BELASUNGKAWA MATINYA DEMOKRASI

demokrasi

Hidup Mahasiswa!!
Hidup Rakyat Indonesia!!!

Saudaraku mahasiswa, Indonesia yg ‘katanya’ berdemokrasi. Pada tanggal 13 April 2016, oknum pemerintahan Prov. Riau telah melakukan penganiayaan kepada kawan-kawan kita di Riau.

Para aktivis Mahasiswa Riau yang sedang menyuarakan tentang isu korupsi, karhutla, dan perusahaan asing yang menggerogoti kekayaan Riau dibungkam secara paksa dengan kekerasan.

Pada tgl 14 April 2016, BEM UR menuntut pertanggung jawaban atas kejadian tersebut dan meminta oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjumpai pihak mahasiswa. Tindakan Oknum aparat pemerintahan riau merupakan pembunuhan demokrasi.

Namun permintaan baik berbanding terbalik dengan hasilnya. Salpol PP kembali melayangkan pukulan kepada mahasiswa salah satunya Presiden BEM UR hingga terluka parah dan korban mahasiswa lainnya dari FE, FH, FKIP, FAPERIKA, FMIPA, FT.

Dalam UUD 1945 jelas tertulis bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Apakah itu hanya goresan tinta semata?

Sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa, mitra pengkritis pemerintah tidak bisa tinggal diam jika :

PENGUASA NEGERI INI MENGHIANATI DEMOKRASI

KEBENARAN TIDAK DIDENGAR LAGI

KRITIK DIBUNGKAM

ASPIRASI KITA DIMUSNAHKAN

PARA PEJUANG KEBENARAN DIANIAYA SEPERTI BINATANG

Oleh karena itu, BEM Seluruh Indonesia wilayah sumatera MENUNTUT! :
1. Plt. Gubernur Riau harus meminta maaf kepada seluruh mahasiswa terkait tindakan represif yang sudah dilakukan oknum pemerintahannya.
2. Pemecatan terhadap oknum pemerintahan yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap aktivis mahasiswa Riau.
3. Menjamin hak mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi terkait permasalahan bangsa, baik yang terjadi di daerah maupun nasional.

‪#‎SaveHakDemokrasi‬

========================
Kita mengajak elemen bangsa turut serta dalam aksi SMS serentak Plt. Gubernur Riau.

Format SMS :
“Kepada Yth. Gubernur Riau,
PECAT KABIRO HUMAS, PECAT KASATPOL PP, DAN PECAT OKNUM PROTOKOLER PEMPROV RIAU YANG MENGANIAYA MAHASISWA.”

(Kirim ke : 0811171792 atau 0811769355)

More info :
http://pekanbaru.tribunnews.com/…/news-video-coba-bentangka…

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan
——————————
FB : BEM UNS
TWITTER : @bemuns
IG : @bemuns
LINE : @emi4057n
WEB : bem.uns.ac.id

Audiensi Dan Penyampaian Hasil Kajian Beasiswa BBP-PPA & PPA

hasil kajian

Pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, kami dari BEM UNS selaku koordinator isu pendidikan BEM SI 2016 mengadakan kunjungan ke Gedung Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) di Kompleks Senayan Jakarta dalam rangkaian agenda advokasi, audiensi dan penyampaian hasil kajian mengenai beasiswa BBP-PPA & PPA agar beasiswa ini dapat kembali ada dan dianggarkan kembali dalam APBN-P 2016.

Kami ditemui oleh Prof. Didin Wahidin selaku Direktur Kemahasiswaan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti dan Prof. Sutrisno selaku Sekretaris Dirmawa.

Pada pertemuan tersebut kami menyampaikan hasil kajian “Kembalikan Beasiswa BBP-PPA” dan juga audiensi agar diadakannya kembali beasiswa ini pada APBN-P 2016.

Perlu diketahui, saat ini pada APBN 2016 hanya terdapat anggaran beasiswa BBP-PPA untuk 50.000 Mahasiswa, dan hanya akan dialokasikan untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Oleh karena itu, untuk saat ini sudah ada edaran di PTS melalui Kopertis perihal pengajuan dan seleksi beasiswa BBP-PPA dan PPA. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) belum ada sampai saat ini. Padahal tahun lalu anggaran beasiswa BBP-PPA mencapai 121.000 Mahasiswa (71.000 Mahasiswa PTN dan 50.000 Mahasiswa PTS). Sehingga saat ini, kita semua memperjuangkan kuota tambahan 71.000 di APBN-P 2016 agar jumlah anggaran beasiswa ini tidak terjadi penurunan.

Berdasarkan hasil audiensi, Mahasiswa yang diwakili Presiden BEM UNS dan pihak Kemenristekdikti yang diwakili Direktur Kemahasiswaan sepakat untuk mengusulkan tambahan anggaran beasiswa BBP-PPA untuk 71.000 Mahasiswa dalam APBN-P 2016 yang akan ditetapkan bulan Mei nanti. Semoga ikhtiar ini menemui hasil positif, karena kami menyadari beasiswa BBP-PPA ini sangat berarti bagi sebagian besar Mahasiswa yang belum tercover bidikmisi. Beasiswa ini mampu meringankan beban UKT yang akhir-akhir ini cenderung beranjak naik.

Mohon doa dan dukunganya teman2 semua. Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan pendidikan dan juga bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Jakarta, 11 April 2016.

Doni Wahyu Prabowo
Presiden BEM UNS 2016
Koordinator Isu Pendidikan BEM SI 2016.

Hasil Kajian Lengkap “Kembalikan Beasiswa BBP-PPA” bisa diunduh di :

KAJIAN LENGKAP

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan
———————————-
FB : BEM UNS
TWITTER : @bemuns
IG : @bemuns
LINE : @EM14057N
WEB : bem.uns.ac.id

Sumber: http://bemindonesia.or.id/…/pendidikan-audiensi-dan-penyam…/

Press Release Diskusi Publik Kastrat BEM UNS 2016

12973289_1140102839367400_6051020206718894880_o

Kementrian Kajian Stategis (KASTRAT) BEM UNS 2016 telah mengadakan Diskusi Publik mengenai Beasiswa BBP-PPA & PPA Jum’at (1/4). Diskusi Publik dilaksanakan di Aula Biro Kemahasiswaan dan dihadiri oleh kurang lebih 40 mahasiswa dari berbagai fakultas.

Diskusi publik diisi oleh tiga pembicara, yaitu Joko Narimo, A.Md selaku Staf Subbag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa UNS, Drs. Sutarno, S.Sos selaku Ketua bagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Administrasi Alumni UNS, dan Tri Wahyu Purnama, Menko Internal BEM UNS 2015 dan Penerima Beasiswa PPA. Para pemateri memberi pemaparan mengenai Beasiswa BBP-PPA & PPA yang tahun ini belum jelas apakah akan diadakan atau tidak.

Tahun lalu, beasiswa ini sempat ditiadakan bagi PTN. Namun karena desakan mahasiswa dan adanya rapat dengar pendapat antara DPR dan Menristek, akhirnya pada pertengahan tahun beasiswa 2015 kembali diadakan.

Menurut penuturan Tri Wahyu Purnama, tahun ini tidak ada beasiswa BBP-PPA & PPA pada universitas PTNBH dengan harapan universiras tersebut bisa mandiri dan mencari pengganti beasiswa BBP-PPA & PPA. Belum ada kejelasan terkait kesiapan UNS jika beasiswa BBP-PPA & PPA ditiadakan.

Terkait pengadaan beasiswa BBP-PPA & PPA tahun 2016, Menurut Joko Narimo, A.Md selalu ada koordinasi dari pihak Kemahasiswaan UNS. Namun dari Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristek Dikti sendiri menyatakan masih menunggu APBN-P.
Kajian lengkap dapat dilihat di :

KAJIAN LENGKAP

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan

Mahasiswa Solo Tuntut Densus 88 Jangan Semena-mena

886619_1124385217605829_3524413914615116824_o

Solo, Mahasiswa yang tergabung Aliansi Gerakan Mahasiswa Solo dengan jumlah 70 orang berunjuk rasa di depan Markas Polres Kota Surakarta, menuntut anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri jangan bertindak semena-mena terhadap warga sipil, selain mahasiswa juga ada masyarakat setempat yang hadir atas nama pribadi.

Pada awalnya seluruh masa aksi berkumpul di depan Polres pukul 13.30 WIB. Dan saat proses aksinya, para masa aksi membuat lingkarang besar, dan beberapa perwakilan berorasi dengan lantang menyampaikan tuntutan, yang tentunya dengan dasar yang sudah dikaji bersama.

Perwakilan organisasi yang hadir aksi pada Kamis (17/03) itu antara lain Presidem BEM UNS (Doni), Perwakilan HMI Cabang Surakarta (Woro Seto), Ketua KAMMI daerah Soloraya (Luthfi), dan Perwakilan HMI Cabang Sukoharjo (Yogi).

Dengan tegas aliansi mahasiswa menyuarakan kasus Siyono yang saat ditangkap pasukan Densus 88 di Klaten dalam kondisi sehat, tetapi dia kini meninggal setelah ditangkap.

“Untuk itu, kami menuntut empat hal agar kasus-kasus yang melakukan HAM yang dilakukan oleh Densus 88 tidak terulang lagi,” tukas Amir.

Menurut dia, pihaknya menuntut penyelesaian secara tegas , tuntas dan transparan dari Polri untuk kasus kematian Siyono terduga teroris di Cawas Klaten.

“Polri harus menyampaikan informasi tentang perkembangan penyelidikan kepada publik kasus kematian Siyono,” ucapnya.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut perbaikan sistem di dalam Densus 88 dari penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dengan menjamin hak hidup Warga Negara Indonesia.

Ratusan pengunjuk rasa tersebut selain menyerukan yel-yel, juga menggelar sejumlah poster antara lain ‘Densus Taat Hukum’, ‘Densus Transparan harga Mati’ dan ‘Usut Tuntas Oknum Anggota Densus, tewasnya Siyono’.

Menurut Amir Rudin Dawan salah satu koordinator aksi dalam orasinya pada awal berdirinya Densus 88 dengan terbitnya Skep Kepala Polri No.30/VI/2003, per 20 Juni 2003 terbentuknya Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Amir mengatakan Skep Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkan Undang Undang No.15/2003, tentang Tindak Pidana Terorisme atau UU antiterorisme, yang memperjelas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam memberantas terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsur pendukung saja.

Namun, Densus 88 yang menjadi alat untuk memberantas terorisme sering kali melakukan pelanggaran HAM dan salah tangkap.

“Kami juga akan ikut mengawal Polri dalam memberantas tindak terorisme. Kami menolak aksi terorisme apapun bentuknya,” tukas Amir lagi.

Empat perwakilan mahasiswa pengunjuk rasa tersebut kemudian diizinkan masuk, dan aspirasinya diterima oleh Kepala Polres Kota Surakarta Kombes Polisi Ahmad Luthfi.

Menurut Ahmad Luthfi, pihaknya menghargai aspirasi mahasiswa yang apapun bentuknya menolak tindak pidana terorisme.

“Aspirasi akan ditampung dan disampaikan kepada Pimpinan Polri, dan kami juga meminta agar selesia aksi kembali dengan tertib,” kata Ahmad Luthfi.

Udara kering nan panas, serta keringat yang menetes didada masa aksi yang kokoh berdiri selama satu setengah jam akhirnya berbuah manis.Masa aksi membubarkan diri dengan tertib pukul 15.00 WIB.

“Aksi ini bukan aksi satu-satunya, dan kami akan terus mengawal penyelesaian kasus kematian Siyono ini, serta menagih perbaikan dalam tubuh Densus 88” ujar Doni Wahyu Prabowo, Presiden BEM UNS.

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan

Aksi Damai Kedatangan Jokowi Pada 40 Tahun UNS

12792151_1551598661836116_3964820667492170514_o

Forum Bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Universitas Sebelas Maret mengadakan aksi damai bertepatan dengan dies natalis ke-40 Universitas Sebelas Maret Solo. Hal ini terasa begitu spesial dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo saat rapat terbuka Senat.

“Kita akan melaksanakan aksi damai, goal kita adalah untuk bertemu bapak Jokowi dan menyampaikan 7 poin tuntutan hasil sidang rakyat pada Oktober 2015” penjelasan dari Menteri Jaringan dan Aksi BEM UNS, Farhan sebelum aksi digelar didepan gedung Rektorat Universitas Sebelas Maret. Jum’at, 11 Maret 2016.

Masa terbagi dalam dua arah, dari arah Fakultas Pertanian dan dari arah Fakultas Teknik yang rencananya akan bertumpu di satu titik yaitu di Jembatan depan gedung Rektorat. Akan tetapi, masa dari arah Fakultas MIPA sempat dihadang oleh pihak Kepolisian dan Paspampres karena ditakutkan mengganggu keberlangsungan acara. Hingga pada akhirnya iring-iringan mobil kepresidenan berhasil keluar dari lingkungan kampus UNS.

Ketegangan sempat terjadi kala seorang mahasiswa mencoba untuk menghalau laju kendaraan presiden. Para mahasiswa membentuk sebuah lingkaran untuk memblokade jalan sebagai bentuk ketidakpuasan atas kepergian bapak Jokowi. Hal ini menyebabkan sebagian dari iring-iringan mobil kepresidenan terjebak oleh kerumunan masa. Mobil-mobil tersebut baru bisa keluar setelah polisi dan jajarannya berhasil membuat mundur sejenak para mahasiswa.

Pengawalan yang begitu ketat tidak menyurutkan niat dari para mahasiswa. Massa sontak bersorak-sorai ketika Presiden BEM UNS 2016 Doni menaiki podium dan melontarkan kata-kata penuh kekecewaan terhadap bapak Jokowi atas tindakannya menolak upaya konsolidasi yang di lakukan oleh Forbes BEM se-UNS.

Dalam kesempatan tersebut, Doni membacakan 7 tuntutan yang tertuang dalam sepucuk surat yaitu :
1. mendesak penyelesaian semua kasus korupsi dan menyelenggarakan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Menjamin tercapainya swasembada pangan dan kesejahteraan petani.
3. Renegosiasi blok tambang dan migas untuk dikelola secara penuh oleh putra bangsa demi kemandirian bangsa Indoesia.
4. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat mulai tingkat Sekolah Dasar sampai Pendidikan Tinggi.
5. Menjamin perlindungan tenaga kerja pasca diterapkannya MEA.
6. Mewujudkan aksi nyata pengelolaan sumber daya energi terbarukan.
7. Memperbaiki penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai dari kesejahteraan tenaga kesehatan dan pelayanan masyarakat.

BEM UNS 2016
Inisiator Perubahan

Audiensi Tim Pengawal Kebijakan Pendidikan Nasional dengan Komisi X DPR RI

12829198_1549357128726936_8545995372471859302_o

Momentum Konsolidasi BEM SI di Jakarta juga menjadi momentum dibentuknya Tim Pengawal Kebijakan Pendidikan Nasional di bawah Koordinator Isu BEM SI. Tim ini merupakan tim yang berisi perwakilan kampus anggota aliansi BEM SI yang akan mengawal setiap kebijakan pendidikan nasional terutama di bidang pendidikan tinggi dan lainnya.
Sebagai tim dengan skala nasional, dalam gerak awalnya, tim ini bermaksud beraudiensi dengan stakehokder kebijakan bidang pendidikan, salah satunya dengan Komisi X DPR RI. Dengan agenda ini, Tim Pengawal Kebijakan Pendidikan Nasional bermaksud memperkenalkan diri sebagai mitra kritis pengambil kebijkan, di mana tim ini siap mendudukung kebijakan yang sesuai dengan amanat pendidikan nasional dan siap menolak apabila kebijakan justru kontra terhadap tujuan pendidikan itu sendiri.
Pertemuan ini dilaksanakan jam 14.00 di ruang pimpinan komisi X di gedung Nusantara 1 kompleks DPR-MPR RI Senayan Jakarta.
Beberapa isu yang akan dibahas antara lain anggaran pendidikan tinggi, BOPTN, UKT, beasiswa dan beberapa isu lain di bidang pendidikan.
Tim diwakili oleh Koordinator pusat BEM SI, BEM UNJ dan Koordinator Isu Pendidikan BEM SI, BEM UNS. Tim diterima oleh perwakilan komisi X, yaitu Abdul Kharis selaku Wakil Ketua Komisi X dan Muslim, S.H selaku anggota Komisi X serta beberapa staf Komisi X.
Hasil audiensi berupa komitmen bersama antara mahasiswa dengan komisi X DPR RI untuk selalu berpegang teguh memperjuangkan pendidikan tinggi yang murah dan terjangkau oleh masyarakat luas agar akses terhadap pendidikan tinggi dapat ditingkatkan sehingga sesuai dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain itu, BEM SI dan komisi X juga berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi ke depan untuk mengawal kebijakan pendidikan nasional.

Jakarta, 7 Maret 2016

Doni Wahyu Prabowo
Presiden BEM UNS 2016
Koordinator Isu Pendidikan BEM SI 2016