Direktorat Jenderal Isu Kampus berfokus pada penanganan isu terkait dengan permasalahan internal kampus, seperti sarana dan prasarana kampus, pembayaran almamater, UKT, dan lain sebagainya. Kedirjenan ini menjalankan segala bentuk upaya dalam memenuhi hak-hak yang ada pada mahasiswa UNS dengan melakukan analisis dan pengawasan secara komprehensif. Adapun analisis dan pengawasan tersebut akan diakomodasikan melalui pembuatan kajian, survei, video wawancara, dan segala bentuk upaya dalam pemenuhan hak-hak Mahasiswa UNS.

Direktorat Jenderal Isu Pendidikan Tinggi lebih berfokus pada permasalahan pendidikan tinggi dalam lingkup nasional. Dalam hal ini, kehadiran Direktorat Jenderal Isu Pendidikan Tinggi sejatinya ditujukan sebagai bentuk tuntutan pemenuhan terhadap Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Terlepas dari ruang lingkup pergerakan yang lebih luas, pada hakikatnya kedirjenan ini tetap berporos pada fondasi pergerakan yang sama, yaitu menjalankan segala bentuk upaya dalam memenuhi hak-hak yang ada pada mahasiswa dalam konteks nasional.