahasiswa tersebut sudah lolos seleksi bidikmisi namun tidak dapat menerima beasiswa tersebut dikarenakan kuota bidikmisi yang kurang dari kebutuhan yang ada. sehingga mahasiswa tersebut harus mengalami kekecewaan bahkan mengundurkan diri untuk berkuliah karena tidak mendapatkan beasiswa bidikmisi tersebut.

Permasalahan yang tidak kalah penting adalah terkait kekhawatiran para rektor terhadap  krisis dosen yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2020-2025. Krisis dosen ini diprediksi karena antara jumlah dosen yang akan pensiun dalam waktu 5-10 tahun kedepan dengan jumlah pertambahan dosen setiap tahunnya tidak berbading lurus. Para rektor didalam RDP dengan komisi X di tanggal 3 Oktober 2016 telah menyampaikan kekhawatirannya tersebut. Jumlah dosen yang akan pensiun dalam 5-10 tahun kedepan jumlahnya mencapai ratusan, padahal kuota dosen baru setiap tahunnya hanya berkisar +- 30 an, bahkan ada universitas yang tidak mendapatkan formasi dosen baru. Jika melihat pada syarat akreditasi sebuah universitas ataupun fakultas salah satunya adalah mensyaratkan rasio dosen dengan mahasiswa. Jumlah dosen juga menjadi salah satu syarat bahwa universitas tersebut berkualitas. Maka jika tidak ada penambahan jumlah dosen yang sangat signifikan didalam 5-10 tahun mendatang, setiap universitas harus siap mengalami krisis dosen. Padahal permasalahan ini masih ditambah lagi dengan kegagalan pemerintah dalam melakukan sertifikasi guru & dosen di tahun ini. Tercatat seharusnya di tahun ini pemerintah sudah mampu menyelesaikan sertifikasi guru & dosen, namun fakta dilapangan menunjukkan hanya 30% yang mampu disertifikasi oleh pemerintah.  Oleh karena itu pemerintah sudah seharusnya memikirkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan ini.

kebijakan SM3T yang selama ini berjalan sebetulnya sudah sangat baik untuk menciptakan guru-guru yang professional, berintegritas dan siap berkontribusi dipelosok-pelosok Indonesia. Namun pengelolaan dan koordinasinya masih memiliki permasalahan. Permasalahan pertama adalah SM3T yang berkontribusi banyak diwilayah pelosok nyatanya mengalami pengurangan peserta dari 5 tahun terakhir mencapai 3000 peserta, sedangkan ditahun ini hanya 1500 peserta yang ikut didalam program ini. Kedua, program SM3T yang dimulai di bulan September dianggap tidak ideal mengingat tahun ajaran baru dimulai dibulan Juli, sehingga peserta SM3T baru datang kedaerah ketika pengajaran telah dimulai sehingga dianggap sangat terlambat. Ketiga, program SM3T dianggap kalah pamoritas dibandingkan program Indonesia Mengajar yang diinisiasi oleh Anies Baswedan. Padahal Indonesia Mengajar hanya mampu mengirimkan kurang lebih 100 peserta, sedangkan SM3T mampu mengirim hingga 1500-3000 peserta kedaerah-daerah terpencil. Keempat adalah permasalahhan pembiayaan program SM3T karena pengurangan anggaran di sektor pendidikan. Permasalahan terakhir adalah tidak adanya koordinassi yang baik antara program SM3T dan PPG karena pengelolaannya dibawah dua payung berbeda yaitu kemenristekdikti dan kemendikbud.

Berdasarkan beragam permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka BEM Universtias Sebelas Maret Surakarta selaku Koordinator Isu Pendidikan BEM Seluruh Indonesia menyatakan sikap terhadap carut-marutnya pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia, sebagai berikut:

  1. Kami menyatakan siap mengawal hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan oleh panitia kerja beasiswa dan SM3T komisi X hingga disampaikan dan dilaksanakan oleh Kemenristekdikti selaku lembaga pemerintah yang mengurusi urusan pendidikan tinggi di Indonesia.
  2. Mendesak komisi X DPR-RI dan Kemenristekdikti untuk lebih serius lagi mengurus permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia seperti anggaran pendidikan, BOPTN, UKT, beasiswa, kualitas perguruan tinggi, akses pendidikan tinggi, dan lain sebagainya.
  3. Mendesak komisi X DPR-RI dan Kemenristekdikti selaku lembaga legislative dan eksekutif untuk menaikkan anggaran pendidikan didalam APBN 2017 agar tidak terjadi lagi carut-marutnya pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia seperti di tahun 2016.
  4. Mendesak Komisi X DPR-RI dan Kemenristekdikti untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mengatasi krisis dosen yang diprediksi akan terjadi di tahun 2020-2025 mendatang.
  5. Mendesak komisi X DPR-RI dan Kemenristekdikti untuk meningkatkan kuota beasiswa baik bidikmisi, BBP-PPA, ADIK, Afirmasi, LPDP, dan lain sebagainya sebagai pemenuhan amanat UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya di Pasal 74 dan pasal 76.
  6. Mendesak Kemenristekdikti untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat terkait pendidikan tinggi agar sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan berpihak kepada mahasiswa, seperti kebijakan beasiswa, UKT, SPI, PTNBH, dan lain sebagainya.
  7. Mengajak seluruh pihak yang berkepentingan didalam dunia pendidikan berasama-sama mengawal kebijakan-kebijakan dan masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan Indonesia.

 

 

Jakarta, 03 Oktober 2016

 

Kementerian Kajian Strategis

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Sebagai Koordinator Isu Pendidikan BEM Seluruh Indonesia 2016

(PRESS RELEASE) RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KERJA BEASISWA DAN SM3T KOMISI X DPR-RI

RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KERJA BEASISWA DAN SM3T KOMISI X DPR-RI

RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KERJA BEASISWA DAN SM3T KOMISI X DPR-RI DENGAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, SAM RATULANGI, UNIVERSITAS JAMBI, UNIVERSITAS LAMPUNG, UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT, UNIVERSITAS NEGERI MALANG, DAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG.

Senin, 03 Oktober 2016 pada pukul 11.00-15.00 WIB di ruang sidang komisi X DPR-RI telah diadakan rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja beasiswa dan SM3T komisi X DPR-RI bersama 7 rektor dan 1 direktur politeknik negeri lampung. BEM Seluruh Indonesia yang diwakili oleh BEM Universitas Sebelas Maret selaku Koordinator Isu (Koorsu) Pendidikan menghadiri RDP tersebut sebagai bentuk pengawalan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh bapak Sultan Aidil Hendra selaku anggota legislative komisi X dengan membahas permasalahan-permasalahan seputar pendidikan tinggi khususnya terkait beasiswa dan program SM3T.

Rapat dimulai dengan pemaparan dari ketujuh rektor dan satu direktur dari universitas yang diundang kerapat tersebut. Pemaparan yang disampaikan merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di institusi masing-masing terkait isu beasiswa dan SM3T. Setelah pemaparan selesai, langsung dilanjutkan dengan tanya-jawab dan masukan dari beberapa anggota komisi X yang hadir seperti Ibu Latifah, Ibu Yuyuk Sri Rahayu, Ibu Darlia, dan Ibu Marlinda, serta beberapa anggota komisi X lainnya.

Rapat dengar pendapat diakhiri dengan beberapa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan masukan-masukan yang sudah diutarakan didalam rapat tersebut, beberapa kesimpulan tersebut dapat dirangkum dalam 4 poin dibawah ini:
1. Bantuan biaya hidup bagi penerima program bidikmisi masih perlu ditingkatkan dari nilai yang saat ini diterima.
2. Masyarakat secara umum masih belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang program SM3T-PPG dan dengan program beasiswa yang lain.
3. Menurunnya jumlah penerima beasiswa PPA.
4. Mahasiswa penerima beasiswa ADIK Papua mengalami permasalahan dalam penguasaan ilmu alamiah dasar, ilmu sosial budaya dasar, dan kesulitan dalam adaptasi dengan lingkungan sosial budaya.

Oleh karena itu, Komisi X yang memiliki fungsi pengawasan dan regulator terhadap pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti akan mengajukan usulan-usulan yang didapatkan didalam rapat dengar pendapat ini kepada Kemenristekdikti, menjadi 8 poin sebagai berikut:
1. Mendesak Kemenristekdikti untuk menambah kuota beasiswa baik bidikmisi, PPA, BBM, ADIK, Afirmasi, dan lain sebagainya.
2. Mendesak Kemenristekdikti untuk mengevaluasi proses rekruitmen bidikmisi.
3. Mendesak kemenristekdikti untuk melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan menteri terkait beasiswa untuk dosen dan mahasiswa.
4. Mendesak kemenristekdikti untuk melibatkan Perguruan Tinggi dalam penetapan kuota beasiswa agar sesuai dengan amanat UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi khususnya di pasal 74 dan pasal 76 agar terpenuhi.
5. Mendesak kemenristekdikti dan kemendikbud agar pengelolaan SM3T dikembalikan dibawah Kemenristekdikti.
6. Mendorong para rektor untuk memberikan masukan terkait standar biaya hidup dimasing-masing wilayahnya agar dapat dirumuskan besaran beasiswa bidikmisi dan program lainnya.
7. Mendesak Kemenristekdikti untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan persyaratan beasiswa LPDP dan BUDI.
8. Mendesak Kemenristekdikti untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

Selain 8 poin diatas, masih terdapat beberapa rekomendasi dan usulan dari ketujuh rektor dan 1 direktur PN Lampung yang hadir pada rapat tersebut seperti penambahan kuota dosen, perpanjangan masa pensiun dosen, penambahan masa tenggang mahasiswa bidikmisi setelah semester 8, dana verivikasi bidikmisi, intervensi komisi X dalam hal beasiswa dari Pemda, evaluasi PPG, dan beasiswa untuk aktivits BEM serta anggaran khusus untuk kegiatan unggulan BEM.

Mengingat pentingnya isi dan rekomendasi yang dihasilkan dari rapat dengar pendapat kali ini, maka BEM Seluruh Indonesia menyatakan siap untuk mengawal hasil RDP ini sampai isampaikan oleh Komisi X DPR-RI dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti selaku lembaga pemerintah yang mengurusi urusan pendidikan tinggi.

Jakarta, 03 Oktober 2016
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta
Sebagai Koordinator Isu Pendidikan BEM Seluruh Indonesia.

Menuntut Tuntasnya Ukt (Uang Kuliah Tinggi) & Masalah Pendidikan Tinggi Lainnya #Somasimenristekdikti

”Kita ini dididik untuk memihak yang mana ?ilmu-ilmu yang diajarkan disini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan ?”-W.S Rendra, Sajak Pertemuan Mahasiswa.

 

Senin, 2 Mei 2016 menjadi sebuah sejarah dimana pada saat memperingati hari pendidikan nasional mahasiswa dari beragam kampus baik PTN maupun PTS turun kejalan untuk melakukan aksi serentak baik di masing-masing daerahnya sampai aksi terpusat di gedung menristekdikti dimana UNJ, UI, IPB, STTPLN, STTNF, STEI SEBI, POLTEK AKA BOGOR, UMT, POLIMEDA, STKIPP SURYA, YARSI dan UNS (diwakili oleh presma BEM) untuk menyuarakan tuntutannya dengan judul #somasimenristekdikti.

Aksi didaerah seperti di UNS di lakukan oleh 7 BEM Fakultas beserta BEM UNS yang menurunkan massa kurang lebih 300 mahasiswa untuk menyampaikan 11 tuntutan baik ke pihak rektorat maupun tuntutan yang harus disampaikan ke Kemenristekdikti. Lalu bergeser 60 km ke barat, di Jogja aksi masa terbagi menjadi 2, yaitu yang berada di pusat kota Jogjakarta yang digawangi oleh kawan kawan dari UNY dan kampus lainnya di Jogja untuk menuntut perbaikan pendidikan tinggi di Indonesia lalu aksi massa di UGM yang jumlahnya mencapai kurang lebih 6000 mahasiswa untuk menyuarakan berbagai macam tuntutan seperti penggusuran kantin Bonbin, komersialisasi pendidikan, UKT, dan tunjangan tenaga pendidik yang belum terbayarkan.

Selanjutnya bergeser ke Utara ada kawan-kawan UNDIP dari Semarang yang melakukan aksi di pusat kota semarang bersama universitas lainnya seperti UNNES, USM, UNNISULA, dan lainnya. UPI bersama Telkom University dan kampus lainnya pun melakukan aksi juga di Bandung dengan aksi massa yang berjumlah ratusan. Selanjutnya aksi dari kawan kawan di sumatera selatan yang gawangi oleh kawan kawan dari Universitas Sriwijaya. Sampai aksi massa di Sulawesi oleh kawan-kawan dari Universitas Hassanudin dengan massa yang sangat banyak sehingga memadati jalan-jalan di Sulawesi.

Massa aksi di pusat pemerintahan Jakarta pun tidak kalah banyak, terhitung sebanyak 1000 mahasiswa turun berada didepan Gedung Menristekdikti untuk beraudiensi langsung dengan Menristekdikti. Namun sayangnya saat itu beliau tidak berada di tempat dan akhirnya massa aksi pun diterima oleh staff ahli dan Dirjen Dikti untuk membahas beberapa kesepakatan seperti jadwal audiensi dengan menristekdikti yang dijadwalkan pada Senin, 10 Mei 2016 pukul 10.00 WIB. Selain itu pihak Kemenristekdikti pun mengapresiasi aksi massa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI serta kajian yang di lakukan oleh Koordinator Isu Pendidikan BEM SI yang sebanyak 73 Halaman.

Tidak kalah selang beberapa hari kemudian tepatnya hari rabu, 3 Mei 2016 kawan kawan dari Universitas Mulawarman di Kalimantan pun turun dengan ratusan massa ke Rektorat untuk menyuarakan isu yang sama dengan kawan-kawan se-nasional ditambah dengan isu internal kampus. Tepat sehari sebelum audiensi dengan Menristekdikti, kawan kawan dari UPN Jogjakarta juga turun di rektoratnya untuk menyuarakan aspirasinya terkait isu nasional maupun isu internal kampus UPN Jogjakarta dengan massa aksi kurang lebih 500 mahasiswa beralmamater hijau.

Tuntutan nasional disampaikan pada tanggal 2 Mei 2016 tersebut disampaikan dengan mengangkat masalah seperti turunnya anggaran pendidikan Tinggi, turunnya BOPTN di masing-masing kampus, isu kenaikan UKT beserta adanya pungutan selain UKT dalam bentuk SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi), Beasiswa BBP-PPA & PPA yang ditiadakan, beserta isu komersialisasi dan liberalisasi pendidikan melalui PTNBH berkedok World Class University.

Seperti halnya rantai setan dari kebijakan Kemenristekdikti yang tidak pro rakyat dan mahasiswa, maka di tanggal 7 Mei 2016 keluar SK Rektor tentang BKT & UKT 2016 no.407/UN7.P/HK/2016 dimana diadakannya SPI di kampus yang baru tahun lalu berubah status menjadi PTNBH tersebut. Hal tersebut bermuara pada pasal 9 Permenristekdikti no.22 tahun 2015 yang membolehkan adanya pungutan selain UKT bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri. SPI di UNDIP sangat luar biasa besarnya seperti program kedokteran umum yang di patok SPI sebanyak 100 Juta sampai 150 Juta Rupiah untuk satu mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri, hal tersebut masih ditambah dengan UKT yang mencapai 23 Juta rupiah per semesternya. Adanya SPI di UNDIP sudah tentu dapat dikatakan sebagai komersialisasi pendidikan karena seperti kita ketahui nantinya yang akan dapat berkuliah hanya orang-orang yang mampu membayar SPI  sedangkan yang tidak mampu silahkan menyingkir dan tidak dapat berkuliah.

Walaupun kebijakan SPI baru diketahui akan diterapkan di UNDIP, tentu tidak menuntut kemungkinan akan diterapkannya di kampus-kampus lain baik tahun ini maupun tahun-tahun mendatang, karena sudah di legalisasi oleh Menristekdikti melalui permenristekdikti no.22/2015 tersebut. Sungguh, adanya komersialisasi pendidikan ini merupakan aib bagi pemerintahan Jokowi-JK yang dalam nawacita juga mengusung pembangunan SDM melalui Pendidikan. padahal pendidikan yang layak dan terjangkau sudah menjadi amanat dasar negara kita seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Dan pasal 31 UUD 1945 yang menyebutkan “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.”. jikalau bangsa dan warga negara merupakan seluruh bangsa Indonesia maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin setiap warga negara dan setiap anak bangsa dapat mengakses pendidikan yang layak, murah, dan terjangkau sesuai dengan kemampuannya, bukan memberikan pendidikan hanya kepada segelintir golongan yang mampu membayar pendidikan tersebut.

Sedangkan terkait isu kenaikan UKT akan selalu hangat diperbincangkan. Selain karena belum jelasnya transparansi UKT di setiap kampus, belum adanya keringanan yang benar-benar membantu mahasiswa, sampai melihat perekonomian Indonesia saat ini yang sedang lesu. Bahkan kenaikan UKT ini pun juga di ‘amini’ oleh menristekdikti melalui Surat Edaran Dirjendikti no.800/A.A1/KU/2016 yang menghimbau untuk setiap universitas menaikkan UKT di tahun ini. Hal ini diindikasi sebagai dampak dari berkurangnya anggaran pendidikan tinggi sebesar 3 Triliun ditambah tetapnya angka BOPTN sebesar 4,5 Triliun padahal jumlah perguruan tinggi bertambah sehingga BOPTN dimasing-masing perguruan tinggi menjadi berkurang. Di ‘amini’nya kenaikan UKT oleh Kemenristekdikti semakin mempertegas bahwa pendidikan tinggi di Indonesia masih bermasalah. Bagaimana tidak, angka UKT sejak dari awal pelaksanaannya hingga saat ini selalu naik terus menerus. Jika kita memaklumi hal ini maka bisa dipastikan 10 tahun lagi UKT bisa bertambah sebanyak 2 kali lipat dari angkanya sekarang (dengan asumsi inflasi Indonesia diangka 7%/tahun). Jika hal ini terjadi maka juga dapat dipastikan akan semakin sedikit anak bangsa yang dapat merasakan dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia tidak berhenti sampai disana, adanya PTNBH di UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi juga terindikasi munculnya komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang sejatinya pada tahun 2010 UU BHP sudah di hapuskan oleh Mahkamah Konstutsi melalui Judicial Review. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum memang tidak berarti pendidikan secara keseluruhan dilepaskan dan dimandirikan oleh Negara, namun PTNBH merupakan salah satu legitimasi bagi setiap Universitas melakukan apapun dengan cara dan dalih apapun untuk mencapai World Class University. Seperti yang di ungkapkan oleh Darsono selaku PR II UNDIP yang menyebutkan bahwa kenaikan UKT merupakan bagian dari target UNDIP mencapai status World Class University.

Belum lagi jika menilik kampus UI dimana saat UI menjadi PTBH di tahun 2009 memungut uang dari mahasiswa lebih banyak dibandingkan sektor lain seperti badan usaha dan kerjasama. Saat itu UI berhasil memungut biaya dari mahasiswa sebanyak 59% dari total keseluruhan pendapatan UI. Tren sumber pendapatan UI sejak tahun 2008-2012 adalah dari Biaya Operasional Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa dengan angka sebesar 600 Milliyar pada 2008 menjadi 1,2 Triliun pada tahun 2012. Sedangkan Ventura angkanya cenderung stagnan di angka 400 Miliar sepanjang tahun 2008-2012. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari komersialisasi dan liberalisasi pendidikan di kampus Universitas Indonesia.

Sudah tentu tidak adil rasanya membandingkan UI dan kampus lain pada saat tahun 2008-2012 yang saat itu tidak banyak mendapatkan subsidi dari pemerintah dengan kondisi PTNBH saat ini yang mendapatkan subsidi besar dari pemerintah. Namun perlu di waspadai juga bahwa PTNBH masih mengandung arwah-arwah dari UU BHP No.9 tahun 2009 sehingga tidak menutup kemungkinan biaya pendidikan dapat lebih mahal ketika suatu universitas sudah menyandang status PTNBH seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa dengan dalih menuju World Class University setiap Universitas dapat melakukan apapun dengan cara dan dalih apapun termasuk menaikkan angka UKT dan menetapkan angka SPI yang tinggi.

Belum lagi membicarakan mengenai dihapuskannya beasiswa BBP-PPA dan PPA yang isunya sudah mencuat sejak 1 tahun lalu bahkan sudah diindikasi sejak 2 tahun belakangan saat angka penerima beasiswa ini menurun drastis. Usut punya usut, melalui SE no.43/E.E3/BD/2015 ternyata kemenristekdikti memutuskan untuk hanya memberikan alokasi beasiswa ini kepada 50 ribu mahasiswa di PTS sedangkan anggaran sisanya di alokasikan untuk pembangunan Science & Technology Park sebagai salah satu program pembangunan di era Jokowi-JK. Mengorbankan dana pendidikan khususnya beasiswa untuk membangun Science & Technology Park merupakan sebuah duka yang mendalam, karena sudah tentu menunjukkan sikap pemerintah untuk memilih membangun infrastruktu dibandingkan membangun SDM sebanyak 71 Ribu melalui beasiswa, walaupun pada akhirnya beasiswa ini di tahun 2015 tetap diadakan dengan quota 121.000 mahasiswa. Namun begitu, di tahun 2016 ketidakjelasan mengenai beasiswa BBP-PPA & PPA kembali mencuat seperti tahun 2015 dengan kuota beasiswa ini hanya dialokasikan kepada 50.000 mahasiswa di PTS dan di PTN tidak ada anggaran sama sekali walaupun sedang di ajukan dalam APBNP.

Selain beasiswa BBP-PPA & PPA masih ada lagi permasalahan seperti berkurangnya beasiswa bidik misi. Angka dimasing-masing kampus menunjukkan bahwa telah terjadinya pengurangan kuota bidikmisi dimasing-masing kampus. Walaupun pemerintah berdalih kuota bidikmisi tetap seperti tahun lalu yaitu sebanyak 60 ribu atau sebesar 2,96 Triliun, namun sekali lagi pemerintah kurang memperhitungkan bertambahnya jumlah PTN di Indonesia, sehingga harus di masing-masing PTN harus berbagai jatah kuota bidik misi yang akhirnya pengurangan kuota bidik misi dimasing-masing kampus. Ternyata pengurangan kuota bidik misi ini selain dampak dari turunnya anggaran pendidikan tinggi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam membatasi quota bidik misi dimasing-masing kampus sebanyak 10% dari jumlah seluruh mahasiswa baru yang diterima kampus tersebut. Sebagai contoh UM Malang hanya mendapat kuota 630 mahasiswa karena jumlah mahasiswa yang diterima sebanyak 6300 mahasiswa, lalu di UB hanya mendapat kuota 1.200 mahasiswa dari dulunya 2500 mahasiswa sebagai konsekuensi jumlah mahasiswa yang diterima hanya sebanyak 12.228 orang.

Mengingat dan membayangkan carut marutnya pendidikan Tinggi di Indonesia rasanya tidak tega hati melihat calon adik-adik tingkat yang sedang merayakan kelulusannya di SNMPTN hari ini harus berhadapan dengan buruknya pengelolaan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Kemenristekdikti. Apalagi harus diminta membayangkan calon adik-adik tingkat melalui jalur mandiri yang harus membayar pungutan lain selain UKT dalam bentuk SPI dengan nominal yang sangat-sangat besar sekali, padahal seperti kita ketahui UMBPTN biasanya menjadi cara akhir bagi siswa-siswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, sudah menjadi cara terakhir, mereka juga harus dibebankan biaya pendidikan yang besar. Lalu juga tidak tega untuk membayangkan adik-adik tingkat yang nantinya harus tidak melanjutkan kuliah ataupun cuti kuliah karena naiknya dan mahalnya Uang Kuliah Tunggal yang harus mereka bayarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Oleh karena itu, disini saya menanyakan kembali dimana peran pemerintah dalam mewujudkan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945 ?jika pemerintah dalam hal ini kemenristekdikti merasa tidak mampu untuk berbuat yang terbaik bagi pendidikan tinggi di Indonesia, lebih baik bapak menristekdikti mundur saja dari jabatannya saat ini untuk dicari penggantinya yang lebih layak. Di akhir kata saya menyatakan mensomasi menristekdikti untuk dapat memperbaiki pendidikan tinggi di Indonesia yang sudah carut marut dalam hal pengelolaannya. Dan semoga juga, kawan-kawan di Jakarta yang akan beraudiensi dengan Menristekdikti pada tanggal 10 Mei nanti, dapat memberikan hasil yang maksimal untuk memperbaiki kondisi pendidikan tinggi di Indonesia. Amin

#SomasiMenristekdikti

Ditulis Oleh

Rezky Akbar Tri Novan

Mahasiswa Psikologi UNS 2013

dan Menteri Kajian Strategis BEM UNS 2016

 

DAFTAR PUSTAKA

http://um.undip.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/biaya-studi-ukt-2016.pdf

http://lpmedents.com/2016/03/pemberlakuan-spi-kenaikan-ukt-dan-cita-cita-undip-menjadi-world-class-university.html

https://www.facebook.com/notes/kementerian-kebijakan-publik/memahami-lebih-dalam-fakta-tersembunyi-kebijakan-uang-kuliah-tunggal-ukt/577567075601823/

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/16/04/27/o69v53335-kuota-bidik-misi-ptn-berkurang

Kajian Pendidikan Tinggi : Carut Marut Pengelolaan Pendidikan Tinggi di Indonesia #SomasiMenristekdikti. Oleh Koordinator Isu Pendidikan BEM UNS 2016

Januardy, Alldo. F. 2014. (Skripsi) Pengaruh Neoliberalisme Terhadap Korporatisasi dan Komersialisasi Universitas Publik : Studi Kasus Universitas Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia.

[Kajian Isu Pendidikan Tinggi] 10 tuntutan BEM SI untuk Menristekdikti :

13098955_1697266810525391_1708486957_n

1. Menuntut agar kemenristekdikti
untuk serius mengurus pendidikan
tinggi di Indonesia serta membuat kebijakan yang pro terhadap mahasiswa agar setiap anak bangsa dapat
mengakses pendidikan tinggi di
Indonesia.

2. Menuntut pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti untuk mengajukan usulan anggaran
pendidikan tinggi dan BOPTN yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan tinggi di Indonesia serta tidak mengajukan usulan anggaran dibawah jumlah anggaran tahun sebelumnya.

3. Menetapkan peraturan mengenai
transparansi UKT dan sistem keringanan yang diatur secara umum oleh Kemenristekdikti dalam perundang-undangan guna
menjamin kepastian hukum bagi mahasiswa, orang tua
mahasiswa, dan pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya.

4. Menolak kenaikan UKT dengan mempertimbangkan perekonomian didalam negeri yang tengah lesu.

5. menuntut penghapusan terhadap
pasal 9 permenristekdikti no.22 tahun 2015 mengenai penarikan
sumbangan lain oleh institusi/perguruan tinggi terhadap mahasiswa seleksi jalur mandiri.

6. Menuntut diadakannya kembali
beasiswa BBP-PPA & PPA pada setiap
tahun anggaran dengan jumlah yang
selalu naik setiap tahunnya atau
setidak-tidaknya tetap dari tahun lalu.

7. Menolak segala bentuk usaha
komersialisasi dan liberalisasi
pendidikan tinggi dalam bentuk
Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum dengan dalih menuju World Class
University.

8. Menuntut agar Kemenristek
membuat peraturan dalam perundang-undangan yang mengatur kepastian adanya unsur mahasiswa
didalam Majelis Wali Amanat (MWA). 9. Menyelesaikan segala bentuk
permasalahan pendidikan tinggi dalam tempo sesingkat-singkatnya.

10. Jika Kemenristekdikti tidak
mampu menyelesaikan segala
permasalahan di Pendidikan tinggi,
maka kami menuntut Menristekdikti yaitu
Bp. M.Natsir untuk mundur dari
jabatannya saat ini.

Kajian selengkapnya dapat dilihat disini :

KAJIAN LENGKAP

#SOMASIMENRISTEKDIKTI
Koordinator Isu Pendidikan BEM Seluruh Indonesia
Kementrian Kajian Strategis
BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan

Transparansi Kasus Siyono

siyono

[Rilis Aksi Kasus Siyono]
Ketika asas-asas yang mulai dilupakan oleh negara ini. Asas kemanusiaan, asas keadilan, dan lain sebagainya.

Kemarin, BEM UNS bersama beberapa BEM Fakultas di UNS kembali melakukan aksi di depan Polresta Surakarta. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban Polri atas kematian Siyono.

Adalah kasus Siyono (39) yang diberitakan meninggal dunia kurang lebih 1 bulan yang lalu (Jum’at, 11/3) dalam sebuah insiden pada saat penyelidikan kasus dirinya sebagai terduga teroris. Berbagai spekulasi muncul atas apa penyebab kematiannya. Dari hasil visum, ditemukan ada sejumlah luka memar di wajah, tangan dan kaki yang diduga kuat adalah hasi, tindak penganiayaan oleh petugas Densus 88. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Siyono mengalami tindak penganiayaan oleh petugas. Kejanggalan juga terjadi karena
kurangnya keterbukaan dari pihak Polri dan keluarga terkait kondisi jenazah Siyono. Padahal, Siyono belumlah memperoleh status tersangka ataupun terdakwa dalam kasus terorisme yang mencatut namanya.
Dalam penjelasannya, Kabiro Penmas Polri menyatakan bahwa ketika Siyono dibawa kembali dari penyelidikan atas kasusnya, Siyono diklaim melakukan perlawanan yang akhirnya berujung pada kematiannya. Dalam keterangannya, Siyono dinyatakan meninggal karena kelelahan setelah melakukan perlawanan kepada petugas Densus 88 yang mengawalnya.
Namun banyak pihak yang menduga ada kejanggalan atas keterangan resmi dari Polri. Munculah, PP Muhammadiyah didampingi Komnas HAM yang menggandeng Sembilan dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia cabang Jawa Tengah dan satu dokter forensik Polda Jawa Tengah. Mereka mengadakan autopsi pada Minggu (3/4) pagi di pemakaman Siyono.
Setelah dilaksanakan kajian mengenai hasil autopsi terduga yang telah dilakukan oleh komnas HAM dan PP Muhammadiyah

Dari hasil autopsi tersebut didapat 3 poin :
1. Siyono meninggal bukan hanya karena luka dibagian kepala saja, namun dari hasil otopsi, Siyono juga mengalami tindak kekerasan dibagian dada yaitu patah tulang dada yang mengarah ke jantung, patah Lima tulang di iga kiri masuk ke organ dalam, patah satu tulang di IGA kanan ke arah luar tubuh dan punggung memar akibat tekanan dari depan.
2. Jasad Siyono belum pernah mengalami autopsi sebelumnya
3. Tidak ada luka defensif yang menandakan tidak ada perlawanan dari Siyono.

Dari ketiga poin tersebut sangat berbeda dari pernyataan yang disampaikan oleh humas polri. Mereka mengatakan bahwa siyono meninggal karena luka dibagian kepala dan juga Siyono meninggal karena melakukan perlawanan terhadap Densus 88.
Dari hal yang telah disampaikan diatas jelas bahwa Humas Polri telah melakukan kebohongan publik berupa pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta.

Maka dari itu, BEM UNS, BEM FP UNS, BEM FKIP UNS, dan BEM FMIPA UNS menyatakan beberapa sikap terkait masalah Siyono pada khususnya dan penanganan kasus terorisme pada umumnya, yaitu :

1. Menyesalkan tindakan Densus 88 atas kasus Siyono dan kasus – kasus serupa sebelumnya.
2. Menuntut keterangan dari Polri atas perbedaan antara hasil autopsi atas kasus Siyono dari polri dengan PP Muhammadiyah
3. Menuntut penyelesaian yang tuntas dan transparansi dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus Siyono dan 120 kasus sebelumnya.
4. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum Densus 88 yang lalai dalam tugasnya sehingga menyebabkan kematian.
5. Menuntut perbaikan sistem secara menyeluruh dalam tubuh Densus 88
6. Peninjauan kembali UU mengenai kewenangan Densus 88 yang terlalu luas
7. Menuntut adanya evaluasi terhadap penanganan kasus terorisme supaya kedepannya tidak terjadi kesalahan yang justru malah merugikan pihak yang tidak bersalah.

Karena belum ada tanggapan dari pihak kepolisian, maka kami memutuskan akan kembali melakukan aksi serupa pada hari Rabu, 20 April 2016.

Kami kembali mengajak rekan-rekan semua, dari seluruh elemen untuk menuntut pertanggungjawaban ini. Apakah harus ada 100 Siyono lagi agar kita sadar? Atau masih perlu berapa kasus seperti ini lagi untuk menggugah kita? Atau harus keluarga kita yang menjadi seperti Siyono agar kita rela meninggalkan bangku kuliah kita un tuk sesaat.

Beruntunglah, kasus ini tidak terjadi pada keluarga kita, sehingga kita masih bisa santai menikmati aktivitas kita. Mari bergerak, kawan. Jangan sampai Tuhan harus menakdirkan kita yang mengalami kasus seperti itu agar kita mau untuk bergerak.

Namun sekali lagi, Siyono adalah saudara kita sebangsa dan se tanah air yang juga memiliki hak hidup. Mari bergerak. Kita buktikan kita mampu membuat Polri bertanggungjawab. Hidup mahasiswa.

Download kajiannya di : bit.ly/kajiansiyono

http://nasional.republika.co.id/…/o5tujv354-bem-uns-tuntut-…

http://www.timlo.net/…/mahasiswa-tindak-oknum-densus-88-la…/

http://www.mahasiswanews.com/…/bem-uns-tuntut-transparansi-…

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan
——————————
FB : BEM UNS
TWITTER : @bemuns
IG : @bemuns
LINE : @emi4057n
WEB : bem.uns.ac.id

Audiensi Dan Penyampaian Hasil Kajian Beasiswa BBP-PPA & PPA

hasil kajian

Pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, kami dari BEM UNS selaku koordinator isu pendidikan BEM SI 2016 mengadakan kunjungan ke Gedung Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) di Kompleks Senayan Jakarta dalam rangkaian agenda advokasi, audiensi dan penyampaian hasil kajian mengenai beasiswa BBP-PPA & PPA agar beasiswa ini dapat kembali ada dan dianggarkan kembali dalam APBN-P 2016.

Kami ditemui oleh Prof. Didin Wahidin selaku Direktur Kemahasiswaan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti dan Prof. Sutrisno selaku Sekretaris Dirmawa.

Pada pertemuan tersebut kami menyampaikan hasil kajian “Kembalikan Beasiswa BBP-PPA” dan juga audiensi agar diadakannya kembali beasiswa ini pada APBN-P 2016.

Perlu diketahui, saat ini pada APBN 2016 hanya terdapat anggaran beasiswa BBP-PPA untuk 50.000 Mahasiswa, dan hanya akan dialokasikan untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Oleh karena itu, untuk saat ini sudah ada edaran di PTS melalui Kopertis perihal pengajuan dan seleksi beasiswa BBP-PPA dan PPA. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) belum ada sampai saat ini. Padahal tahun lalu anggaran beasiswa BBP-PPA mencapai 121.000 Mahasiswa (71.000 Mahasiswa PTN dan 50.000 Mahasiswa PTS). Sehingga saat ini, kita semua memperjuangkan kuota tambahan 71.000 di APBN-P 2016 agar jumlah anggaran beasiswa ini tidak terjadi penurunan.

Berdasarkan hasil audiensi, Mahasiswa yang diwakili Presiden BEM UNS dan pihak Kemenristekdikti yang diwakili Direktur Kemahasiswaan sepakat untuk mengusulkan tambahan anggaran beasiswa BBP-PPA untuk 71.000 Mahasiswa dalam APBN-P 2016 yang akan ditetapkan bulan Mei nanti. Semoga ikhtiar ini menemui hasil positif, karena kami menyadari beasiswa BBP-PPA ini sangat berarti bagi sebagian besar Mahasiswa yang belum tercover bidikmisi. Beasiswa ini mampu meringankan beban UKT yang akhir-akhir ini cenderung beranjak naik.

Mohon doa dan dukunganya teman2 semua. Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan pendidikan dan juga bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Jakarta, 11 April 2016.

Doni Wahyu Prabowo
Presiden BEM UNS 2016
Koordinator Isu Pendidikan BEM SI 2016.

Hasil Kajian Lengkap “Kembalikan Beasiswa BBP-PPA” bisa diunduh di :

KAJIAN LENGKAP

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan
———————————-
FB : BEM UNS
TWITTER : @bemuns
IG : @bemuns
LINE : @EM14057N
WEB : bem.uns.ac.id

Sumber: http://bemindonesia.or.id/…/pendidikan-audiensi-dan-penyam…/

Press Release Diskusi Publik Kastrat BEM UNS 2016

12973289_1140102839367400_6051020206718894880_o

Kementrian Kajian Stategis (KASTRAT) BEM UNS 2016 telah mengadakan Diskusi Publik mengenai Beasiswa BBP-PPA & PPA Jum’at (1/4). Diskusi Publik dilaksanakan di Aula Biro Kemahasiswaan dan dihadiri oleh kurang lebih 40 mahasiswa dari berbagai fakultas.

Diskusi publik diisi oleh tiga pembicara, yaitu Joko Narimo, A.Md selaku Staf Subbag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa UNS, Drs. Sutarno, S.Sos selaku Ketua bagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Administrasi Alumni UNS, dan Tri Wahyu Purnama, Menko Internal BEM UNS 2015 dan Penerima Beasiswa PPA. Para pemateri memberi pemaparan mengenai Beasiswa BBP-PPA & PPA yang tahun ini belum jelas apakah akan diadakan atau tidak.

Tahun lalu, beasiswa ini sempat ditiadakan bagi PTN. Namun karena desakan mahasiswa dan adanya rapat dengar pendapat antara DPR dan Menristek, akhirnya pada pertengahan tahun beasiswa 2015 kembali diadakan.

Menurut penuturan Tri Wahyu Purnama, tahun ini tidak ada beasiswa BBP-PPA & PPA pada universitas PTNBH dengan harapan universiras tersebut bisa mandiri dan mencari pengganti beasiswa BBP-PPA & PPA. Belum ada kejelasan terkait kesiapan UNS jika beasiswa BBP-PPA & PPA ditiadakan.

Terkait pengadaan beasiswa BBP-PPA & PPA tahun 2016, Menurut Joko Narimo, A.Md selalu ada koordinasi dari pihak Kemahasiswaan UNS. Namun dari Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristek Dikti sendiri menyatakan masih menunggu APBN-P.
Kajian lengkap dapat dilihat di :

KAJIAN LENGKAP

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan