Menuntut Tuntasnya Ukt (Uang Kuliah Tinggi) & Masalah Pendidikan Tinggi Lainnya #Somasimenristekdikti

”Kita ini dididik untuk memihak yang mana ?ilmu-ilmu yang diajarkan disini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan ?”-W.S Rendra, Sajak Pertemuan Mahasiswa.

 

Senin, 2 Mei 2016 menjadi sebuah sejarah dimana pada saat memperingati hari pendidikan nasional mahasiswa dari beragam kampus baik PTN maupun PTS turun kejalan untuk melakukan aksi serentak baik di masing-masing daerahnya sampai aksi terpusat di gedung menristekdikti dimana UNJ, UI, IPB, STTPLN, STTNF, STEI SEBI, POLTEK AKA BOGOR, UMT, POLIMEDA, STKIPP SURYA, YARSI dan UNS (diwakili oleh presma BEM) untuk menyuarakan tuntutannya dengan judul #somasimenristekdikti.

Aksi didaerah seperti di UNS di lakukan oleh 7 BEM Fakultas beserta BEM UNS yang menurunkan massa kurang lebih 300 mahasiswa untuk menyampaikan 11 tuntutan baik ke pihak rektorat maupun tuntutan yang harus disampaikan ke Kemenristekdikti. Lalu bergeser 60 km ke barat, di Jogja aksi masa terbagi menjadi 2, yaitu yang berada di pusat kota Jogjakarta yang digawangi oleh kawan kawan dari UNY dan kampus lainnya di Jogja untuk menuntut perbaikan pendidikan tinggi di Indonesia lalu aksi massa di UGM yang jumlahnya mencapai kurang lebih 6000 mahasiswa untuk menyuarakan berbagai macam tuntutan seperti penggusuran kantin Bonbin, komersialisasi pendidikan, UKT, dan tunjangan tenaga pendidik yang belum terbayarkan.

Selanjutnya bergeser ke Utara ada kawan-kawan UNDIP dari Semarang yang melakukan aksi di pusat kota semarang bersama universitas lainnya seperti UNNES, USM, UNNISULA, dan lainnya. UPI bersama Telkom University dan kampus lainnya pun melakukan aksi juga di Bandung dengan aksi massa yang berjumlah ratusan. Selanjutnya aksi dari kawan kawan di sumatera selatan yang gawangi oleh kawan kawan dari Universitas Sriwijaya. Sampai aksi massa di Sulawesi oleh kawan-kawan dari Universitas Hassanudin dengan massa yang sangat banyak sehingga memadati jalan-jalan di Sulawesi.

Massa aksi di pusat pemerintahan Jakarta pun tidak kalah banyak, terhitung sebanyak 1000 mahasiswa turun berada didepan Gedung Menristekdikti untuk beraudiensi langsung dengan Menristekdikti. Namun sayangnya saat itu beliau tidak berada di tempat dan akhirnya massa aksi pun diterima oleh staff ahli dan Dirjen Dikti untuk membahas beberapa kesepakatan seperti jadwal audiensi dengan menristekdikti yang dijadwalkan pada Senin, 10 Mei 2016 pukul 10.00 WIB. Selain itu pihak Kemenristekdikti pun mengapresiasi aksi massa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI serta kajian yang di lakukan oleh Koordinator Isu Pendidikan BEM SI yang sebanyak 73 Halaman.

Tidak kalah selang beberapa hari kemudian tepatnya hari rabu, 3 Mei 2016 kawan kawan dari Universitas Mulawarman di Kalimantan pun turun dengan ratusan massa ke Rektorat untuk menyuarakan isu yang sama dengan kawan-kawan se-nasional ditambah dengan isu internal kampus. Tepat sehari sebelum audiensi dengan Menristekdikti, kawan kawan dari UPN Jogjakarta juga turun di rektoratnya untuk menyuarakan aspirasinya terkait isu nasional maupun isu internal kampus UPN Jogjakarta dengan massa aksi kurang lebih 500 mahasiswa beralmamater hijau.

Tuntutan nasional disampaikan pada tanggal 2 Mei 2016 tersebut disampaikan dengan mengangkat masalah seperti turunnya anggaran pendidikan Tinggi, turunnya BOPTN di masing-masing kampus, isu kenaikan UKT beserta adanya pungutan selain UKT dalam bentuk SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi), Beasiswa BBP-PPA & PPA yang ditiadakan, beserta isu komersialisasi dan liberalisasi pendidikan melalui PTNBH berkedok World Class University.

Seperti halnya rantai setan dari kebijakan Kemenristekdikti yang tidak pro rakyat dan mahasiswa, maka di tanggal 7 Mei 2016 keluar SK Rektor tentang BKT & UKT 2016 no.407/UN7.P/HK/2016 dimana diadakannya SPI di kampus yang baru tahun lalu berubah status menjadi PTNBH tersebut. Hal tersebut bermuara pada pasal 9 Permenristekdikti no.22 tahun 2015 yang membolehkan adanya pungutan selain UKT bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri. SPI di UNDIP sangat luar biasa besarnya seperti program kedokteran umum yang di patok SPI sebanyak 100 Juta sampai 150 Juta Rupiah untuk satu mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri, hal tersebut masih ditambah dengan UKT yang mencapai 23 Juta rupiah per semesternya. Adanya SPI di UNDIP sudah tentu dapat dikatakan sebagai komersialisasi pendidikan karena seperti kita ketahui nantinya yang akan dapat berkuliah hanya orang-orang yang mampu membayar SPI  sedangkan yang tidak mampu silahkan menyingkir dan tidak dapat berkuliah.

Walaupun kebijakan SPI baru diketahui akan diterapkan di UNDIP, tentu tidak menuntut kemungkinan akan diterapkannya di kampus-kampus lain baik tahun ini maupun tahun-tahun mendatang, karena sudah di legalisasi oleh Menristekdikti melalui permenristekdikti no.22/2015 tersebut. Sungguh, adanya komersialisasi pendidikan ini merupakan aib bagi pemerintahan Jokowi-JK yang dalam nawacita juga mengusung pembangunan SDM melalui Pendidikan. padahal pendidikan yang layak dan terjangkau sudah menjadi amanat dasar negara kita seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Dan pasal 31 UUD 1945 yang menyebutkan “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.”. jikalau bangsa dan warga negara merupakan seluruh bangsa Indonesia maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin setiap warga negara dan setiap anak bangsa dapat mengakses pendidikan yang layak, murah, dan terjangkau sesuai dengan kemampuannya, bukan memberikan pendidikan hanya kepada segelintir golongan yang mampu membayar pendidikan tersebut.

Sedangkan terkait isu kenaikan UKT akan selalu hangat diperbincangkan. Selain karena belum jelasnya transparansi UKT di setiap kampus, belum adanya keringanan yang benar-benar membantu mahasiswa, sampai melihat perekonomian Indonesia saat ini yang sedang lesu. Bahkan kenaikan UKT ini pun juga di ‘amini’ oleh menristekdikti melalui Surat Edaran Dirjendikti no.800/A.A1/KU/2016 yang menghimbau untuk setiap universitas menaikkan UKT di tahun ini. Hal ini diindikasi sebagai dampak dari berkurangnya anggaran pendidikan tinggi sebesar 3 Triliun ditambah tetapnya angka BOPTN sebesar 4,5 Triliun padahal jumlah perguruan tinggi bertambah sehingga BOPTN dimasing-masing perguruan tinggi menjadi berkurang. Di ‘amini’nya kenaikan UKT oleh Kemenristekdikti semakin mempertegas bahwa pendidikan tinggi di Indonesia masih bermasalah. Bagaimana tidak, angka UKT sejak dari awal pelaksanaannya hingga saat ini selalu naik terus menerus. Jika kita memaklumi hal ini maka bisa dipastikan 10 tahun lagi UKT bisa bertambah sebanyak 2 kali lipat dari angkanya sekarang (dengan asumsi inflasi Indonesia diangka 7%/tahun). Jika hal ini terjadi maka juga dapat dipastikan akan semakin sedikit anak bangsa yang dapat merasakan dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia tidak berhenti sampai disana, adanya PTNBH di UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi juga terindikasi munculnya komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang sejatinya pada tahun 2010 UU BHP sudah di hapuskan oleh Mahkamah Konstutsi melalui Judicial Review. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum memang tidak berarti pendidikan secara keseluruhan dilepaskan dan dimandirikan oleh Negara, namun PTNBH merupakan salah satu legitimasi bagi setiap Universitas melakukan apapun dengan cara dan dalih apapun untuk mencapai World Class University. Seperti yang di ungkapkan oleh Darsono selaku PR II UNDIP yang menyebutkan bahwa kenaikan UKT merupakan bagian dari target UNDIP mencapai status World Class University.

Belum lagi jika menilik kampus UI dimana saat UI menjadi PTBH di tahun 2009 memungut uang dari mahasiswa lebih banyak dibandingkan sektor lain seperti badan usaha dan kerjasama. Saat itu UI berhasil memungut biaya dari mahasiswa sebanyak 59% dari total keseluruhan pendapatan UI. Tren sumber pendapatan UI sejak tahun 2008-2012 adalah dari Biaya Operasional Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa dengan angka sebesar 600 Milliyar pada 2008 menjadi 1,2 Triliun pada tahun 2012. Sedangkan Ventura angkanya cenderung stagnan di angka 400 Miliar sepanjang tahun 2008-2012. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari komersialisasi dan liberalisasi pendidikan di kampus Universitas Indonesia.

Sudah tentu tidak adil rasanya membandingkan UI dan kampus lain pada saat tahun 2008-2012 yang saat itu tidak banyak mendapatkan subsidi dari pemerintah dengan kondisi PTNBH saat ini yang mendapatkan subsidi besar dari pemerintah. Namun perlu di waspadai juga bahwa PTNBH masih mengandung arwah-arwah dari UU BHP No.9 tahun 2009 sehingga tidak menutup kemungkinan biaya pendidikan dapat lebih mahal ketika suatu universitas sudah menyandang status PTNBH seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa dengan dalih menuju World Class University setiap Universitas dapat melakukan apapun dengan cara dan dalih apapun termasuk menaikkan angka UKT dan menetapkan angka SPI yang tinggi.

Belum lagi membicarakan mengenai dihapuskannya beasiswa BBP-PPA dan PPA yang isunya sudah mencuat sejak 1 tahun lalu bahkan sudah diindikasi sejak 2 tahun belakangan saat angka penerima beasiswa ini menurun drastis. Usut punya usut, melalui SE no.43/E.E3/BD/2015 ternyata kemenristekdikti memutuskan untuk hanya memberikan alokasi beasiswa ini kepada 50 ribu mahasiswa di PTS sedangkan anggaran sisanya di alokasikan untuk pembangunan Science & Technology Park sebagai salah satu program pembangunan di era Jokowi-JK. Mengorbankan dana pendidikan khususnya beasiswa untuk membangun Science & Technology Park merupakan sebuah duka yang mendalam, karena sudah tentu menunjukkan sikap pemerintah untuk memilih membangun infrastruktu dibandingkan membangun SDM sebanyak 71 Ribu melalui beasiswa, walaupun pada akhirnya beasiswa ini di tahun 2015 tetap diadakan dengan quota 121.000 mahasiswa. Namun begitu, di tahun 2016 ketidakjelasan mengenai beasiswa BBP-PPA & PPA kembali mencuat seperti tahun 2015 dengan kuota beasiswa ini hanya dialokasikan kepada 50.000 mahasiswa di PTS dan di PTN tidak ada anggaran sama sekali walaupun sedang di ajukan dalam APBNP.

Selain beasiswa BBP-PPA & PPA masih ada lagi permasalahan seperti berkurangnya beasiswa bidik misi. Angka dimasing-masing kampus menunjukkan bahwa telah terjadinya pengurangan kuota bidikmisi dimasing-masing kampus. Walaupun pemerintah berdalih kuota bidikmisi tetap seperti tahun lalu yaitu sebanyak 60 ribu atau sebesar 2,96 Triliun, namun sekali lagi pemerintah kurang memperhitungkan bertambahnya jumlah PTN di Indonesia, sehingga harus di masing-masing PTN harus berbagai jatah kuota bidik misi yang akhirnya pengurangan kuota bidik misi dimasing-masing kampus. Ternyata pengurangan kuota bidik misi ini selain dampak dari turunnya anggaran pendidikan tinggi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam membatasi quota bidik misi dimasing-masing kampus sebanyak 10% dari jumlah seluruh mahasiswa baru yang diterima kampus tersebut. Sebagai contoh UM Malang hanya mendapat kuota 630 mahasiswa karena jumlah mahasiswa yang diterima sebanyak 6300 mahasiswa, lalu di UB hanya mendapat kuota 1.200 mahasiswa dari dulunya 2500 mahasiswa sebagai konsekuensi jumlah mahasiswa yang diterima hanya sebanyak 12.228 orang.

Mengingat dan membayangkan carut marutnya pendidikan Tinggi di Indonesia rasanya tidak tega hati melihat calon adik-adik tingkat yang sedang merayakan kelulusannya di SNMPTN hari ini harus berhadapan dengan buruknya pengelolaan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Kemenristekdikti. Apalagi harus diminta membayangkan calon adik-adik tingkat melalui jalur mandiri yang harus membayar pungutan lain selain UKT dalam bentuk SPI dengan nominal yang sangat-sangat besar sekali, padahal seperti kita ketahui UMBPTN biasanya menjadi cara akhir bagi siswa-siswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, sudah menjadi cara terakhir, mereka juga harus dibebankan biaya pendidikan yang besar. Lalu juga tidak tega untuk membayangkan adik-adik tingkat yang nantinya harus tidak melanjutkan kuliah ataupun cuti kuliah karena naiknya dan mahalnya Uang Kuliah Tunggal yang harus mereka bayarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Oleh karena itu, disini saya menanyakan kembali dimana peran pemerintah dalam mewujudkan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945 ?jika pemerintah dalam hal ini kemenristekdikti merasa tidak mampu untuk berbuat yang terbaik bagi pendidikan tinggi di Indonesia, lebih baik bapak menristekdikti mundur saja dari jabatannya saat ini untuk dicari penggantinya yang lebih layak. Di akhir kata saya menyatakan mensomasi menristekdikti untuk dapat memperbaiki pendidikan tinggi di Indonesia yang sudah carut marut dalam hal pengelolaannya. Dan semoga juga, kawan-kawan di Jakarta yang akan beraudiensi dengan Menristekdikti pada tanggal 10 Mei nanti, dapat memberikan hasil yang maksimal untuk memperbaiki kondisi pendidikan tinggi di Indonesia. Amin

#SomasiMenristekdikti

Ditulis Oleh

Rezky Akbar Tri Novan

Mahasiswa Psikologi UNS 2013

dan Menteri Kajian Strategis BEM UNS 2016

 

DAFTAR PUSTAKA

http://um.undip.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/biaya-studi-ukt-2016.pdf

http://lpmedents.com/2016/03/pemberlakuan-spi-kenaikan-ukt-dan-cita-cita-undip-menjadi-world-class-university.html

https://www.facebook.com/notes/kementerian-kebijakan-publik/memahami-lebih-dalam-fakta-tersembunyi-kebijakan-uang-kuliah-tunggal-ukt/577567075601823/

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/16/04/27/o69v53335-kuota-bidik-misi-ptn-berkurang

Kajian Pendidikan Tinggi : Carut Marut Pengelolaan Pendidikan Tinggi di Indonesia #SomasiMenristekdikti. Oleh Koordinator Isu Pendidikan BEM UNS 2016

Januardy, Alldo. F. 2014. (Skripsi) Pengaruh Neoliberalisme Terhadap Korporatisasi dan Komersialisasi Universitas Publik : Studi Kasus Universitas Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia.

Info BIDIKMISI #3

1909424_1553833701612612_8514242988005828072_o

 

10623104_1125655947478756_5435456333938239540_n

Berkaitan dengan pencairan bantuan pendidikan Bidikmisi Semester Genap (Maret-Agustus 2016) triwulan pertama, dengan ini kami sampaikan bahwa proses pencairannya sudah sampai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Diharapkan dana akan ditransfer ke Bank Penyalur pada tanggal 28 Maret 2016 untuk selanjutnya akan diteruskan ke rekening mahasiswa penerima Bidikmisi.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

TTD
Direktur Kemahasiswaan Ditjen Belmawa

-Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa-

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan